Lomba Lintas Kahung (Kahung CC )

lintaskahung

Lomba Lintas Kahung direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Januari atau Pebruari 2009, acara ini dilaksanakan dalam rangka untuk sebuah appresiasi terhadap keindahan alam disekitar kita dan sekaligus rekreasi sambil olah raga dan menyegarkan kembali jiwa kita. Pesertanya terbuka untuk umum baik perorangan maupun beregu (direncanakan 1 regu 5 orang) kecuali penduduk setempat desa Belangian Kecamatan Aranio.

Peserta berkumpul di dermaga Tiwingan Lama (dekat Bendungan Ir. Pangeran M. Noor) pada lokasi no.1 peta di atas dan bawah ini.

riamkanan-copyimg_8919

Peserta akan diantar dari dermaga tersebut untuk berkumpul di desa Belangian, perjalanan akan memakan waktu 2jam 30 menit untuk sampai di dermaga desa Belangian, pada lokasi no. 2 pada peta di bawah ini.

desabelangian-copyimg_8947

Para peserta lomba akan diistirahatkan dengan menginap di desa belangian, malam harinya akan dilaksanakan apresiasi seni budaya lokal (masih dicari jenisnya, mungkin mamanda, wayang gong, atau wayang kulit, tapi masih ditunggu masukan dari kawan-kawan).

Pada pagi harinya dimulai lomba dengan titik start di muka mesjid desa Belangian untuk menuju Air Terjun Lembah Kahung sebagai titik Finish. Sebelum mencapai air terjun anda akan menemukan pemandangan-pemandangan dan fenomena alam yang mempesona, secara berurutan sebagai berikut :

100_0450img_8981

dsc_0037dsc_0033

100_0481100_0463

dsc_0062dsc_0067

dsc_0052dsc_0097

dscn1592dscn1597

 

Iklan

Engine of Growth, kenapa harus kota besar atau metropolitan ?

Dalam paparannya pada Seminar Nasional Pembangunan Perkotaan yang dilaksanakan oleh Bappenas, mengenai Review dan Arah Kebijakan Pembangunan Perkotaan, Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otda mengatakan bahwa tantangan yang dihadapi dalam arah pembangunan kota-kota besar dan metropolitan di Indonesia dimasa depan adalah:

1) kota-kota besar dan metropolitan mau tidak mau berperan sebagai Engine of Growth dari pembangunan nasional; dan

2) jika dilihat dari aspek pembangunan yang harmonis, peran kota-kota besar dan metropolitan sebagai Engine of Growth juga mendapatkan tantangan, yaitu untuk tetap memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan dan kelayakhunian.

Sebagai mesin pertumbuhan, tentunya kota-kota besar dan kota metropolitan akan semakin melengkapi sarana prasarananya dari berbagai sektor dan tentunya ini akan semakin  banyak investasi yang harus ditanamkan di kota-kota rersebut, semakin banyak investasi tentunya pula akan semakin banyak membuka peluang lapangan kerja. Nah hukum multiplier effect akan berlaku pula, artinya roda ekonomi akan berputar seiring dengan semakin banyaknya perputaran uang yang terjadi. Kembali hukum alam juga berlaku dimana ada gula disitu ada semut yang berdatangan. Urbanisasi bergerak merangkak dari tahun ketahun.

Berdasarkan studi yang dilakukan Bappenas, jumlah penduduk yang tinggal di perkotaan semakin meningkat, dari 35,9% pada tahun 1995 menjadi 48,3% pada tahun 2005. Bahkan diperkirakan sebelum tahun 2010 jumlah penduduk perkotaan secara nasional telah melampaui jumlah penduduk perdesaan, dan pada tahun 2025 nanti 68,3% penduduk Indonesia akan mendiami kawasan perkotaan, kata Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otda.

Kenyataan ini perlu untuk merevisi kebijakan kota besar/metropolitan sebagai Engine of Growth, kenapa tidak tumbuh bersama atau dengan lebih meningkatkan kota-kota orde kedua atau focus kepada desa dan kecamatan, beri peluang dan kemudahan investasi, atau kembali dengan bahasa alam, sediakan gulanya di desa atau kecamatan, sehingga semut-semut kota besar/metropolitan kembali ke desa dan kecamatan yang akan menyambut gembira saudara-saudaranya yang kembali dari berurbanisasi.

Perda No. 9 Tahun 2008 ttg Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satpol PP Kabupaten Banjar

Penataan perangkat Daerah didasarkan pada beberapa pertimbangan yaitu : (a). Urusan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah;(b). Karakteristik, potensi dan kebutuhan Daerah;(c). Kemampuan Keuangan Daerah;(d). Ketersediaan sumber daya aparatur;(e). Pengembangan pola kerjasama antar Daerah dan/atau dengan pihak ketiga.

Dengan Perda ini dibentuk :

Perangkat Daerah yang terdiri dari :

1). Sekretariat Daerah

1.1). Asisten Pemerintahan

1.2). Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat

1.3). Asisten Administrasi

2). Sekretariat Dewan

3). Dinas Daerah

3.1). Dinas Pekerjaan Umum

3.2). Dinas Kesehatan

3.3). Dinas Pendidikan

3.4). Dinas Pertanian

3.5). Dinas Perikanan dan Kelautan

3.6). Dinas Kehutanan

3.7). Dinas Perhubungan

3.8). Dinas Perindustrian dan Perdagangan

3.9). Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

3.10). Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

3.11). Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

3.12). Dinas Sosial

3.13). Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

3.14). Dinas Pertambangan dan Energi

3.15). Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

3.16). Dinas Kebersihan dan Pertamanan

4). Lembaga Teknis Daerah

4.1). Inspektorat

4.2). Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

4.3). Badan Kepegawaian Daerah

4.4). Badan Kesbanglinmas

4.5). Badan Lingkungan Hidup

4.6). Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

4.7). Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

4.8). Badan Pelaksana Penyuluhan

4.9). Badan Pelayanan Perijinan Terpadu

4.10). Kantor Ketahanan Pangan

4.11). Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

4.12). Rumah Sakit Umum Ratu Zaleha

5). Kecamatan

5.1). Kecamatan Martapura

5.2). Kecamatan Martapura Barat

5.3). Kecamatan Martapura Timur

5.4). Kecamatan Karang Intan

5.5). Kecamatan Aranio

5.6). Kecamatan Gambut

5.7). Kecamatan Kertak Hanyar

5.8). Kecamatan Sungai Tabuk

5.9). Kecamatan Aluh-Aluh

5.10). Kecamatan Beruntung Baru

5.11). Kecamatan Astambul

5.12). Kecamatan Mataraman

5.13). Kecamatan Simpang Empat

5.14). Kecamatan Pengaron

5.15). Kecamatan Sambung Makmur

5.16). Kecamatan Sungai Pinang

5.17). Kecamatan Paramasan

5.18). Kecamatan Tatah Makmur

5.19). Kecamatan Telaga Bauntung

6). Kelurahan

6.1). Kelurahan Keraton

6.2). Kelurahan Murung Keraton

6.3). Kelurahan Pasayangan

6.4). Kelurahan Jawa

6.5). Kelurahan sungai Pering

6.6). Kelurahan Sekumpul

6.7). Kelurahan Tanjung Rema Darat

6.8). Kelurahan Gambut

6.9). Kelurahan Gambut Barat

6.10). Kelurahan Kertak Hanyar

6.11). Kelurahan MAnarap Lama

6.12). Kelurahan Mandar Sari

6.13). Kelurahan Sungai Lulut

Satuan Polisi Pamong Praja

Staf Ahli Bupati

1) Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik

2) Staf Ahli Bidang Pemerintahan

3) Staf Ahli Bidang Pembangunan

4) Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia

5) Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan

Dialog Publik antara Ketua BPK-RI,Depdagri dan Depkeu dengan Para Bupati/Wkl Bupati, Sekda,Kabawasda, DPRD.

Malaysia, orang-orangnya sama dengan orang Indonesia, mayoritas bangsa melayu dan diantara bangsa melayu yang ada di Malaysia banyak juga bangsa Indonesia yang menetap menjadi warga Negara Malaysia, ada juga bangsa India/keling, Arab, Cina, semuanya sama juga dengan di Indonesia. Kenapa mereka bisa makmur ?

Something wrong with us ! kata Prof. Dr.Anwar Nasution, Ketua BPK-RI, dalam acara Diskusi Publik dengan para Bupati/Wkl. Bupati, Sekda,Kepala Bawasda/Inspektorat se Indonesia di Balikpapan hari Kamis tanggal 22 November 2008. We have to do something !

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memberantas KKN, mengefektifkan BPK dengan gaya keterbukaannya dengan menampilkan hasil audit melalui websitenya, yang kadang-kadang banyak pihak yang memanfaatkannya sesuai kepentingannya masing-masing, mudah-mudahan ini juga sudah disadari oleh pihak BPK. Tidak kurang-kurang lagi dengan biaya yang tinggi dan gaji yang tinggi pula dibentuklah KPK. Selain KPK dibentuk pula Tim Tipikor mulai tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten /Kota.

Telah banyak yang ditangkap, telah banyak pula yang dikurung dan dihukum kurungan dengan mengembalikan hasil korupsinya. Namun apa yang terjadi, fenomena apa yang terlihat, korupsi tidak pernah berhenti, hidup terus sepanjang ada kesempatan. Buktinya sejak zaman dahulu kala sampai sekarang tetap ada, hanya bentuk,tingkat frekwensi dan kadarnya saja yang berbeda.

Jadi,  yang harus dilakukan adalah dengan Perbaikan sistem pengelolaan keuangan Negara dan daerah yang mampu menutup celah bagi siapapun untuk mengkorup uang Negara dan uang daerah. Selain menutup kesempatan, yang tidak kalah penting adalah orangnya / mindsetnya harus direorientasi untuk menyadari bahwa masih banyak hal lain yang baik yang dapat dilaksanakan.

Menghadapi hal ini BPK menyarankan 6 buah inisiatif :

Pertama, mewajibkan semua terperiksa (auditees) menyerahkan Management Representation Letter (MRL).

Kedua,peningkatan quality assurance, Laporan Keuangan yang diserahkan untuk diperiksa BPK hendaknya direview terlebih dulu oleh satuan pengendali intern atau pun oleh Bawasda.

Ketiga,seluruh auditees menyusun rencana aksi guna meningkatkan opini pemeriksaan laporan keuangannya. Rencana aksinya harus berisi : (i). menuju sistem pembukuan akrual; (ii). Menggunakan sistem aplikasi teknologi komputer yang terintegrasi; (iii). Inventarisasi asset dan hutang; (iv). Memenuhi jadwal penyusunan laporan keuangan dan pemeriksaan serta pertanggung jawaban anggaran; (v). quality assurance oleh pengawas intern; (vi). Perbaikan SDM bidang akuntansi dan pengelola keuangan Negara/daerah.

Keempat, membantu entitas pemerintah mencari jalan keluar untuk mengimplementasikan rencana aksi yang dibuat.

Kelima, mendorong perombakan struktural Badan Layanan Umum (BLU), BUMN, BUMD serta yayasan maupun kegiatan bisnis yang terkait dengan TNI ataupun POLRI agar menjadi lebih mandiri dan korporatis.

Keenam, menyarankan kepada DPR-RI, DPD-RI, DPRD Provinsi maupun kabupaten/kota agar membentuk Panitia Akuntabilitas Publik (PAP).

Sedangkan pihak Depdagri dalam hal ini diwakili oleh Dirjen BAKD Ir. Timbul Pujianto, MPM, melihatnya dengan cara memetakan pengelolaan keuangan daerah, dimulai dari permasalahan pokok, penyebab permasalahan pokok, strategi dan rencana tindak.

Permasalahan pokoknya adalah (i). rendahnya disiplin anggaran;(ii) daya serap rendah; (iii). Rendahnya pertanggungjawaban atas kegiatan; (iii). Tidak tertibnya pemanfaatan kas daerah; (iv). Penyimpangan atas pengelolaan pendapatan dan belanja daerah; (v). rendahnya akuntabilitas pertanggung jawaban keuangan.

Penyebab permasalahan pengelolaan keuangan daeran adalah (i). perubahan regulasi yang sangat cepat beserta implikasinya; (ii). Belum efektifnya pemahaman atas regulasi (perbedaan persepsi); (iii). Kepatuhan atas pelaksanaan regulasi; (iv). Terbatasnya kapasitas SDM di daerah; (v). kegamangan Kepala Daerah mengenai peran dan tanggung jawab bidang keuangan daerah.

Strategi dan rencana tindaknya adalah (i). Adanya komitmen dari Kepala Daerah; (ii). Kelengkapan regulasi dan instrumen kerja; (iii). Peningkatan kapasitas SDM dan pengembangan aliansi strategis; (iv). Penyiapan dan penetapan rencana tindak.

Sedangkan Departemen Keuangan menawarkan sebuah bentuk reformasi : (i). Penataan peraturan perundang-undangan; (ii). Penataan kelembagaan; (iii). Pentaan system pengelolaan keuangan Negara/daerah; (iv). Pengembangan SDM di bidang keuangan melalui KKD, LKD,KKD Khusus Penataan dan akuntansi.

Acara dimulai dari 09.00 pagi sampai berakhir jam 14.00 tanpa ada yanag beranjak dari kursi, hampir semua ingin bertanya dan menyampaikan realita lapangan yang mereka hadapi di daerah, walaupun tidak bisa memuaskan semuanya karena terbatasnya waktu dialog dimana masing-masing presenter dalam hal ini Prof. DR. Anwar Nasution, Ir. Timbul Pujianto, MPM dan Adrian dari depkeu, hanya diberi waktu 10 menit untuk menjawab, dan tidak ada kesempatan tanggapan balik dari peserta. Tapi itupun sudah cukup memuaskan para peserta dialog public yang masing-masing pulang dengan membawa harapan perubahan dari semua pihak baik itu pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, DPRD dan stakeholder lainnya.

Tantangan bagi para perencana pembangunan !

Terungkap dalam seminar nasional P2SEDT (Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal) bahwa ternyata berdasarkan sebaran wilayahnya, sebanyak 123 kabupaten atau 63 persen daerah tertinggal berada di kawasan Timur Indonesia tentunya didalamnya termasuk provinsi Kalimantan Selatan, 58 kabupaten atau 28 persen berada di Pulau Sumatera, dan 18 kabupaten atau 8 persen berada di Pulau Jawa dan Bali. Di luar kategori ketertinggalan tersebut, juga terdapat sejumlah kawasan yang dihuni oleh Komunitas Adat Terpencil yaitu kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar, yang pada umumnya kawasan tersebut masih belum tersentuh oleh jaringan dan pelayanan sosial, ekonomi bahkan pemerintahan.

Terungkap pula bahwa penyebab ketertinggalan suatu daerah antara lain; (1) pelaksanaan kebijakan pembangunan yang masih relatif sektoral/parsial; (2) penyusunan kebijakan kebijakan yang jangka pendek atau berorientasi proyek; (3) Kecenderungan pelayanan publik yang mengarah pada orientasi politis; (4) Belum dimasukkannya dimensi keruangan/ spasial dalam perencanaan pembangunan daerah tertinggal, yang terkait dengan belum tegasnya keterkaitan fungsional antara daerah tertinggal dengan kawasan strategis dan cepat tumbuh.

Sebuah tantangan bagi masing-masing kabupaten di Kalimantan Selatan terutama BAPPEDAnya, untuk memasukkan program pembangunan yang bersemangat percepatan pembangunan sosek daerah secara terstruktur.

Eks Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zaleha dijadikan apa ?

Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zaleha Martapura, adalah satu-satunya rumah sakit umum di Kabupaten Banjar yang sedang berkembang untuk menjadi rumah sakit tipe B dengan klasifikasi teaching hospital.

Suatu keputusan yang patut diacungi jempol karena jauh melihat ke depan bahwa Martapura akan menjadi kota penyangga Banjarbaru yang dalam waktu dekat akan menjadi Ibukota provinsi Kalimantan Selatan, terbukti bahwa langkah itu sudah berjalan tahapannya, pertama pemprop sudah membeli tanah dan pengumuman Koran bahwa dalam waktu dekat kantor-kantor pemprop di Banjarmasin akan dilelang.

Sebagai ibukota propinsi tentu fasilitasnya juga harus memadai, maka tidak lah salah kalau RSUD Raza menjadi rumah sakit tipe B, kedua di Banjarbaru sudah berdiri dan berjalan menelorkan dokter-dokter dari Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat maka sudah sepaturnyalah pemkab Banjar menyikapi ini dengan menjadikan rumah sakit umum daerah Raza tempat belajar dan praktek dijadikan praktek para mahasiswa kedokteran unlam. Ketiga, dapat mempersingkat waktu saudara-saudara kita yang sakit dari banua enam, sebab bagi mereka waktu sangat berharga untuk segera mendapatkan pertolongan.

pkm02-copy

Atas dasar itu maka dilakukanlah relokasi RSUD Raza, karena lokasi yang ada sekarang ini sangat tidak memungkinkan untuk menampung kegiatan-kegiatan RSUD Raza yang akan dikembangkan, dan terpilihlah lokasi eks PKM untuk dijadikan RSUD Raza yang baru.

Yang menjadi pertanyaan sekarang !

Akan dijadikan apa areal eks RSUD Raza tersebut ?

exrsuraza

Kalau menurut aku, jadikan lapangan terbuka hijau dengan dikelilingi track untuk jalan kaki dan jogging, dan keliling terluarnya buatkan drainase yang lebar dan dalam agar air cepat turun dari lapangan terbuka hijau. Langgarnya jangan dihilangkan tapi tempatkan disudut belakang lapangan dengan bangunan yang mungil tapi megah bergaya !

Kalau menurut anda akan sebaiknya dijadikan apa ?

Renungan untuk DPRD dan Pemda

Dampak krisis global yang sudah mulai terasa akibatnya kepada daerah khususnya APBD kabupaten /kota adalah adanya penyesuaian dana DAK (berkurang dari pagu) dan penyesuian dana DAU(berkurang dari pagu) padahal keduanya adalah adalah sumber penerimaan yang paling dominan dalam APBD. Sehingga disaat pembahasan RAPBD terjadi perbedaan yang nyata dengan dokumen KUA dan PPA yang telah disepakati sebelumnya antara eksekutif dan legislatif.

Dengan tetap mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam menyikapi krisis, maka langkah efektif yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah adalah dengan berusaha menjaga agar pertumbuhan ekonomi di daerah tetap positif sesuai perencanaan. Hal ini dapat ditempuh dengan berbagai cara antara lain :

Menjaga efektifitas anggaran melalui konsistensi pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama masyarakat miskin, pembangunan infrastruktur, rasionalisasi pajak daerah dan retribusi daerah, penggunaan produk dalam negeri, pembatasan atau penundaan belanja pada jenis belanja tertentu.

Peningkatan daya serap anggaran, misalkan berdasarkan pedoman bahwa APBD harus ditetapkan pada tanggal 1 januari tahun anggaran, maka sebaiknya dapat ditetapkan pada bulan November atau Desember. Kalau sudah demikian artinya ada kepastian anggaran, maka segala kegiatan dapat ditenderkan lebih awal (prakontrak) sehingga 1 januari , APBD sudah operasional riil di lapangan. Proses pengadaan barang dan jasa atau pelelangan agar lebih dipersingkat waktunya dengan eproc menjadi 15 sampai dengan 18 hari saja sudah ada ketetapan pemenangnya.Usahakan secara maksimal agar tidak terjadi SILPA di akhir tahun anggaran, ini berarti segala kegiatan harus selesai sesuai jadwal.

Dengan menyadari bahwa keadaan dapat berubah setiap saat dan tanpa informasi awal, seyogyanya dalam Perda APBD di buat satu klausal kondisi darurat yang dapat membuat APBD bisa fleksibel menghadapi perubahan-perubahan tersebut.