Inventarisasi Sumber Daya Alam ( Natural Resources Inventory )

Sumber daya alam di Kabupaten cukup melimpah, mulai dari sumber daya tanah, sumber daya air, sumber daya mineral, dan lain lain, tapi adakah semuanya sudah terdata ? baik potensi, deposit atau yang siap diolah dan sebagainya . . . . . apalagi kalau ditanya  berapa nilai nominalnya ? dapat dipastikan tak ada yang bisa menjawab !!!!

Mari kita batasi dulu pada sumber daya mineral, baik itu biji besi, mangan, kromit, intan, batubara, dan bahan bahan galian lainnya, lebih spesifik batubara (coal). Adakah yang bisa  menggambarkan berapa cadangan   batubara di Kabupaten Banjar  dengan berbagai kategori kandungan kalorinya, jawabnya ……….. sekali lagi tidak ada !!

Kita lanjutkan dengan sebuah pertanyaan yang menggelitik ” seberapa besar rupiah yang disumbangkan oleh exploitasi dan explorasi batubara kepada Kabupaten Banjar ?” . . . . . .  kalau pertanyaan ini mungkin tidak sulit menjawabnya.

Kita mulai dari penerbitan izin KP d an PKP2B, hanya izin KP yang menjadi wewenang Kabupaten untuk menerbitkannya sedangkan PKP2B adalah kewenangan Departemen ESDM, kabupaten hanya memeberikan rekomendasi. Sebuah izin KP yang diberikan paling paling hanya masuk ke kas daerah Rp. 10 juta. Pajak ? ?  satu sen  pun daerah tidak diperkenankan memungut pajaknya karena pajak bahan galian golongan A dan B adalah kewenangan pemerintah pusat untuk memungutnya. Selain  izin KP, ada lagi penerimaan lainnya yaitu Pajak Bumi dan Bangunan sektor pertambangan, sekali lagi pajak ini juga disetor ke pemerintah pusat.

Coba kita hitung dengan harga batubara pada saat ini yang mencapai $ 177 / metrik ton, sedang produksi batubara yang diekspor atau yang keluara dari kabupaten banjar setiap tahunnya rata 7.000.000 metrik ton bahkan mungkin lebih, kalau kita rupiahkan 177 x Rp.9.250,- x 7.000.000 = Rp. 11.460.750.000.000,- . . . . bravo !!!!!  fantastik . . . . . . tapi seberapa besar yang diterima daerah ? jawabnya berkisar Rp.35 milyar sebagai royalty batubara.

Berapa persen ?   0,003 % . . . . .  padahal bunyi Undang Undang Dasar 1945 yang sampai dengan hari ini masih tidak berubah walaupun UUD 45 sudah berubah sebagian . . .  segala sumber daya alam dimanfaatkan untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat ( he he he aku nggak hapal UUD 45 tapi salah satu pasal maknanya seperti itu !)

Mari kita merenung sejenak . . . .haruskah seperti ini terus ? mungkin aturannya yang harus diperbaiki. Lebih jauh lagi seberapa besar kerusakan rentang alam yang tak terbarukan ? bagaimana dampak sosialnya ? Jawabnya  sangat jauh tidak sebanding dengan 0,003 % penerimaan daerah.

Iklan

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s