Engine of Growth, kenapa harus kota besar atau metropolitan ?

Dalam paparannya pada Seminar Nasional Pembangunan Perkotaan yang dilaksanakan oleh Bappenas, mengenai Review dan Arah Kebijakan Pembangunan Perkotaan, Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otda mengatakan bahwa tantangan yang dihadapi dalam arah pembangunan kota-kota besar dan metropolitan di Indonesia dimasa depan adalah:

1) kota-kota besar dan metropolitan mau tidak mau berperan sebagai Engine of Growth dari pembangunan nasional; dan

2) jika dilihat dari aspek pembangunan yang harmonis, peran kota-kota besar dan metropolitan sebagai Engine of Growth juga mendapatkan tantangan, yaitu untuk tetap memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan dan kelayakhunian.

Sebagai mesin pertumbuhan, tentunya kota-kota besar dan kota metropolitan akan semakin melengkapi sarana prasarananya dari berbagai sektor dan tentunya ini akan semakin  banyak investasi yang harus ditanamkan di kota-kota rersebut, semakin banyak investasi tentunya pula akan semakin banyak membuka peluang lapangan kerja. Nah hukum multiplier effect akan berlaku pula, artinya roda ekonomi akan berputar seiring dengan semakin banyaknya perputaran uang yang terjadi. Kembali hukum alam juga berlaku dimana ada gula disitu ada semut yang berdatangan. Urbanisasi bergerak merangkak dari tahun ketahun.

Berdasarkan studi yang dilakukan Bappenas, jumlah penduduk yang tinggal di perkotaan semakin meningkat, dari 35,9% pada tahun 1995 menjadi 48,3% pada tahun 2005. Bahkan diperkirakan sebelum tahun 2010 jumlah penduduk perkotaan secara nasional telah melampaui jumlah penduduk perdesaan, dan pada tahun 2025 nanti 68,3% penduduk Indonesia akan mendiami kawasan perkotaan, kata Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otda.

Kenyataan ini perlu untuk merevisi kebijakan kota besar/metropolitan sebagai Engine of Growth, kenapa tidak tumbuh bersama atau dengan lebih meningkatkan kota-kota orde kedua atau focus kepada desa dan kecamatan, beri peluang dan kemudahan investasi, atau kembali dengan bahasa alam, sediakan gulanya di desa atau kecamatan, sehingga semut-semut kota besar/metropolitan kembali ke desa dan kecamatan yang akan menyambut gembira saudara-saudaranya yang kembali dari berurbanisasi.

Iklan

6 Komentar

  1. Setuju sekali bahwa mesin pertumbuhan perlu ditarik ke daerah, tetapi masalahnya siapkah dari segi pimpinan daerah, masyarakat, kebijakan daerah jangka menengah maupun jangka panjang menseriusi hal tsb.
    Tidak sedikit kawasan agropolitan, kapet dan kawasan percepatan peretumbuhan yang lain dicanangkan, tetapi karena kurang adanya keseriusan dalam menindak lanjutinya maka akhirnya tinggal kenangan belaka.
    Propinsi Gorontalo yang dalam kepemimpinan gubernur pak Fadel Muhamad saat ini cukup berhasil menjadikan komoditas jagung sebagai magnet pertumbuhan, masih menjadi pertanyaan keberlanjutannya diwaktu yad bila beliau tidak menjabat lagi.

  2. Untuk menunggu siap, mungkin tidak akan pernah siap bagi kepala daerah, masyarakat dan kebijakan daerah, namun yang sangat mendasar dan penting adalah komitmen kepala daerah dan masyarakat untuk mau berubah kearah yang lebih baik dari yang mereka jalani sekarang.

  3. Ulun sangat tertarik dgn topik ini karena menurut ulun pembangunan berbasis pedesaan adalah pendekatan yang terbaik bagi Indonesia yang merupakan negara agraris. Salah satu strategi yang bisa dipakai adalah rural-urban linkage program dalam skala kecil (Local government). Memang arus urbanisasi menjadi masalah dalam hal ini, tapi ada strategi yang layak diadopsi untuk mengatasi masalah ini. Sejalan dengan industrialisasi pesat di China, mereka mengalami urbanisasi yang cukup tinggi karena banyak penduduk desa yang bekerja sebagai buruh industri di kota. Hal ini disiasati dengan memaksa uang yang mereka dapatkan di kota untuk beredar di desa. Caranya adalah status kependudukan para buruh dari desa dilarang berubah menjadi penduduk kota sehingga mereka tidak bisa mengakses jalur investasi di kota. Dengan demikian mau tidak mau mereka menggunakan uang mereka di desa sehingga akumulasi dari uang tersebut beredar di pedesaan dan diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi pedesaan.
    Memang perlu disadari bahwa empirical regularities atau satu aksi yang diterapkan pada suatu tempat dan efektif mencapai tujuannya belum tentu juga efektif ketika diterapkan di tempat yang lain.
    Namun proses mengadopsian pendekatan tersebut tentu tidak semudah membalik telapak tangan, diperlukan political will dan masyarakat diharuskan mematuhi aturan tersebut.
    Terlepas dari hal tersebut perlu disadari bahwa empirical regularities atau satu aksi yang diterapkan pada suatu tempat dan efektif mencapai tujuannya belum tentu juga efektif ketika diterapkan di tempat yang lain.

  4. Aku sependapat dan nampaknya kebijakan “status kependudukan para buruh dari desa dilarang berubah menjadi penduduk kota sehingga mereka tidak bisa mengakses jalur investasi di kota.” patut untuk dipelajari kemungkinan sebagai salah satu penyelesaiannya. Terima kasih banyak masukannya !

  5. Berbicara engine of growth harus dilihat latar dari mengapa dan bagaimana itu bisa muncul di perkotaan. Membatasi penduduk untuk melakukan aktivitas dalam rangka akumulasi modal di pedesaan merupakan tindakan arogan dari penguasa bila itu terjadi. Padahal kewajiban pemerintah untuk memberikan kehidupan yang layak, disaat hal tersebut tidak terpenuhi rakyat pula yang ditindas???.
    Kebijakan yang lebih arif, seharusnya muncul dari mengapa dan bagaimana itu tadi. Bagaimana menjadikan desa atau daerah tertinggal menjadi gula. Intervensi pemerintah pusat dan daerah menjadi utama.
    Adakah selama ini master plan nasional atau daerah yang jelas tentang disparitas pembangunan yang berkelanjutan dan jelas konsepnya. Belum. Yang ada kepentingan sesaat dan mengakomodir kaum pengusaha.
    Coba sekarang logika dibalik.
    Buat kebijakan yang berawal dari potensi lokal, bahan baku lokal, dukung dengan stimulus pelayanan dan perijinan, integralkan dengan kebijakan lain, jadikan kebijakan jangka panjang, kontrol dan publikasikan kepada publik. Semoga ini dapat dicoba di kabupaten Banjar sehingga menjadi engine of growth. Gorontalo juga sukses karena ada inovasi penguasa, poltical will dijabarkan dalam public policy yang jelas dan dukungan para stakeholder. Rakyat butuh inovasi penguasa. I hope so

  6. SIP ini !! “kebijakan yang berawal dari potensi lokal, bahan baku lokal, dukung dengan stimulus pelayanan dan perijinan, integralkan dengan kebijakan lain, jadikan kebijakan jangka panjang, kontrol dan publikasikan kepada publik. ” terima kasih.


Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s