Sudah adakah Desa Mandiri Energi di Kalsel ?

Pada hari kedua kunjungan kerjanya ke Provinsi Jateng, Presiden SBY dan Ibu Negara hari Rabu (21/2) mengunjungi Desa Mandiri Energi di Desa Tanjungharjo, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan. Kata Presiden, konsep Desa Mandiri Energi ini akan dibangun di seluruh tanah air.

Sangat beralasan kenapa Presiden berkata seperti diatas karena memang latar belakang konsep Desa Mandiri Energi ini (DME) merupakan salah satu program untuk pemenuhan kebutuhan energinya sendiri, penciptaan lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan di desa-desa tertinggal, dengan mendorong kemampuan masyarakat setempat. Sasaran program ini salah satunya adalah melepaskan ketergantungan masyarakat desa terhadap BBM, utamanya minyak tanah. Program pengembangan Desa Mandiri Energi ini dilaksanakan secara bertahap, dimulai dengan prioritas desa binaan yang saat ini dikembangkan beberapa kabuapaten/kota, departemen, BUMN dan pihak swasta.

Sementara ini ini di desa desa banyak tergantung dengan minyak tanah, dan sementara itu pula sudah ada teknologi untuk mencari substitusinya yaitu bahan bakar nabati dan kalau tidak ada listrik dari PLN atau belum masuk jaringan PLN karena lokasi yang jauh dan tidak menguntungkan secara ekonomis bagi PLN, maka desa dapat membangun PLTMH atau PLTS sendiri.

Pengembangan Tanaman penghasil Bahan Bakar Nabati (BBN) didasarkan kepada: 1). Peraturan Presiden RI nomor 5 tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional, antara lain menyebutkan bahwa penyediaan biofuel pada tahun 2025 minimal 5 % dari kebutuhan energi nasional. 2). Instruksi Presiden No. 1 tahun 2006 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (Biofuel), antara lain menyebutkan bahwa Menteri Pertanian RI mendapatkan tugas untuk: (1) mendorong penyediaan tanaman bahan bakar nabati (biofuel), (2) melakukan penyuluhan pengembangan tanaman bahan baku bahan bakar nabati (biofuel), (3) memfasilitisasi penyediaan benih dan bibit tanaman bahan baku bahan bakar nabati (biofuel), dan (4) mengintegrasikan kegiatan pengembangan dan kegiatan pasca panen tanaman bahan baku bahan bakar nabati.

Arah kebijakan pengembangan tanaman penghasil biofuel adalah tersedianya energi alternatif dari biofuel secara berkelanjutan, terdesentralisasi dan terintegrasi antara kegiatan on farm dan off farm, melalui pemanfaatan sumber daya yang efisien yang didukung dengan kemampuan iptek. Untuk itu, kebijakan pengembangan penyediaan tanaman penghasil biofuel yang ditempuh adalah: (1) Penyediaan Bahan Baku dan Pengembangan Tanaman dilakukan pada wilayah yang secara teknis sesuai untuk pengembangan tanaman penghasil biofuel dan dilakukan utamanya oleh petani pekebun, (2) Penyuluhan dan Sosialisasi penyediaan dan penggunaan kepada seluruh stakeholder terkait mencakup aspek teknis, ekonomis dan sosial melalui berbagai media, termasuk pelatihan dan pendampingan; (3) Penyediaan Bahan Tanaman unggul, yang telah teruji, terdukung dengan rakitan teknologinya serta tingkat adaptabilitasnya dan: (4) Pengelolaan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil yang memberikan nilai tambah sebesar-besarnya kepada petani pekebun. Untuk itu, pengolahan sampai menghasilkan bahan baku diarahkan dilakukan di tingkat petani atau kelompok tani/koperasi.

Minyak Tanah Vs Minyak Jarak

buah-jarak

Bahan bakar minyak, nampaknya saat ini hampir tidak terpisahkan dengan kehidupan masyarakat Indonesia khususnya ibu-ibu rumah tangga masih sangat tergantung dengan bahan bakar minyak tanah (fossil based fuel) dan tahun 2009 ini kebutuhan minyak tanah bersubsidi untuk PSO (Public Service Obligation) sebanyak 36,033 juta barel (1 Barrel=159 Liter). Bukan jumlah yang sedikit yang akan dihabiskan dari tahun ke tahun sementara cadangan minyak tanah semakin tahun juga semakin menipis dan tentunya berlaku hukum pasar apabila permintaan meningkat sementara supply terbatas maka harga akan melambung dan semakin tidak terjangkau oleh masyarakat kecil.

Berdasarkan data sensus BPS 2005 jumlah penduduk Indonesia 218,868,791 jiwa dan proyeksi penduduk Indonesisa 2009 adalah 231.369.500 jiwa. Bukan jumlah yang sedikit. Dengan asumsi 1 (satu) Kepala Keluarga (KK) terdiri atas 2 orang tua dan orang anak maka jumlah KK di Indonesia adalah 57.842.375 KK dan pemakaian minyak tanah 1 liter per hari dan asumsi kembali harga minyak tanah Rp.3.000,-/liter.

Andaikata setiap KK dapat memproduksi minyak pengganti terutama yang dipedesaan dan pinggiran kota yang mempunyai lahan pekarangan untuk menanam jarak pagar yang bijinya dapat dibuat sebagai minyak jarak untuk mengganti minyak tanah. Dapat dibayangkan berapa dapat dihemat dana masyarakat yang secara otomatis akan menghemat devisa negara daripada beli BBM terus !

CARA MEMBUAT MINYAK JARAK

Biji jarak dijemur selama dua hari, setelah itu dipecahkan untuk memisahkan daging dan kulit biji jarak. Daging biji jarak digiling dan diperas. Tiga kilogram biji jarak menghasilkan satu liter minyak jarak.

biji-jarak1

Dampak pembangunan Kantor Gubernur Kalsel yang baru

image0272

Senin, 11 Pebruari 2009, jam 11.00 sirine berbunyi sebagai tanda diawalinya pemancangan tiang pancang pertama pembangunan Kantor Sekretariat Daerah/ Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan di Kecamatan Cempaka , Kota Banjarbaru oleh Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Ariffin dengan disaksikan oleh Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Muspida Kalimantan Selatan, DPRD Prop Kalsel, seluruh Bupati/Walikota Kalimantan Selatan, Para Alim Ulama dan Tokoh Masyarakat dan undangan-undangan lainnya.

Proyek ini dilaksanakan dengan sistem tahun jamak 2008/2009/2010 dengan nilai kontrak Rp.177.632.000.000,- yang akan dilaksanakan memakan waktu 720 hari kalender ditambah dengan masa pemeliharaan 180 hari kalender. Jadi total waktu selesai siap digunakan 900 hari kalender atau 30 bulan atau 2,5 tahun. Mulai sekarang dan 2,5 tahun ke depan dan seterusnya, tentu akan terlihat dan terasa dampaknya bagi Kota Banjarbaru yang langsung bersentuhan karena de facto berada di dalam wilayah Kota Banjarbaru, begitu juga bagi Kabupaten Banjar yang langsung berdampingan serta Kabupaten Tanah Laut. Tentu dampaknya adalah dampak positif atau menguntungkan bagi ketiga kabupaten/kota tersebut.

Yang pertama adalah akan terjadi perpindahan pegawai yang cukup banyak, dan ini akan mempunyai konsekwensi peningkatan jumlah arus lalu lintas Banjarmasin – Banjarbaru, juga akan banyak perpindahan penduduk dari Banjarmasin ke Banjarbaru dan Martapura khususnya para pegawai golongan menengah ke bawah. Yang kedua, akibat kondisi pertama terjadi tentu akan banyak memberi peluang usaha untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia terutama sandang pangannya serta fasilitas-fasilitas lainnya. Yang ketiga, dengan adanya pusat pemerintahan pemprov ini maka akan banyak tamu pula yang berkunjung ke pemprop baik tamu pusat maupun tamu dari provinsi lainnya, berarti peluang usaha lagi untuk mendirikan hotel-hotel dan restoran yang representatif di Banjarbaru dan Martapura. Mungkin masih banyak lagi dampak-dampak positif yang akan diterima oleh Banjarbaru, Banjar dan tala sebagai akibat adanya pola multiplier effect pembangunan Kantor Gubernur di Cempaka ini.

Namun dampak positif ini harus dipertegas dan disikapi dengan cermat oleh ketiga kabupaten kota tersebut, dan nampaknya mulai sekarang sudah harus mempertimbangkan kembali Rencana Tata Ruang Wilayahnya masing-masing untuk 10,20,30 tahun ke depan dan ini harus dilakukan bersama antara ketiga Kabupaten Kota tersebut, jangan sendiri-sendiri secara parsial. Mungkin akan lebih arif jika pemerintah provinsi sebagai orang tua dan pembina kabupaten/ kota untuk memprakarsainya.

Mari kita do’akan semoga cepat selesai dan segera memberikaan manfaat dan kemaslahatan bagi kita semua. Amin