Jalan ( road )

Jalan dalam pandangan umum dan diketahui umum hanyalah jalan raya, jalan desa, jalan protocol, jalan aspal, jalan, berbabtu dan jalan tanah, itu yang lazim diketahui. Adapun pengertian tentang Jalan sebenarnya adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

Jalan sebetulnya dapat dibagi-bagi berdasarkan criteria system, criteria konstruksi, dan criteria status kepemilikan.

Berdasarkan system maka sistem jaringan jalan merupakan satu kesatuan jaringan jalan yang terdiri dari sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder yang terjalin dalam hubungan hierarki.

Sistem jaringan jalan disusun dengan mengacu pada rencana tata ruang wilayah dan dengan memperhatikan keterhubungan antarkawasan dan/atau dalam kawasan perkotaan, dan kawasan perdesaan.

Sistem jaringan jalan primer

Sistem jaringan jalan primer disusun berdasarkan rencana tata ruang dan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan sebagai berikut:

  • menghubungkan secara menerus pusat kegiatan nasional, pusat kegiatan wilayah, pusat kegiatan lokal sampai ke pusat kegiatan lingkungan; dan
  • menghubungkan antarpusat kegiatan nasional.

Sistem jaringan jalan sekunder

Sistem jaringan jalan sekunder disusun berdasarkan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan yang menghubungkan secara menerus kawasan yang mempunyai fungsi primer, fungsi sekunder kesatu, fungsi sekunder kedua, fungsi sekunder ketiga, dan seterusnya sampai ke persil

Berdasarkan konstruksi, maka jalan dapat dibagi menjadi beberapa kelompok antara lain Jalan beton, jalan aspal, jalan berbatu dan jalan tanah.

Berdasarkan status kepemilikan jalan, maka jalan dapat dibagi menjadi jalan nasional (Negara), jalan Propinsi, jalan Kabupaten, jalan desa, jalan perusahaan. Atas dasar status kepemilikan tersebut maka termuat didalamnya kewajiban untuk membina dan memeliharanya, apabila statusnya jalan Negara/nasional maka yang berkewajiban membina dan memeliharanya adalah pemerintah pusat dalam hal ini Departemen Pekerjaan Umum, sedangkan Jalan Propinsi yang berkewajiban memeliharanya adalah Pemerintah Propinsi, begitu juga kalau itu Jalan Kabupaten maka yang berkewajiban memelihara dan membinanya adalah pemerintah kabupaten dan kalau itu Jalan Desa tentunya Pemerintahan Desa yang bertanggung jawab. Kalau itu jalan perusahaan, pastilah perusahaan yang bertanggung jawab.

Di Kabupaten Banjar semua jenis jalan melintas di dalam wilayahnya, dengan rincian sebagai berikut :

Jalan Nasional ( Jalan A. yani dari KM 6.00 Bjm sampai perbatasan dengan Tapin di Binuang)

Jalan Proponsi ada beberapa ruas:

( Jalan Martapura Lama dari Sei Lulut sampai dengan muka Darussalam)

(Jalan Gambut ke Sungai Tabuk)

(Jalan Gambut ke Pulosari)

(Jalan simpang Empat Banjarbaru ke Aranio)

Jalan Kabupaten, adalah jalan-jalan selain jalan nasional,jalan propinsi dan jalan perusahaan dengan total panjang 743,03 km pada saat ini tahun 2008 dan kondisinya beragam yang beraspal sepanjang 443,09 km, berbatu/kerikil sepanjang 97,10 km, dan yang masih tanah sepanjang 202,84 km.

Jalan Desa, panjangnya 1.132,14 km yang tersebar diseluruh kecamatan kondisinya juga berbeda-beda, ada yang sudah beraspal sepanjang 113,21 km, yang berbatu/kerikil sepanjang 226,43 km dan yang masih tanah 792,50 km.

Dengan standar biaya pemeliharaan rutin Rp. 15 juta/km, dan pemeliharaan berkala Rp. 375 jt/km dan biaya peningkatan jalan sebesar Rp.500 jt/km, dan membuat jalan baru Rp.750 jt/km , kita coba hitung-hitung secara sederhana berapa sebenarnya biaya yang diperlukan untuk menjadikan jalan kabupaten di Kabupaten Banjar ini enak dan mulus dijalani adalah sebagai berikut :

Beraspal 443,09 km : 221,00 km x Rp.15 jt = Rp. 3,315 M ……………………..………222,09 km x Rp. 375 jt = Rp. 83,284 M

Berbatu /kerikil…….. 97,10 km x Rp.500 jt = Rp.48,550 M

Tanah ………………792,50 km x Rp.750 jt = Rp. 594,375 M

Jadi total yang harus disediakan pada tahun 2009 yang akan datang adalah Rp.792,524 M

Untuk mempertahankan agar jalan kabupaten tersebut selama 3 tahun kedepan tetap mulus dan enak maka tiap tahunnya diperlukan biaya sebagai berikut :

2010 743,03 km x Rp. 15 jt = Rp. 11,145 M

2011 743,03 km x Rp. 15 jt = Rp. 11,145 M

2012 743,03 km x Ro. 15 jt = Rp. 11,145 M

Setelah 3 tahun dipelihara rutin maka tahun ke 4 harus pemeliharaan berkala,

2013 743,03 km x Rp. 375 jt = Rp.278,636 M

Kemudian dipelihara lagi secara rutin selama 3 tahun kembali(2014,2015,2016), tahun ke 4 (2017) dipelihara lagi secara berkala. 3 tahun lagi (2018,2019,2020) secara rutin lagi, tahun ke 4 lagi (2021) dipelihara secara berkala lagi. Berikut 3 tahun lagi secara pemeliharaan rutin (2022,2023,2024) dan pada tahun 2025 baru masuk tahap peningkatan jalan dengan biaya yang lumayan besar yaitu 743,03 km x Rp. 500 jt = Rp. 371,515 M.

Tapi apa mau dikata APBD KAbupaten Banjar saat ini masih sekitar Rp. 615 M saja, 2009 nantipun masih belum menggembirakan dengan kondisi ekonomi Negara kita yang masih terpuruk ini. Sedang kita mahfum bahwa dari total APBD separonya untuk biaya gaji PNS dan DPRD dan operasionalnya, 50 % sisanya baru untuk belanja modal atau belanja pembangunan (mengambil istilah lama yang nampaknya masih cocok dan relevan).

Tapi hal ini pula adalah sebuah pilihan, tahun pertama mahal yaitu Rp. 792,524 M, tapi tahun tahun berikutnya murah hanya Rp.11,145 M.

Silahkan pilih, sebab dengan jalan mulus enak maka arus barang, arus ekonomi, arus manusia semuanya lancar. Orang berusaha juga lancar dan ini akan meningkatkan perekonomian masyarakat kita yanag sedang terpuruk, lihat sejarah dunia, yang dibangun pertama kali oleh pemerintah adalah sarana transportasi jalan, kereta api, trem dll. Untuk pembangunan lainnya serahkan kepada masyarakat, pemerintah tinggal mengatur dan memfasilitasi saja.

Syukur-syukur ada lebihnya anggaran setelah dipotong untuk transportasi dipergunakan untuk pembangunan sector-sektor lain seperti pendidikan dan kesehatan, serta pertanian secara umum.

Mari kita pilih, karena ini adalah alternative pilihan.

Iklan

4 Komentar

  1. bagaimana kalau dilakukan perhitungan teknis perkerasan jalan yang berdasarkan LHR, CBR atau daya dukung tanah, etc. mungkin akan didapat ketebalan perkerasan ideal yang mungkin lebih hemat dari anggaran yang diperkirakan

  2. Itu yang betul setelah yang selalu digunakan dalam detail engineering design, kalau yang saya gunakan dalam tulisan ini adalah angka-angka standar untuk mempermudah dalam perkiraan alokasi anggaran dan mempermudah dalam pengaturan policy of budgetting, sehingga lebih mudah dalam memutuskan. Wassalam

  3. kriteria apa yang dipakai untuk menetapkan status jalan…?trims

  4. Untuk Kang Uuk, kalau tidak salah kriteria yang dipakai salah satunya adalah sebagai penghubung antar daerah prop/kab/kota, contoh antar Banjarmasin sebagai ibukota provinsi Kalimantan Selatan dengan Samarinda sebagai Ibukota KAlimantan Timur (status jalannya adalah jalan nasional/negara). Kemudian kriteria berikutnya adalah kepemilikan dan tanggung jawab pembinaan, contohnya adalah jalan toll adalah milik swasta, kemudian jalan tambang adalah milik swasta. Wassalam


Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s