Apa yang harus Daerah lakukan untuk hadapi krisis ekonomi ?

Tepat sudah 1 bulan yang lalu sejak  keterangan pers Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudoyono pada tanggal 9 Oktober 2008 yang lalu dalam merespon kondisi ekonomi global saat ini : “ Fokus, konsentrasi dan prioritas yang pemerintah jalankan mengambil pelajaran dan pengalaman krisis tahun 1998 yang lalu. Kita harus lebih mengutamakan untuk memproteksi, melindungi rakyat, grass roots, untuk memastikan bahwa kebutuhan mereka, pangan misalnya, kebutuhan sehari-hari, biaya untuk pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik yang lain itu tidak mengalami gangguan. Demikian juga program-program pemerintah yang sudah kita ketahui cluster A, cluster B, cluster C, program penanggulangan kemiskinan, program peningkatan kesejahteraan juga terus dilakukan.

Inilah yang menjadi konsentrasi utama kita, dan instruksi saya kepada jajaran pemerintah, para Menteri, Pimpinan Daerah juga itu. Justru yang paling baik, ingar-bingar dari financial crisis yang bersifat global ini tidak perlu harus mengusik, mengganggu apa yang sedang kita lakukan dalam konteks pembangunan di dalam negeri ini yang dibiayai oleh APBN kita. Itu yang paling utama dan itu konsentrasi kita sekarang ini. Sekali lagi untuk melindungi kepentingan rakyat, untuk grass roots.

Yang kedua, bersamaan dengan itu, yang juga sangat tinggi prioritasnya justru memastikan sektor riil tetap bergerak. Itulah secara marathon 3 hari ini saya memelihara komunikasi dengan dunia usaha agar mereka juga tidak mengalami disorientasi, tapi berupaya untuk bisa melakukan penyesuaian dan sektor riil bisa terus bergerak. Pemerintah, Bank Indonesia dengan jajaran perbankan sebagaimana Saudara ketahui apa yang dilakukan sekarang ini juga memastikan agar ada likuiditas, agar ada kredit dan soal-soal lain meskipun ada hambatan dari tingkat dunia untuk memastikan sektor riil tetap terjaga. Kalau ada penurunan ekspansi untuk tahun 2009 itu dimengerti tapi sekuat tenaga kita memastikan bahwa sektor riil berjalan. Dua ini lebih banyak domestik sifatnya.

Dari beberapa alinea keterangan pers tersebut, ternyata yang menjadi prioritas utama adalah bagaimana melindungi kepentingan rakyat dengan berbagai cara dan jalan yang harus ditempuh agar kebutuhan masyarakat seperti pangan, biaya pendidikan, kesehatan dan pelayanan public tidak terganggu.

Pemerintah pusat sudah memilih dan menetapkan strategi secara nasional dengan “ 10 LANGKAH STABILISASI EKONOMI HADAPI KRISIS GLOBAL” , sekarang bagaimana daerah menyikapinya ? tentunya harus disesuaikan dengan tingkat kewenangan dan kewajiban serta kemampuan yang dimilikinya.

Roda ekonomi di daerah khususnya di Kabupaten/kota akan banyak bergerak lebih cepat apabila ada factor pemicunya, dalam hal ini pemicunya adalah pelaksanaan proyek-proyek pemerintah yang akan banyaak menyerap tenaga kerja dari hulu ke hilir, ambil contoh misalnya membangun sebuah unit sekolah baru dengan biaya Rp.450.000.000,- berapa banyak tenaga yang terserap dalam kurun waktu 6 (enam) bulan mulai tenaga professional konsultan perencana, pengawas dan pelaksana konstruksi serta berapa banyak tenaga buruh kasar yang terserap. Itu baru dari tenaga kerja, kemudian bahan baik itu bahan dasar seperti pasir, kerikil, tanah urug yang dibelakangnya juga terdapat banyak tenaga kerja yang terserap untuk bekerja sebagai penambang bahan galian golongan C, belum lagi bahan-bahan jadi seperti semen, besi baja, kosen, marmer, cat, dll yang tentunya diproduksi dari sebuah pabrikan yang juga mempunyai sejumlah tenaga kerja yang banyak. Dengan masyarakat bekerja tentunya mereka memiliki pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Itu baru salah satu kegiatan yang ada dalam APBD provinsi, kabupaten/kota padahal dalam setiap APBD ribuan kegiatan yang tercantum yang harus dilaksanakan.

Berarti disini yang perlu sekali diambil sikap oleh pemerintah daerah yang berkedudukan sebagai eksekutif dan DPRD yang berkedudukan sebagai lembaga legislative, haruslah menyadari bahwa demi pentingnya melindungi kepentingan masyarakat banyak maka APBD tepat 31 Desember atau 1 Januari sudah harus disahkan (diketok) sehingga lebih cepat bisa operasional.

Karena kalau APBD dapat operasional tepat di awal tahun anggaraan maka maksud adanya APBD akan lebih tinggi tingkat keyakinannya untuk dapat melindungi dan mensejahterakan masyarakat.

Selain ketepatan penetapan APBD, yang patut diperhatikan lagi adalah ketepatan dalam penetapan skala prioritas programnya agar lebih banyak kepada menjaga terpenuhinya kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat seperti program stabilisasi harga 9 bahan pokok, menetapkan harga eceran tertinggi bahan bakar minyak tanah, gas, dan memberikankemudahan pelayanan public dengan adanya kepastian biaya, kepastian prosedur dan persyaratan serta kepastian batas waktu penyelesaian atau pelayanan.

Cukup dengan memprioritaskan program-program tersebut dengan tidak mengenyampingkan sector-sektor lain yang berjalan normal sebagaimana sebelumnya maka dengan suatu keyakinan bahwa gejolak tidak akan terjadi di tingkat masyarakat grass root walaupun ekonomi dunia mengalami guncangan seperti sekarang ini.

Selanjutnya mari kita mereview kembali progam-program yang sebelumnya sudah tersusun dalam KUA, PPA , R APBD maupun RKA dengan penuh lapang dada walaupun sebelumnya sudah disepakati dan ditetapkan bersama tapi demi masyarakat yang menyebabkan adanya sebuah NKRI kenapa kita harus mempertahankan sebuah ketetapan dahulunya memang sudah benar tapi saat sekarang sudah selayaknya untuk disempurnakan kembali karena keadaan yang harus disikapi secara arif.

Waktu masih tersedia dan masih menunggu kita untuk bersikap.

Itulah sebuah masukan dan renungan kita bersama.

Iklan

4 Komentar

  1. Terkadang kita lupa bahwa perhitungan PDRB yang ada sekarang belum pas, karena hanya melihat satu sisi pertumbuhan ekonomi secara makro, padahal perhitungan yang ada itu masih semu. Kalau mau jujur dan baik untuk kebijakan daerah apabila mengikutkan seberapa besar pembiayaan untuk memperbaiki lingkungan dimasukan dalam perhitungan. Sehingga kalau pertumbuhan ekonomi yang dibilang BPS itu harus dikurangi lagi seberapa besar biaya perbaikan lingkungan pada suatu daerah. Dengan memperhatikan faktor lingkungan maka data yang ada dapat dipakai patokan untuk memperbaiki dan mempertahan kebijakan ekonomi kedepan. Silakan buat rencana yang dapat mensinergikan antar pelaku ekonomi kerakyatan didaerah yang saling menguntungkan, insya Allah krisis ekonomi global dapat diatasi secara bijak.

  2. Akan kita cari rumusannya dengan memasukkan unsur environment recovery, dan mensinergikan pelaku ekonomi kerakyatan, yg berarti kita harus mengidentifikasi an menginventarisir dulu siapa-siapa pelaku utama ekonomi kerakyatan tersebut. Wassalam

  3. Semoga kita bisa memperbaiki sistem basis data pembangunan. Sampai saat ini banyak keraguan akan validitas data yang dimiliki. Sudah saatnya data dasar itu disuplai oleh agen data akar rumput yaitu desa… data pokok desa menjadi penyusun data pokok kecamatan… data pokok kecamatan menjadi penyusun data pokok kabupaten dan seterusnya… maka daerah berdaya dengan data yang dimiliki tidak terlalu bergantung dengan lembaga luar meski tetap menjadi pembanding…
    Apabila Aparat desa diberdayakan baik dari sisi SDM maupun finansial maka menjadi nilai tambah bagi desa sebagai komponen terkecil dalam struktur pemerintahan… buat kawan-kawan Pemkab Banjar yang ingin memperbaiki ini ta undang untuk urun rembug dan bersama-sama membangun sistem data yang baik.. demi kepentingan Kabupaten.. Ayoo!!!!

  4. Bagus untuk direncanakan urun rembug, tentukan waktunya dan tempatnya, undang stakeholder yg terkait seperti aparat desa yg siap, aparat kecamatan yg tertarik, pembina desa (bag rinsa), dan para sahabat yg ada minat untuk perubahan menuju perbaikan. Kami tunggu undangannya.


Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s