Undang Undang No. 18 Tahun 2008 ttg Pengelolaan Sampah ( Seri 2 )

Wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota

Pasal 9

UU No. 18 Tahun 2008

Dalam menjalankan pengelolaan sampah, pemerinah kabupaten/kota mempunyai kewenangan :

a. Menetapkan kebijakan san strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi.

b. Menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan criteria yang ditetapkan oleh Pemerintah.

c. Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain.

d. Menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengelolaan sampah terpadu, dan atau tempat pemrosesan akhir sampah.

e. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan system pembuangan terbuka yang telah ditutup

f. Menyusun dan menyelenggarakan system tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

Penetapan lokasi tempat pengelolaan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir sampah sebagaimana tersebut di atas merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota sesusai dengan peraturan perundang-undangan.

Ketentuanlebih lanjut mengenai pedoman penyusunan system tanggap darurat sebagaimana dimaksud diatas diatur dengan peraturan menteri.

Di Kabupaten Banjar kewenangan pengelolaan sampah diserahkan kepada Dinas Tatakota dan Kebersihan dengan tingkatan SKPD adalah eselon IIB , namun kebijakan dan strategi pengelolaan sampah di kabupaten Banjar belum tersusun secara formal baik dalam bentuk perda maupun peraturan Bupati , karena kebijakan nasional dan provinsipun belum ada.

Dengan sebuah TPA ( tempat pembuangan akhir ) di kecamatan Karang Intan yang masih memakai system penimbunan terbuka yang sudah tidak direkomendasikan lagi. TPA tersebut menampung sampah sampah yang berasal dari TPS ( tempat pembuangan sementara) yang tersebar di kota Martapura sebagai ibukota kabupaten Banjar dan disepanjang jalan A. Yani, dengan menggunakan alat angkut dump truck dan armroll truck. Dari rumah rumah penduduk atau komplek perumahan ke TPS pada umumnya diangkut dengan gerobak gerobak kayu.

Pembiayaan pengelolaan sampah, dari rumah atau komplek perumahan ke TPS menjadi tanggung jawab masyarakat, itupun sewaktu waktu ada subsidi pemerintah Kabupaten berupa pembagian gerobak sampah dan tong sampah, sedangkan dari TPS ke TPA semuanya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten Banjar melalui alokasi anggaran di APBD.

Untuk ditempat tempat umum seperti pasar dan pertokoan, perumahan, dll yang memproduksi sampah dan membuang sampahnya ke TPS maka sudah wajarlah pemerintah Kabupaten memungut retribusi sampah karena pemerintah telah memberikan jasa pelayanan angkutan sampah dari TPS ke TPA.

Kesimpulannya pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Banjar saat ini harus disesuaikan kembali dengan terbitnya Undang undang ini.

About these ads

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.