E-Gov, Undang-undang No.11 Thn 2008 , Pemprov,kab,kota !

Eforia e-Government telah merebak ke seluruh elemen pemerintahan, mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat propvinsi, kabupaten/kota, dengan segala upaya dan persiapan semuanya melakukan persiapan untuk menuju era elektronik government bahkan sudah banyak yang sudah memulainya walaupun belum secara keseluruhan e-gov.

Dalam sebuah rangkaian pelaksanaan APBD, banyak terjadi komunikasi dokumen resmi dari mulai pengumuman pelelangan sampai terjadi penetapan pemenang lelang yang sekarang juga sudah menggunakan system e-proc, kemudian dilaksanakankontrak yang juga dapat dilaksanakan secara elektronik, berikut pencairan dananya juga dapat dilakukan secara elektronik sampai akhirnya dari pihak pemkab/pemko output terakhir adalah neraca dan laporan aliran kas.

Fenomena ini dapat dilihat bahwa dalam kegiatan tersebut tentu ada transaksi transaksi antara pihak pertama dalam hal ini adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten/Kota dan pihak kedua adalah para pengusaha entah konsultan, entah kontraktor, entah leveransir, sebagai orang perseorangan atau badan hukum resmi. Didalam transaksi ini apabila dilakukan secara elektronik maka tentunya juga harus ada penanda tanganan kedua belah pihak, sekarang sudah ada tanda tangan elektronik . Kesemuanya telah diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diundangkan dalam lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 5B tanggal 21 April 2008. Untuk operasionalnya tanda tangan elektronik masih ditunggu Peraturan Pemerintahnya.

Karena kegiatan ini adalah b erkaitan dengan undang undang dan ada sanksi pidananya, maka apabila ada terjadi kegaiatan melawan hokum maka penyidikan dapat dilakukan oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diberi wewenang khusus.

Melihat bahwa dunia maya ini sudah tidak dapat dihindari lagi baik oleh masyarakat maupun kalangan dunia usaha begitu juga oleh Pemerintah pusat, provinsi maupun Kabupaten/kota, mulai saat inilah semua PNS dan pejabatnya wajib mempelajari dan memahami tentang Undang undang tersebut berikut pengetrapannya.

Iklan

3 Komentar

  1. No limit cooperation ini yang sering kita sebutkan jika kita bersilancar di dunia maya, saya sangat tertarik mendalami dunia maya khususnya menganakisis perilaku birokrat dalam birokrasi pemerintahan. Pertanyaannya kenapa birokrat resisten terhadap penggunaan ICT/E-Gov? kenana mereka menggunakan ICT hanya sebatas gaya hidup namun tidak dimanfaatkan dalam memberikan pelayanan publik.
    Hal ini dimungkinkan untuk melanggengkan KKN, mau tau Jawabannya Hubungi saya di Hp. 0811255283, atau kaimanturnip@yahoo.com
    wass
    Kaiaman Turnip
    Kandidat Doktor Psikologi UGM

  2. Ketik egov kirim ke 0811255283 🙂

  3. ICT memang tidak bisa dihindari dan harus dilalui atau diselami, baik itu oleh pemerintah maupun oleh masyarakat sendiri, karena dalam komunikasi tidak bisa bertepuk sebelah tangan yanag berarti baik masyarakat maupun pemerintah sama mampu dan menguasai ICT. Tolong jawabannya dikirim ke email saya: yc7lvx@yahoo.com. Wassalam


Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s