Dialog Publik antara Ketua BPK-RI,Depdagri dan Depkeu dengan Para Bupati/Wkl Bupati, Sekda,Kabawasda, DPRD.

Malaysia, orang-orangnya sama dengan orang Indonesia, mayoritas bangsa melayu dan diantara bangsa melayu yang ada di Malaysia banyak juga bangsa Indonesia yang menetap menjadi warga Negara Malaysia, ada juga bangsa India/keling, Arab, Cina, semuanya sama juga dengan di Indonesia. Kenapa mereka bisa makmur ?

Something wrong with us ! kata Prof. Dr.Anwar Nasution, Ketua BPK-RI, dalam acara Diskusi Publik dengan para Bupati/Wkl. Bupati, Sekda,Kepala Bawasda/Inspektorat se Indonesia di Balikpapan hari Kamis tanggal 22 November 2008. We have to do something !

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memberantas KKN, mengefektifkan BPK dengan gaya keterbukaannya dengan menampilkan hasil audit melalui websitenya, yang kadang-kadang banyak pihak yang memanfaatkannya sesuai kepentingannya masing-masing, mudah-mudahan ini juga sudah disadari oleh pihak BPK. Tidak kurang-kurang lagi dengan biaya yang tinggi dan gaji yang tinggi pula dibentuklah KPK. Selain KPK dibentuk pula Tim Tipikor mulai tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten /Kota.

Telah banyak yang ditangkap, telah banyak pula yang dikurung dan dihukum kurungan dengan mengembalikan hasil korupsinya. Namun apa yang terjadi, fenomena apa yang terlihat, korupsi tidak pernah berhenti, hidup terus sepanjang ada kesempatan. Buktinya sejak zaman dahulu kala sampai sekarang tetap ada, hanya bentuk,tingkat frekwensi dan kadarnya saja yang berbeda.

Jadi,  yang harus dilakukan adalah dengan Perbaikan sistem pengelolaan keuangan Negara dan daerah yang mampu menutup celah bagi siapapun untuk mengkorup uang Negara dan uang daerah. Selain menutup kesempatan, yang tidak kalah penting adalah orangnya / mindsetnya harus direorientasi untuk menyadari bahwa masih banyak hal lain yang baik yang dapat dilaksanakan.

Menghadapi hal ini BPK menyarankan 6 buah inisiatif :

Pertama, mewajibkan semua terperiksa (auditees) menyerahkan Management Representation Letter (MRL).

Kedua,peningkatan quality assurance, Laporan Keuangan yang diserahkan untuk diperiksa BPK hendaknya direview terlebih dulu oleh satuan pengendali intern atau pun oleh Bawasda.

Ketiga,seluruh auditees menyusun rencana aksi guna meningkatkan opini pemeriksaan laporan keuangannya. Rencana aksinya harus berisi : (i). menuju sistem pembukuan akrual; (ii). Menggunakan sistem aplikasi teknologi komputer yang terintegrasi; (iii). Inventarisasi asset dan hutang; (iv). Memenuhi jadwal penyusunan laporan keuangan dan pemeriksaan serta pertanggung jawaban anggaran; (v). quality assurance oleh pengawas intern; (vi). Perbaikan SDM bidang akuntansi dan pengelola keuangan Negara/daerah.

Keempat, membantu entitas pemerintah mencari jalan keluar untuk mengimplementasikan rencana aksi yang dibuat.

Kelima, mendorong perombakan struktural Badan Layanan Umum (BLU), BUMN, BUMD serta yayasan maupun kegiatan bisnis yang terkait dengan TNI ataupun POLRI agar menjadi lebih mandiri dan korporatis.

Keenam, menyarankan kepada DPR-RI, DPD-RI, DPRD Provinsi maupun kabupaten/kota agar membentuk Panitia Akuntabilitas Publik (PAP).

Sedangkan pihak Depdagri dalam hal ini diwakili oleh Dirjen BAKD Ir. Timbul Pujianto, MPM, melihatnya dengan cara memetakan pengelolaan keuangan daerah, dimulai dari permasalahan pokok, penyebab permasalahan pokok, strategi dan rencana tindak.

Permasalahan pokoknya adalah (i). rendahnya disiplin anggaran;(ii) daya serap rendah; (iii). Rendahnya pertanggungjawaban atas kegiatan; (iii). Tidak tertibnya pemanfaatan kas daerah; (iv). Penyimpangan atas pengelolaan pendapatan dan belanja daerah; (v). rendahnya akuntabilitas pertanggung jawaban keuangan.

Penyebab permasalahan pengelolaan keuangan daeran adalah (i). perubahan regulasi yang sangat cepat beserta implikasinya; (ii). Belum efektifnya pemahaman atas regulasi (perbedaan persepsi); (iii). Kepatuhan atas pelaksanaan regulasi; (iv). Terbatasnya kapasitas SDM di daerah; (v). kegamangan Kepala Daerah mengenai peran dan tanggung jawab bidang keuangan daerah.

Strategi dan rencana tindaknya adalah (i). Adanya komitmen dari Kepala Daerah; (ii). Kelengkapan regulasi dan instrumen kerja; (iii). Peningkatan kapasitas SDM dan pengembangan aliansi strategis; (iv). Penyiapan dan penetapan rencana tindak.

Sedangkan Departemen Keuangan menawarkan sebuah bentuk reformasi : (i). Penataan peraturan perundang-undangan; (ii). Penataan kelembagaan; (iii). Pentaan system pengelolaan keuangan Negara/daerah; (iv). Pengembangan SDM di bidang keuangan melalui KKD, LKD,KKD Khusus Penataan dan akuntansi.

Acara dimulai dari 09.00 pagi sampai berakhir jam 14.00 tanpa ada yanag beranjak dari kursi, hampir semua ingin bertanya dan menyampaikan realita lapangan yang mereka hadapi di daerah, walaupun tidak bisa memuaskan semuanya karena terbatasnya waktu dialog dimana masing-masing presenter dalam hal ini Prof. DR. Anwar Nasution, Ir. Timbul Pujianto, MPM dan Adrian dari depkeu, hanya diberi waktu 10 menit untuk menjawab, dan tidak ada kesempatan tanggapan balik dari peserta. Tapi itupun sudah cukup memuaskan para peserta dialog public yang masing-masing pulang dengan membawa harapan perubahan dari semua pihak baik itu pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, DPRD dan stakeholder lainnya.

8 Komentar

  1. Ulun tertarik dengan inisiatif ke-3 pa karena didalamnya diamanatkan inovasi dari pemerintah daerah menyusun sebuah sistem manajemen pembangunan terintegrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi. Seperti yang sedang kita perjuangkan melalui eDevelopment😀 ini berarti kita sudah berada di track yang benar… semoga dukungan dari semua pihak khususnya SKPD utama seperti BAKD, BAPPEDA dan Bag. Pembangunan sendiri… semoga.. amin…

  2. Amin Allahuma amin, semoga berjalan sesuai rencana dan harapan kita bersama.

  3. yang jelas, mawas diri, terus berkaca, dan mengefisien anggaran di semua titik,
    poin yang tidak perlu ataupun tidak termasuk skala prioritas hendaknya di telaah, disusuri, dan kalau perlu dihapuskan saja..
    sistem apapun yang dipakai, kalau tujuan dan arah user-nya tidak jelas atau tidak public oriented, dipastikan menghasilka sesuatu yang tidak baik dan tidak berguna..

  4. Menurut hemat kami sistem tetap harus dibuat yang dapat memproteksi anggaran dari hal-hal yg tidak diinginkan, dan mindset pengelola juga harus disetting ulang. Dimana yang namanya pengelola disini adalah mulai dari perencana sampai pelaksananya serta stakeholder yang terlibat didalamnya. Dan saya juga sependapat untuk sebuah keberhasilan pencapaian tujuan maka perencanaan harus mengarah pada public oriented dan memang seharusnya demikiaan, karena tujuan nasional kita adalah “masyarakat adil dan makmur” sejahtera lahir batin. Wassalam

  5. saya berpikir dari hal yang sederhana saja Pak…
    Adakah daerah yang pernah membuka APBD-nya secara jelas dan gamblang kepada publik?
    Berikan hak kepada publik untuk mendapatkan akses terhadap APBD. Misalnya, kalau ada orang yg mau fotokopi APBD, bisa fotokopi sendiri atau malah mungkin disediakan oleh pemerintah daerah, tapi publik ganti biaya foto kopinya.
    Ini hal sederhana, tapi implikasinya luas.

    Setahu saya APBD bukanlah rahasia negara. Kecuali saya salah. Jika APBD menurut perundangan adalah sebuah rahasia negara, maka artinya saya keliru dan maaf.🙂

  6. Jawabannya, belum ada. Sekarang sudah ada Undang-undang No.18 TAhun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, dalam undang-undang tersebut diatur tatacara dan mekanisme memperoleh informasi publik dimaksud, dan iformasi-iformasi mana yang dapat diminta oleh publik. Tinggal menunggu pedoman pelaksanaannya. Dan APBD bukanlah rahasia negara, karena setiap anggota dewan juga memiliki lengkap dari awal perencanaan sampai jadi perdanya. Wassalam

  7. mm, realita di tempat kerja bapak sendiri bagaimana ?

  8. Kabupaten Banjar saat ini sudah mulai bergerak menuju perbaikan dengan meyiapkan sistem dan peningkatan kualitas SDM bidang keuangan dan informatika, semoga langkah awal ini akan diikuti oleh langkah-langkah berikutnya baik dari pemkabnya maupun oleh pribadi-pribadi PNSnya. Wassalam


Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s