Renungan untuk DPRD dan Pemda

Dampak krisis global yang sudah mulai terasa akibatnya kepada daerah khususnya APBD kabupaten /kota adalah adanya penyesuaian dana DAK (berkurang dari pagu) dan penyesuian dana DAU(berkurang dari pagu) padahal keduanya adalah adalah sumber penerimaan yang paling dominan dalam APBD. Sehingga disaat pembahasan RAPBD terjadi perbedaan yang nyata dengan dokumen KUA dan PPA yang telah disepakati sebelumnya antara eksekutif dan legislatif.

Dengan tetap mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam menyikapi krisis, maka langkah efektif yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah adalah dengan berusaha menjaga agar pertumbuhan ekonomi di daerah tetap positif sesuai perencanaan. Hal ini dapat ditempuh dengan berbagai cara antara lain :

Menjaga efektifitas anggaran melalui konsistensi pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama masyarakat miskin, pembangunan infrastruktur, rasionalisasi pajak daerah dan retribusi daerah, penggunaan produk dalam negeri, pembatasan atau penundaan belanja pada jenis belanja tertentu.

Peningkatan daya serap anggaran, misalkan berdasarkan pedoman bahwa APBD harus ditetapkan pada tanggal 1 januari tahun anggaran, maka sebaiknya dapat ditetapkan pada bulan November atau Desember. Kalau sudah demikian artinya ada kepastian anggaran, maka segala kegiatan dapat ditenderkan lebih awal (prakontrak) sehingga 1 januari , APBD sudah operasional riil di lapangan. Proses pengadaan barang dan jasa atau pelelangan agar lebih dipersingkat waktunya dengan eproc menjadi 15 sampai dengan 18 hari saja sudah ada ketetapan pemenangnya.Usahakan secara maksimal agar tidak terjadi SILPA di akhir tahun anggaran, ini berarti segala kegiatan harus selesai sesuai jadwal.

Dengan menyadari bahwa keadaan dapat berubah setiap saat dan tanpa informasi awal, seyogyanya dalam Perda APBD di buat satu klausal kondisi darurat yang dapat membuat APBD bisa fleksibel menghadapi perubahan-perubahan tersebut.

Iklan

2 Komentar

  1. Dengan menyadari bahwa keadaan dapat berubah setiap saat dan tanpa informasi awal, seyogyanya dalam Perda APBD di buat satu klausal kondisi darurat yang dapat membuat APBD bisa fleksibel menghadapi perubahan-perubahan tersebut

    Munurut saya, masih sangat sumir apa yg dimaksud dengan fleksibilitas APBD dalam menghadapi perubahan. Bukankah APBD merupakan sebuah produk hukum di daerah? Sebuah produk hukum yang fleksibel, dalam arti tertentu bisa berarti multi tafsir dan jika ini yang terjadi, maka sama halnya dengan menyimpan potensi konflik. Konflik akibat perbedaan interpretasi sebuah produk hukum laiknya APBD bukanlah sebuah hal yang sehat, karena menyangkut kepentingan publik. Beda halnya dengan adu interpretasi produk hukum semacam KUHP.

    Bukankah APBD merupakan sesuatu yang rigid, karena ia harus mengandung transparansi? Karenanya, kalau saya tidak akan memilih Fleksibilitas APBD Pak.. tapi saya lebih cenderung menjadikan APBD sebagai sesuatu yang Antisipatif.

    Konsekuansi logis dari pembentukan APBD yang Antisipatif terhadap perkembangan adalah harus disusun secara visioneer, bukan semata-mata didasarkan secara normatif pada (-misalnya) RPJM. Paling mendasar bagi saya adalah, paradigma birokrasi dalam memandang anggaran. Imbas dari paradigma ini pada tataran praksisnya adalah pada penyusunan anggaran. Sudahkah cerdas dalam perencanaan & cerdas dalam penggunaan yang tentu saja erat kaitannya dengan kepentingan publik.

    Satu hal yang menjadi mimpi saya sampai saat ini Pak…
    Bahwa daerah berlomba-lomba membuat SOTK yang ramping dan gesit. Karena implikasinya terhadap anggaran akan cukup besar. Pada gilirannya, akan semakin banyak dana yang mungkin dialihkan untuk kepentingan publik, misalnya dalam usaha menggerakkan sektor riil.

    *
    weehhh… baru sadar, komennya ga kepanjangan kan Pak?
    šŸ™„

  2. he he he . . . . . cukup panjang untuk sebuah pendapat yang bagus, fleksibilitas ini adalah fleksibilitas terhadap ada perubahan yang mendasar, misalkan pada triwulan I dana DAU dan DAK atau juga dana perimbangan dipangkas lagi karena APBNnya sendiri terkoreksi, mau membayar pakai apa ? padahal sudah teranggarkan, sedangkan dalam ketentuan perubahan APBD hanya diperkenankan 1 kali sajafleksibilitas inilah salah satunya yg diharapkan. Dan ada juga yang aku sangat sependapat yaitu prinsip ‘miskin struktur, kaya fungsi’, selain itu juga diperlukan system otomatisasi dengan era digital yang bisa menghemat tenaga manusia dan bahan kerja, ini memang sangat menghemat anggaran. Tapi ada yang mungkin tak tergantikan dengan sebuah mesin yaitu fungsi guru, dan tenaga pendidilk ini yang mendominasi jumlah pegawai di kabupaten mana saja, contoh di kabupaten Banjar, total PNS kurang lebih 7.159 orang, gurunya berjumlah hampir 4.000 orang, paramedis sekitar 800 orang, sisanya baru bidang-bidang lain !
    he he he aku juga panjang. Wassalam


Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s