Penghijauan ala masyarakat/community based green policy

cintapuri

Pernahkah ada yang melihat bagaimana rupa bumi Kalimantan Selatan, atau lebih spesifik lagi rupa bumi kabuapaten Banjar ? tentunya dari udara ! . . . . . . .  tidak semua orang pernah melihatnya secara langsung, tapi banyak juga yang telah melihat dari photo udara.

Apa yang terlihat  ?  . . . . . . gundul ?  . . . . memang tidak semua tapi banyak. Bahasa banjarnya “ tungkang” atau dalam istilah bahasa jawa timuran “ petal-petal” .  Penebangan hutan secara liar (illegal logging) sekarang sudah tidak marak lagi, lumayan . . . . .tapi masih ada sedikit-sedikit . Kenapa ? karena kayu yang ditebang juga sudah hampir habis ! ! ! !

Illegal logging  surut, illegal mining marak !!!! . . . . ini lebih gawat lagi, tanaman di atasnya hilang, lapisan atas tanah (top soil) yang penuh humus yang subur juga hilang walaupun teorinya dikepinggirkan dulu nanti setelah selesai masa exploitasi dan explorasi akan dikembalikan lagi, tapi kapan dan bagaimana ? bekas areal penambangan saat ini menjadi danau-danau besar dan kecil yang dalam.

Mungkin sedikit pesimis bahwa kita tidak memilliki kemampuan menghentikan kegiatan penambangan en tah itu batubara, biji besi, mangan, kromit, bahan galian golongan C, dan lain –lain.  Karena dalam kegiatan tambang banyak menghasilkan devisa, banyak membuka lapangan kerja, sebagai pemicu berputarnya roda ekonomi daerah, ada CD/CSR, dan lain-lain.

Ketidak mampuan merubah atau menghentikan ini, harus dijadikan tenaga pendorong bagi kita untuk saling berpacu mengembalikan hutan yang hilang atau pohon yang hilang. Tidak perlu terlalu berharap dari program reklamasi yang realisasinya masih jauh, tidak perlu berharap dari proyek penghijauan/ reboisasi, mari kita cari jalan sendiri dari masyarakat untuk masyarakat.

Kalau itu pemerintah kabupaten, maka tetapkan melalui perda, kalau itu desa, maka tetapkan melalui Perdes. Dan ini haruslah komitmen bersama artinya kita tidak mengganggu dunia pertambangan tapi berpacu mengganti pohon yang hilang, siapa yang lebih cepat. Apakah reklamasinya pertambangan ? atau kah proyek penghijauan/reboisasi ? atau masyarakat ?

1. Setiap pasangan yang mau menikah pertama, masing-masing diwajibkan menanam  5 batang pohon /tanaman keras, untuk jenisnya dapat ditentukan kemudian tentunya yang ada nilai ekonomisnya.

2. Setiap pasangan yang mau menikah kedua, masing-masing diwajibkan menanam 10 batang pohon/tanaman keras.

3. Setiap pasangan yang mau menikah ketiga, masing-masing diwajibkan menanam 15 batang pohon/tanaman keras.

4. Setiap pasangan  yang mau menikah keempat, masing-masing diwajibkan menanam 20 batang pohon/tanaman keras.

5. Setiap pasangan yang mau bercerai, masing-masing diwajibkan menanam 20 batang pohon/ tanaman keras.

6. Setiap pasangan yang melahirkan anak pertama, wajib menanam 10 batang pohon/tanaman keras.

7. Setiap pasangan yang melahirkan anak kedua, wajib menanam 20 batang pohon/ tanaman keras.

8. Kelahiran berikutnya kelipatan 10 batang pohon/tanaman keras.

9. Setiap masuk SD/MI wajib menanam 1 pohon di sekolah atau lingkungan sekitar sekolah

10. Setiap masuk SMP?MTs wajib menanam 2 pohon di sekolah atau lingkungan sekitar sekolah

11. Setiap masuk SMA/MA wajib menanam 3 pohon di sekolah atau lingkungan sekitar sekolah

12. Setiap Developer yang membangun perumahan wajib menyisihkan 15 % luas lahan dalam satu hamparan untuk ditanami pohon/tanaman keras sebagai paru-paru lingkungan perumahan.

13. Dst.

Untuk detailnya silahkan disusun sesuai dengan format dan tata naskah perda, perbup atau perdes dan dibuat seoperasional mungkin sehingga dapat disepakati bersama, dilaksanakan bersama dan diawasi bersama secara sadar dan sukarela penuh tanggung jawab.

2 Komentar

  1. Kegiatan pertambangan didaerah memang sangat dilematis. Untuk memacu PAD boleh-boleh saja namun dengan cara, aturan dan pengawasan yang profesional sehingga dampak lingkungan dapat ditekan sekecil mungkin. Tanah gersang hanya akan meningkatkan biaya hidup, karena di sekitar lingkungan suhu akan bertambah panas, air resapan menjadi cepat kering, produksi pertanian menurun, air tercemar, usia bangunan akan lebih pendek dan seterusnya.
    Dengan demikian urusan reklamasi harus lebih didominasi oleh penambang, pemegang regulasi, pemberi ijin dan pelaksana pengawasan. Karena justru masyarakat lebih banyak menerima dampaknya negartifnya. Apalagi memberi syarat untuk hajatan perkawinan pertama dirasa kurang pas, kasiah lah…….!
    Pendapat saya, untuk menjaga hutan harus ada legalitas formal dan legalitas non formal.

  2. Saya setuju dengan pendapat anda,khususnya “urusan reklamasi harus lebih didominasi oleh penambang, pemegang regulasi, pemberi ijin dan pelaksana pengawasan” namun seberapa jauh keberhasilannya masih harus dipacu. Sambil memacu hal tadi, disisi lain, kita masyarakat yang terkena dampaknya mencoba menggeliat dengan lebih memberikan empati terhadap lingkungan dengan cara-cara yang mungkin dan memungkinkan dapat dilakukan oleh masyarakat. Itu hanyalah sebuah usaha yang sama-sama untuk memberi perhatian kepada lingkungan kita. Wassalam


Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s