Undang Undang No. 18 Tahun 2008 ttg Pengelolaan sampah (seri 3)

Kewajiban Pengelolaan sampah

Pasal 12; 13;19;20;22

Undang Undang No. 18 Thn 2008

Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pelaksanaan kewajiban pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga diatur dengan peraturan daerah.

Pengelola kawasan permukiman (kawasan permukiman dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium,asrama dan sejenisnya), kawasan komersial, kawasan industry, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas social, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah yang diletakkan pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Pemilahan sampah dilakukan dengan metode yang memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan, lingkungan, kenyamanan dan kebersihan.

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga terdiri atas pengurangan sampah dan penanganan sampah.

Pengurangan sampah dimaksud meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah. Sedangkan penanganan sampah dimakasud meliputi :

a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai jenis, jumlah, dan atau sifat sampah

b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber  ke TPS atau tempat pengolahan sampah terpadu

c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari TPS atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir

d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah agar sampah dapat diproses lebih lanjut, dimanfaatakan, atau dikembalikan ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau reisdu hasil pengolahan sebelumnya ke lingkungan secara aman.

Sudahkah semua pemerintah Provinsi/Kabuapten/Kota membuat PERDA ttg Tata Cara Pengelolaan Sampah  ? Kapan lagi ? Kalau ada yang sudah dan implemented , tolong imformasikan agar semua dapat belajar.

Iklan

Mudik Bareng Bersama PNS Kabupaten Banjar

Pelepasan Angkutan Mudik Bareng PNS Kabupaten Banjar

Tanggal 28 Oktober 2008

Kegiatan ini dimaksudkan sebagai upaya membantu pelayanan kesejahteraan bagi PNS berupa angkutan mudik lebaran PNS dan keluarga ke kampong halaman, sedangkan tujuannya adalah untuk membantu meringankan biaya transportasi yang semakin hari semakin mahal khususnya menjelang lebaran dan juga merupakan upaya meningkatkan disiplin pegawai yang berlebaan dikampung halaman agar masuk kerjanya tepat pada waktunya sesuai ketentuan.

Tujuan kota Barabai = 79 orang

Tujuan kota Amuntai = 24 orang

Tujuan kota Rantau/kandangan = 71 orang

Tujuan kota Tanjung/Paringin/Kalua = 27 orang

Angkutan yang digunakan adalah 2 (dua) buah bus milik pemkab yang dikelola Dinas Perhubungan, karena kapasitas busnya kecil maka pemberangkatan dilaksanakan dengan 2 kelompok, pagi dan siang. Adapun penjemputan dilaksanakan dengan 3 tahap, karena biasanya kalau pulang pasti banyak membawa oleh oleh dan sembako dari kampung halaman, yaitu tanggal 3, 4 dan 5 Oktober 2008.

Banyak hal bisa diperoleh dari kegiatan mudik bareng ini, yang pertama adalah akan terjalinnya kembali hubungan keluarga dan silaturahmi di kampung halaman sehingga semakin kokohlah ikatan kekeluargaan mereka yang tinggal di kampung dengan yang tinggal di kota. Yang kedua, terjadinya capital outflow kalau mau menggunakan istilah ekonomi, tidak sedikit uang yang di belanjakan dikampung halaman mungkin berupa tabungan baik itu tabungan milik orang tua dan anak anak, mungkin juga berupa zakat, sadaqah, infak dan lain-lain. Kesemua ini akan memutar roda ekonomi kampung, kembali memakai istilah ekonomi, bahwa mudik lebaran adalah berfungsi sebagai multyplier effects.

Selamat Hari Raya Idul Fitri 1429 H, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin

Undang Undang No. 18 Tahun 2008 ttg Pengelolaan Sampah ( Seri 2 )

Wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota

Pasal 9

UU No. 18 Tahun 2008

Dalam menjalankan pengelolaan sampah, pemerinah kabupaten/kota mempunyai kewenangan :

a. Menetapkan kebijakan san strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi.

b. Menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan criteria yang ditetapkan oleh Pemerintah.

c. Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain.

d. Menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengelolaan sampah terpadu, dan atau tempat pemrosesan akhir sampah.

e. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan system pembuangan terbuka yang telah ditutup

f. Menyusun dan menyelenggarakan system tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

Penetapan lokasi tempat pengelolaan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir sampah sebagaimana tersebut di atas merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota sesusai dengan peraturan perundang-undangan.

Ketentuanlebih lanjut mengenai pedoman penyusunan system tanggap darurat sebagaimana dimaksud diatas diatur dengan peraturan menteri.

Di Kabupaten Banjar kewenangan pengelolaan sampah diserahkan kepada Dinas Tatakota dan Kebersihan dengan tingkatan SKPD adalah eselon IIB , namun kebijakan dan strategi pengelolaan sampah di kabupaten Banjar belum tersusun secara formal baik dalam bentuk perda maupun peraturan Bupati , karena kebijakan nasional dan provinsipun belum ada.

Dengan sebuah TPA ( tempat pembuangan akhir ) di kecamatan Karang Intan yang masih memakai system penimbunan terbuka yang sudah tidak direkomendasikan lagi. TPA tersebut menampung sampah sampah yang berasal dari TPS ( tempat pembuangan sementara) yang tersebar di kota Martapura sebagai ibukota kabupaten Banjar dan disepanjang jalan A. Yani, dengan menggunakan alat angkut dump truck dan armroll truck. Dari rumah rumah penduduk atau komplek perumahan ke TPS pada umumnya diangkut dengan gerobak gerobak kayu.

Pembiayaan pengelolaan sampah, dari rumah atau komplek perumahan ke TPS menjadi tanggung jawab masyarakat, itupun sewaktu waktu ada subsidi pemerintah Kabupaten berupa pembagian gerobak sampah dan tong sampah, sedangkan dari TPS ke TPA semuanya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten Banjar melalui alokasi anggaran di APBD.

Untuk ditempat tempat umum seperti pasar dan pertokoan, perumahan, dll yang memproduksi sampah dan membuang sampahnya ke TPS maka sudah wajarlah pemerintah Kabupaten memungut retribusi sampah karena pemerintah telah memberikan jasa pelayanan angkutan sampah dari TPS ke TPA.

Kesimpulannya pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Banjar saat ini harus disesuaikan kembali dengan terbitnya Undang undang ini.

Musim Berburu (hunting season) Kerbau Rawa


Hari Raya Qurban adalah salah satu hari libur nasional di Indonesia dan hari itu adalah hari rayanya umat Islam di belahan bumi mana saja, termasuk di wilayah kabupaten Banjar. Menurut hukum syar’i dan yang lazim dijadikan dijadikan hewan korban di tempat kami adalah kambing dengan berbagai jenis kambing mulai kambing kacang, kambing etawa, domba, dst, juga sapi dengan berbagai jenis sapi mulai sapi bali, sapi donggala, sapi limosin, dst, dan tak jarang pula yang dijadikan hewan qurban adalah jenis kerbau khususnya kerbau rawa.

Kerbau rawa ini hampir sebagian besar hidupnya berada di daerah rawa, ada yang memang liar betul betul liar tanpa ada pemiliknya atau yang dilepas menjadi liar tapi ada pemiliknya, tentunya kerbau yang ada pemiliknya pasti ada ciri atau tanda kepemilikan.

Di Kalimantan Selatan, populasi ini berada pada kabupaten kabupaten yang memiliki daerah rawa antara lain KAbupaten Banjar, Barito Kuala, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah dan Hulu Sungai Utara.

Pada umumnya kerbau rawa ini diburu secara massal dalam jumlah yang relative banyak oleh orang banyak secara berkelompok adalah menjelang hari raya Idul Adha atau hari raya qurban. Untuk menangkap kerbau rawa tidaklah mudah perlu ketrampilan dan kekompakan kelompok/team-work, sehingga berburu kerbau rawa ini dijadikan event tetap pariwisata yang biasanya dilaksanakan pada peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Republik Indonesia 17 Agustus 1945.

Undang Undang No. 18 Tahun 2008 ttg Pengelolaan Sampah ( seri 1)

Kenapa sampai urusan sampah di atur dengan undang undang ? ternyata ada 3 alasan utama yaitu :

1. Pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya           volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam.

2. Pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negative terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan.

3. Dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hokum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah, pemerintah daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien.

Memang dengan pertambahan penduduk 2 % per tahun dan semakin baiknya tingkat kesehatan masyarakat berakibat semakin tingginya umur harapan hidup masyarakat, jadi yang lahir banyak, yang mati berkurang . . . . wal hasil jumlah penduduk makin banyak. Dapat dibayangkan dengan jumlah penduduk yang banyak kemudian pola konsumsinya juga sekarang sudah berubah, dulu yang namanya minum, . . . ya minum dirumah atau di warung atau membawa air dengan botol. Tapi sekarang . . . . ? banyak kita temukan berbagai jenis air mineral yang kemasannya adalah plastic yang pasti merupakan sisa yang menjadi sampah yang tidak bias terurai jadi tanah ! . . . . emang ada yg minum plastic ? . . . . . . belum lagi minuman kaleng dari bahan aluminium seperti cocacola, fanta, rootbeer, dst ..dst . . . . kalengnya pasti tidak diminum, jadi akhirnya sampah juga ! Itu baru minumnya . . . . makanannya ? . . . . lebih beragam lagi ! . . . akan lebih banyak lagi sampahnya .

Sampah yang banyak tadi, akan lebih parah lagi . . .bila dibuang sembarangan ! ada yang ke sungai, ada yang keselokan, ada yang ketepi jalan, ada yang ke TPS tapi diluar TPS, dll . . . . wal hasil petugas kerepotan mengangkutnya ke TPA. Pada tahap ini , problem sudah muncul, antara lain baunya tajam, berhamburan, sarang lalat, dll. Di TPA lebih gawat lagi . . . sampah ditumpuk, yang sempat dimasukkan dalam lubang hanya sebagian, sedang sisanya masih menumpuk diluar lubang yang semakin hari semakin menggunung jumlahnya, akibatnya dapat dibayangkan . . . . bau, lalat, dll belum lagi cairan sampah yang merembes kemana mana . . ., mencemari lingkungan ! Pengelolaam sampah dengan skala besar tapi dengan cara tradisional !!!

Sementara yang berhadapan langsung di garis depan dengan pengelolaan sampah ini adalah pemerintah Kabupaten/Kota, yang dalam kesehariannya masih banyak berhadapan dengan bagaimana memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sperti banyaknya tuntutan prasarana jalan dan jembatan, pendidikan, kesehatan, tapi pengelolaan sampah masih dalam urutan prioritas dengan nomor belas belasan, ibarat caleg bukan nomor jadi !

Kira kira itulah latar belakang tertibnya Undang undang tentang pengelolaan sampah !

Diamond – intan – berlian

Yang mana yang benar ? . . . . . . . . . . semuanya benar.

Intan adalah salah satu jenis bahan galian golongan A, bahan tambang, yang masih mentah yang baru diperoleh dari hasil penambangan intan atau bahasa kerennya masih berupa raw material.

Berlian adalah intan yang telah diolah melalui proses penggosokan dan telah dibentuk sesuai dengan kaidah kaidah pemotongan (cutting) , dan telah siap untuk dijadikan perhiasan kalung, gelang, cincin, bross, dll.

Karena banyaknya penambang intan, dan banyaknya intan yang diperoleh serta banyaknya pengrajin penggosokkan intan sejak zaman dahulu hingga sekarang, maka terkenal lah MARTAPURA sebagai KOTA INTAN.

Nilai sebuah berlian ditentukan oleh beberapa aspek, yaitu

1. Ukuran, standarnya adalah karat. Makin besar karatnya makin mahal.

2. Warna, sementara ini baru diketahui dan didapatkan 5 jenis warna, dimulai yang paling murah adalah warna hitam, coklat, kuning, putih, biru muda, dan pink atau merah muda yang paling mahal.

3. Kristal, makin jernih makin mahal.

4. Kualitas pemotongan, apakah tradisional, mesin semi tradisional, modern dengan international standard cutting.

5. Sertifikasi, artinya berlian atau intan yang tak bersertifikat keaslian tentu jauh lebih murah daripada intan/berlian yang bersertifikat.

Di Martapura saat ini sudah memiliki lembaga yang memiliki akreditasi untuk menerbitkan sertifikat keaslian atau lebih dikenal istilah original certificate, yaitu Lembaga Sertifikasi Batu Mulia yang dapat memberikan sertifikat segala jenis batu mulia mulai dari jenis akik, yakut, merah, zamrud, barjad, kecubung, dst . . . hingga intan atau berlian.

Lembaga ini adalah satu satunya lembaga di Indonesia yang dapat dan terakreditasi untuk memberikan sertifikat keaslian.

Badai,puting beliung, banjir dan kebakaran (storm, flood and fire) di Kabupaten Banjar

Earth, wind and fire . . . . . . itu nama group musik ! tapi storm, flood  and fire adalah bencana yang setiap tahun melanda Kabupaten Banjar di Kalimantan Selatan. Tidak sedikit kerugian yang ditimbulkannya, baik itu fasilitas umum seperti jalan, jembatan, tanggul , gedung gedung perkantoran, gedung sekolah dll, juga asset masyarakat seperti sawah, kolam ikan, keramba, rumah, dll. dan itu pasti . . . . nampak seolah seolah terlihat ketidak berdayaan pemerintah dan masyarakat. Yang hampir tertinggal adalah hutan, tidak peduli hutan lindung, hutan produksi dan hutan tanaman industri dan berbagai jenis hutan, sama terbakar juga.

Banjir di kabupaten Banjar ada dua jenis, ada yang tahunan artinya setiap tahunnya banjir pada waktu, tempat dan debit yang sama, tapi ada juga banjir 4 tahunan yang bersifat destruktif dengan debit yang tinggi. Khusus untuk banjir . . . .katanya penduduk yang terkena banjir rutin tersebut . . . ah biasa aja pak ! sejak zaman nabi Nuh juga sudah banjir . . . .  sehingga masyarakat setempat dalam membangun rumah selalu dengan konstruksi panggung, dan di atas plafon selalu disiapkan untuk tempat segala aktivitas yg dipindahkan  apabila banjir datang. Dan diantara sejumlah rumah rumah penduduk itu selalu ada yang bertingkat yang siap juga menampung tetangga yang rumahnya betul betul terendam sampai atap. Selain kesiapan mental penduduk menghadapi Banjir, pemerintah Kabupaten Banjarpun telah menyiapkan TARGANA (Taruna Siaga Bencana) yang unsurnya terdiri dari Camat, Kapolsek, Danramil dengan jajarannya ditambah karang taruna setempat, mereka dilatih bagaimana menghadapi bencana secara umum dengan dilengkapi perbekalan pengetahuan dan sarana pendukung berupa tenda peleton, dapur umum, dll. Untuk di Tingkat Kabupaten telah ada Dinas Kesos PM, Dinas Kesehatan dan Pramuka, dll yang tergabung dalam Badan Penanggulan Bencana Kabupaten yg lengkap dengan sarana evakuasi, stock sembako, dll.

Adapun daerah daerah yang mengalami bencana banjir sudah dapat dipastikan yaitu urut dari daerah yang paling atas yang paling awal mendapat banjir, secara bertahap turun sesuai topografi tanah ke daerah yang paling rendah. Di awali dari Kecamatan Sungai Pinang, turun ke Kecamatan Pengaron dalam kurun waktu 6 sampai 7 jam, kemudian turun dari Kecamatan Pengaron ke Kecamatn Simpang Empat, Kecamatan Astambul, Martapura Kota, Martapura Timur, Martapura Barat dan Kecamatan Sungai Tabuk sebagai salah satu daerah penampung banjir dengan genangan yang paling lama karena memang daerahnya datar.

Begitu juga angin puyuh dan puting beliung, yang kena pasti berantakan, bahkan sampai luluh lantak, bagaimana tidak luluh lantai ? rumahnya rata rata konstruksi kayu !! ringan sehingga sangat mudah bagi putimg beliung untuk mengangkatnya sampai lima sampai 7 meteran dan kemudian dihempaskan seperti orang membanting martabak . . .pasti penyet !!!  3 kecamatan yang rutin tiap tahun menapat musibah ini, yaitu kecamatan Aloh Aloh, Kertak Hanyar, Gambut dan Sei Tabuk.

Bencana berikut ini yang paling memusingkan, karena tidak ada lokasi yang tetap, tidak ada waktu yang tetap dan tidak bisa diketahui kekuatan apinya . . . . semuanya unpredictable . . . . , sementara pemerintah kabupaten Banjar hanya memiliki 3 unit mobil BPK, sisanya adalah swadaya masyarakat sebanyak 31 unit besar maupun kecil. Jauh dari yang diharapkan mampu menangani secara sigab. Namun dengan segala keterbatasan tadi pemkab Banjar tetap membina kerjasama saling bahu membahu dengan semua BPK di Kabupaten Banjar, melalui Badan Kesbanglinmas disediakan dana pembinaan, asuransi jiwa untuk anggota BPK pemkab maupun swadaya masyarakat.

Untuk korban, baik itu korban banjir, puting beliung maupun kebakaran, pemerintah Kabupaten Banjarpun tetap membantu meringankan beban dengan bantuan antara Rp.500.000,- sampai Rp.1000.000,- per rumah tergantung tingkat kerusakannya, disamping bantuan sembako. Namun yang terlebih penting adalah bantuan moril yang diberikan oleh Kepala Daerah (Bupati dan wakil Bupati) dengan menjenguk dan membesarkan hati mereka bahwa setiap musibah itu adalah ujian dan setiap yang diuji pasti akan mendapatkan kelulusan dengan bertambahnya iman dan taqwa ! dan akan diganti dengan yang lebih baik, insya Allah.