Satuan Standard Pelayanan Minimal (SPM) Kab. Banjar

Setiap Negara, setiap pemerintah baik pemerintah pusat, propinsi maupun kabupaten/kota pasti bertujuan untuk mensejahterakan masyarakatnya titik.

Walaupun ukuran sejahteranya sampai saat ini masih belum terputuskan dengan gamblang, namun setidaknya pemerintah telah menetapkan standarisasi standarisasi pelayanan minimal (SPM) kepada masyarakat, baik itu dibidang pendidikan, kesehatan, permukiman, transportasi dan lain lain.

Kesemuanya itu menjadi tanggung jawab pemerintah, namun sekali lagi . . . . berapa angka nominal yang harus dikeluarkan pemerintah untuk setiap warga negaranya agar dia menerima pelayanan yang paling minimal ? Jawabnya BELUM ADA.

Sebagai gambaran di Kabupaten Banjar , angkanya terus bergerak naik seiring dengan pergerakan kenaikan APBD, dengan tahun dasar 1999, biaya yang dikeluarkan untuk yan-masy /jiwa/tahun rata rata naik 45 % sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini :

Tahun … jumlah……. Realisasi APBD ………………biaya/jiwa/tahun

1999 …..395.203 …..Rp. 96.827.353.840,00 ….Rp.245.006,63

2000 …..408.883 …..Rp. 87.129.459.089,00 ….Rp.213.091,42

2001 …..418.388 …..Rp.137.266.675.431,00 ….Rp.323.097,48

2002 …..424.846 …..Rp.184.705.967.615,00 ….Rp.434.759,81

2003 …..451.009 …..Rp.241.715.906.086,00 ….Rp.535.944,75

2004 …..453.042 …..Rp.254.591.583.572,00 ….Rp.561.960,22

2005 …..457.198 …..Rp.271.532.154.279,00 ….Rp.593.904,95

2006 …..464.148 …..Rp.408.212.918.727,17 ….Rp.879.488,69

2007 …..470.160 …..Rp.531.464.202.982,00 ….Rp.1.130.390,09

Sedangkan dari pemerintah provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2007 realisasi APBDnya adalah Rp.807.223.586.621,00 dengan jumlah penduduk 3.396.680 jiwa, maka setiap warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Kalimantan Selatan rata rata alokasi anggarannya adalah Rp.237.650,76.

Jadi dapat disimpulkan bahwa setiap warga Negara di Kabupaten Banjar mendapat alokasi dana pelayanan umum (diluar APBN) = Rp.1.130.390,09 + Rp.237.650,76 = Rp.1.368.040,85/jiwa/tahun

Iklan

3 Komentar

  1. Memang betul tiap tahun ada kenaikan yang signifikan angka rata-rata pelayanan masyarakat ini, di mana untuk tahun 2007, tiap warga diasumsikan memperoleh Rp1.300.000-an lah. Namun Bapak, sudahlah angka sebesar itu masih jauh dari angka rata-rata di negara maju, sebagian besar nilainya justru masih saja berputar-putar di kalangan pejabat, pengusaha, para koruptor dan kalangan atas saja. Yang terpenting sebenarnya bagaimana pemerintah mengupayakan agar kekayaan itu bisa berpendar secara merata di masyarakat………………Wassalam

  2. Maaf pak…rasanya koq agak gak nyambung ya pak…
    Maksud saya bukan kah seharusnya dari total realisasi APBD tsb kita harus pisahkan dulu belanja tidak langsungnya kemudian dari nilai belanja langsung itulah kita bisa mendapat angkanya, ini pun sebenarnya msh kurang tepat karena kita masih harus memilah lagi mana program dan kegiatan yang langsung menyentuh masyarakat dan mana kegiatan yang sifatnya hanya untuk aparatur, setuju pak ?

  3. Sangat setuju dengan pendapat tersebut, dan hasilnya akan jauh lebih kecil lagi yang diterima oleh masyarakat !!! . Wassalam


Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s