Standar Pelayanan Minimal Yang Belum Standar

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Apratur Negara Nomor :63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, terdapat 3 kelompok pelayanan public, antara lain :

1. Kelompok Pelayanan Aministratif, yaitu pelayanan yang menghasilkan bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh public, misalnya status kewarganegaraan, sertifikat kompetensi, kepemilikan atau penguasaan terhadap suatu barang dan sebagainya. (KTP, Akte Nikah, Akte kelahiran, Akte kematian, BPKB, SIM, IMB, Paspor, sertifikat kepemilikan/penguasaan tanah dsb)

2. Kelompok Pelayanan Barang yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk/jenis barang yang digunakan oleh public, misalnya jaringan telpon, penyediaan tenaga listrik, air bersih, dsb.

3. Kelompok Pelayanan Jasa yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan public, misalnya pendidikan, pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan transportasi, pos dsb.

Dalam rangka menyediakan pelayanan kepada masyarakat, khususnya pelayanan yang bersifat wajib, minimal Pemerintah Daerah (kabupaten/kota atau provinsi) harus mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang disusun oleh Pemerintah.

Pelaksanaan SPM secara luas menghadapi beberapa tantangan yaitu:

(1) Kompleksitas dalam merancang dan menyusun indikator di dalam SPM;

Sampai sekarang standarisasi untuk masing masing pelayanan masih belum ada, katakanlah untuk pembuatan KTP, berapa biayanya, berapa waktu penyelesaiannya, apa saja syarat-syaratnya. Tiap kabupaten/kota tidak sama, ada yang gratis, ada yang menggunakan teknologoi informasi, mulai mengisi formulir, melengkapi syarat-syarat semua dikirim via email,membayar pakai atm dimana saja atau credit card, cetak bias dimana saja entah dirumah, dikantor atau diwarnet karena KTP sudah dengan tanda tangan elektronik. Dari satu contoh KTP itu saja belum ada standar ketentuan minimalnya bagaimana karena bahkan masih ada daerah kabupaten kota yang melayani dengan cara manual mulai dari meja RT, Lurah, Camat baru ke Dinas Kependudukan dst dst. Akan lebih rumit lagi untuk menentukan bagaimana pelayanan jasa pendidikan, misalnya gurunya harus berpendidikan apa dan stratanya apa, kemudian kepseknya dan pengawasnya bagaimana, dalam sebuah sekolah sesuai tingkatannya harus tersedia sarana prasana minimal apa saja, belum masuk ke proses pembelajarannya, kurikulumnya dst dst.

(2) Ketersediaan dan kemampuan penganggaran yang relatif terbatas;

Setiap APBD Provinsi, Kabupaten/kota, hampir 50 % dari total APBDnya masih terserap banyak untuk belanja menjalan roda pemerintahan seperti membayar gaji PNS dan juga biaya operasional DPRD. Ditambah lagi dengan adanya Undang-undang yang mengamanatkan salah satu sector harus dibiayai minimum 20 % dari total APBD, lha sisanya yang 30 % . . . .? dibagi untuk sector sector lain yang belum punya payung hukum anggaran !

Atas dasar kedua kondisi tersebut perlu dilakukan proses konsultasi publik dalam menentukan norma dan standar tertentu serta menentukan jenis pelayanan minimal apa saja yang harus ada yang disepakati bersama untuk menghindari adanya perbedaan persepsi di dalam memberikan pelayanan publik karena memang standarisasinya belum ada, dan tiap daerah tentunya akan berbeda tergantung kondisi keuangan daerahnya serta sosio cultural daerahnya masing masing.

Iklan

2 Komentar

  1. untuk standar pelayanan publik mungkin kptsp sdh pny walopun dlm bentuk yg mash sangat sederhana berupa standar pelayanan minimal untuk perijinan di KPTSP. tentunya msh jauh dr sempurna dan utk itu mohon petunjuk dan saran. selain itu kalo bapa berkenan melihat sistem manajemen perijinan yang sangat sederhana buatan staf kptsp … no cost dan memanfaatkan peralatan yang ada … semoga berkenan karena hal2 yg spt ini patut mdpt apresiasi

  2. Aku sangat bangga dengan kawan-kawan di KPTSP membuat standar pelayanan publik khususnya standarisasi persyaratan yang jelas, biaya yang pasti dan waktu penyelesaian yang tertentu. Dalam kesempatan ini aku nanti akan infokan bahwa untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan perlu ada 2 bagian atau semacam petugas di front office yang fungsinya memberikan informasi kepada siapa saja yang ingin mengajukan perizinan berkaitan dengan tata ruang kabupaten Banjar, supaya apabila seseorang sejak awal tahu bahwa dia tidak berada pada jalur yang tepat sehingga dia tdk terlanjur menyiapkan persyaratan yang juga memerlukan dana, kemudian apabila dia pada tahap ini sudah benar secara prinsip, maka dia masuk kebagian pemberi informasi persyaratan dan formulir isian. Apbila syarat sudah dilengkapi maka dia masuk kembali ke bagian penerima berkas untuk dicheck kelengkapan dan kebenarannya. Bila sudah lengkap dan benar, maka dia membayar biaya yang telah ditetapkan sesuai tarif, nah …. mulai saat ini dia harusnya sudah memiliki nomor registrasi proses dan mulai saat ini pula argo waktu berjalan. Bagi sipemohon seyogyanya dapat memantau progress izinnya melalui sms atau website KPTSP sehingga dia tidak perlu waktu dan biaya menanyakan proses izinnya dan juga petugas waktunya tidak terbuang. Mari kita do’akan semoga bayangan dan angan-angan teknologi informasi menyentuh proses perizinan di KPTSP BANJAR. Amin


Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s