Banyak TPA di Indonesia Harus Tutup

Hampir 90 % dari semua TPA (Tempat Pembuangan Akhir sampah) di Indonesia sampai saat ini masih menggunakan sistem pembuangan terbuka, karena memang sistem ini adalah paling mudah, paling simple, tapi kuno dengan dampak lingkungan yang negatif  dan tidak terkendali. Dan ini pun biayanya tidak sedikit, coba kita bayangkan berapa luasan tanah yanga harus disediakan berbanding lurus dengan jumlah sampah yang diproduksi oleh masyarakat di kabupaten/kota tersebut. Selain tanah yang harus disediakan juga adalah alat berat berupa excavator untuk menggali lubang, dozer untuk mendorong sampah dan meratakan tanah, berapa harganya ? . . . . minimal masing masing harus tersedia 1 unit, yang lebih mahal lagi karena harus setiap tahun dianggarkan adalah biaya operasional TPA.

Kesemua investasi ini dengan munculnya Undang Undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69 pada tanggal 7 Mei 2008 di Jakarta, maka  berlakulah Ketentuan Peralihan pasal 44 dan pasal 45 :

* Pemerintah Daerah harus membuat perencanaan penutupan tempat pemrosesan akhir sampah yang menggunakan sistem pembungan terbuka paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Undang Undang ini.

* Pemerintah Daerah harus menutup tempat pemrosesan akhir sampah yang menggunakan sistem pembuangan terbuka paling lama 5 (lima) tahun sejak berlakunya  Undang Undang ini.

* Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainhya yang belum memiliki fasilitas pemilhanan sampah pada saat diundangkannya Undang Undang ini  wajib membangun atau menyediakan fasilitas pemilhan sampah paling lama 1 (satu) tahun.

Iklan

1 Komentar

  1. Memang bukan saatnya lagi seluruh sampah dibuang begitu saja. Sebab, dari banyak sampah pastilah ada sebagian yang masih bisa didaur ulang. Pemkab Banjar mesti berani membangun pabrik di bawah bendera perusahaan, seperti pabrik pengolah sampah kertas, koran, plastik, dan lain-lain. Bukan saatnya lagi kita pemerintah hanya bisa memberi ikan kepada warga, melainkan harus mampu memberi kail. Bukankah akan terbuka lapangan kerja bagi pengangguran yang jumlahnya masih ribuan di daerah kita Pak………………………………………..


Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s