Sang Perencana

PNS (Pegawai Negeri Sipil), di Indonesia jumlahnya jutaan orang mulai dari jabatan staff sampai pimpinan unit, dari penjaga sekolah sampai Kepala Dinas Pendidikan atau sampai ke sekretaris Menteri Pendidikan, yang jelas sangat beragam. Namun dari jutaan PNS tersebut yang mempunyai jabatan sebagai perencana hanya sekitar 300 orang !!!

Sungguh sangat sangat kurang jumlahnya, mungkin kurang promosi ? mungkin kurang bergengsi jika dibanding jabatan struktural seperti Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Bidang ? mungkin juga nominal tunjangannya kurang menarik ? banyak sebab kenapa jadi jumlahnya sangat sedikit !!!

Padahal kedudukannya sangat strategis dalam pembangunan nasional maupun pembangunan daerah, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) Keputusan Menteri Negara Pendayaan Gunaan Aparatur Negara Nomor: 16/KEP/M.PAN/3/2001 bahwa Perencana adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pada unit perencana tertentu.

Dari definisi perencana tersebut, dapat dilihat bahwa tugas pokok seorang perencana adalah menyiapkan, melakukan, dan menyelesaikan kegiatan perencanaan. Sementara disisi lain, pengertian perencanaan sendiri adalah kegiatan-kegiatan pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan-pilihan  mengenai sasaran dan cara-cara yang akan dilaksanakan dimasa depan guna mencapai tujuan yang diinginkan, serta pemantauan dan penilaian perkembangan hasil pelaksanaannya, yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan.

Terlihat bahwa ternyata tugas seorang perencana tidak mudah dan sangat kompleks sekali,  maka untuk jabatan perencana dibagi menjadi beberapa jenjang jabatan perencana, mulai dari Perencana Pertama ( golongan III/a dan III/b); Perencana Muda ( golongan III/c dan III/d); Perencana Madya (golongan IV/a, IV/b dan IV/c) dan Perencana Utama (golongan IV/d dan IV/e).

Kalau melihat jumlah pejabat fungsional perencana dibandingkan dengan jumlah PNS secara keseluruhan, nampak kemungkinan-kemungkinan untuk menjadi termajinalkan akan sangat besar bisa terjadi. Padahal hal demikian tidak perlu terjadi karena untuk kepentingan dinas dan atau menambah pengetahuan, pengalaman, dan pengembangan karier, seorang perencana dapat dipindahkan ke jabatan struktural atau jabatan fungsional lainnya sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

Setiap Dinas, Badan dan Kantor pasti ada jabatan strukturan yang berfungsi sebagai unit atau sub unit perencana yang berada secara struktur organisasi pada umumnya dibawah Sekretaris Dinas, Badan aatau Kantor. Unit atau sub unit perencana dalam melaksanakan tugasnya sebetulnya sangatlah berat apalagi kalau hanya dibantu hanya oleh 1 atau 2 orang staff, maka oleh karena itu seyogyanya unit atau sub unit perencana tersebut dibantu oleh 2 atau 3 orang pejabat fungsional perencana sesuai spesifikasinya dengan jumlah bidang-bidang  teknis yang pada Dinas, Badan atau Kantor tersebut.

Dengan mengacu kepada kondisi ideal seperti ini sebetulnya masih sangat banyak diperlukan tenaga perencana pada masing-masing SKPD dan peluang untuk menjadi pejabat fungsional perencana masih terbuka lebar.

Memang untuk menjadi seorang perencana ada syarat-syarat formal yang harus dipenuhi yaitu minimal S1, pangkat/golongan minimal Penata Muda/IIIa, dan telah lulus diklat fungsional bidang perencanaan.

Kalau melihat syarat formal tersebut nampaknya tidaklah terlalu sulit untuk menjadi seorang perencana, tinggal kemauan saja !!!

Ayo siapa yang mau ?

Iklan

Kesejahteraan Umum ? Tanggung jawab siapa ?

Sungguh bukanlah tanggung jawab yang ringan bagi seorang kepala pemerintahan baik itu presiden, gubernur, bupati/walikota dan kepala desa. Tanggung jawab itu diperolehnya melalui sebuah sistem yang disepakati bersama oleh masyarakat, bangsa dan negara. Keinginan untuk menerima tanggung jawab tersebut seiring dengan keinginan dia pribadi perseorangan yang dia salurkan  melalui organisasi partai politik ataupun tidak karena sistem telah memberikan peluang melalui cara lain.

Isi tanggung jawab tersebut secara tegas tertulis dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi : “ . . . . . . untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan , perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka . . . . . “ .

Menurut Dr. Munawar Ismail dalam bukunya yang berjudul “Sistem Ekonomi Nasional” dikatakan bahwa kesejahteraan umum dapat dicapai apabila 2 (dua) syarat kumulatif dipenuhi yaitu , pertama, terjaminnya pemenuhan kebutuhan primer sehingga semua warga negara secara minimal bisa hidup secara layak, kedua, tersedianya kesempatan bagi semua warga negara untuk meraih kehidupan yang lebih baik di atas kebutuhan primer. Syarat pertama dimaksudkan agar tidak ada warga negara yang hidupnya terlantar (kebutuhan primer terpenuhi yaitu bisa makan,  bisa berpakaian, memiliki tempat tinggal permanen, dan memiliki pendidikan, kesehatan dan sarana komunikasi yang memadai), dan syarat kedua,  memberikan peluang kepada mereka yang mampu untuk meraih kehidupan yang lebih baik lagi di atas kebutuhan primer.

Semua hal tersebut adalah kebutuhan secara materi namun kesejahteraan sendiri tidak hanya terpenuhinya kebutuhan materi tapi juga kebutuhan yg non-materi seperti kebutuhan spiritual, keamanan jiwa/kehidupan dan kemurnian akal. Kebutuhan spritual terpenuhi apabila seseorang sudah bisa menjalankan perintah agama dengan sempurna, juga seseorang akan sejahtera bila mereka terbebas dari ancaman terhadap keselamatan jiwa dan hartanya. Terlebih dari itu yang juga sangat penting adalah terjaganya kemurnian akal seseorang  agar tetap terjaga sifat kemanusiannya.

Sekali lagi tugas dan tanggung jawab tersebut bukanlah tanggung jawab yang ringan, dan juga akan menjadi berat bagi kita untuk mengukurnya tapi bukan berarti tidak bisa untuk diukur keberhasilannya secara kuantitatif.

Banyak indikator yang bisa dipakai untuk mengukur seperti IPM (Indeks Pembangunan Manusia/HDI), Tingkat kriminalitas yang terjadi di masyarakat, angka kemiskinan, indeks kesetaraan jender dan lain-lain.

Tapi yang juga menjadi pertanyaan adalah adakah yang berani mematok angka yang akan dicapainya dalam masa tugasnya menjalankan pemerintahan selama masa bakti tertentu ?  sekecil apapun kenaikannya.

Tapi juga bukan tidak mungkin bahwa ada yang berani mematok angka yang menjadi targetnya sekecil apapun kenaikannya tapi itu realistis.

Semoga masyarakat semakin hari semakin sejahtera. Amin Allahuma amin.

Jalan Umum

Setiap hari, setiap waktu, setiap saat terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan  dapat kita lihat di berbagai media televisi ataupun berita di media cetak, tidak sedikit juga berita tentang saling lempar tanggung jawab terhadap kerusakan jalan, dan lain-lain, semuanya membawa korban diantara pengguna jalan. Bagaimana menyikapi hal ini ? dimana peran pemerintah ? dimana peran masyarakat ?  yang jelas adalah kedua-duanya berperan dan tentunya dengan porsinya masing-masing !! sebagai gambaran untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut secara arif, mari kita lihat sedikit serba serbi tentang jalan di negara kita ini.

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yanag berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jan lori, dan jalan kabel. (UU RI No. 38 Tahun 2004 , Pasal 1).

Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah negara, dan fungsi masyarakat seerta dalam memajaukan kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah, membentuk dan memperkukuh kesatuan nasional untuk memantapkan pertahan dan keamanan nasional, serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujuddkan sasaran pembangunan nasional.

Dari aspek ekonomi, jalan sebagai modal sosial masyarakat merupakan katalisator diantara proses produksi, pasar, dan konsumen akhir.

Dari aspek sosial budaya, keberadaan jalan membuka cakrawala masyarakat yang dapat menjadi wahana perubahan sosial, membangun toleeransi, dan mencairkan sekat budaya.

Dari aspek lingkungan,  keberadan jalan diperlukan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Dari aspek politik, keberadaan jalan menghubungkan dan mengikat antar daerah, sedangkan dari aspek pertahanan dan keamanan, keberadaan jalan memberikan akses dan mobilitas dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan.

Ternyata sebuah jalan secara sendiri-sendiri per ruas jalan maupun kedudukannya sebagai salah satu unsur sistem transportasi, mempunyai peran yang sangat vital bagi sebuah negara secara umum,  atau bagi sebuah propinsi atau bagi sebuah kabupaten/kota. Melihat pentingnya peranan ini, pertanyaannya siapakah yang berhak dan berkewajiban dalam penyelenggaraannya ini ?  jawabnya pasti pemerintah, dalam hal ini adalah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Sesuai peruntukannya, jalan terbagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu jalan umum dan jalan khusus, dimana jalan umum adalah jalan yang dibangun oleh Pemerintah dan diperuntukkan bagi lalu lintas umum sedangkan jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan  pada pasal 25, jalan umum menurut statusnya dikelompokkan atas :

  1. Jalan Nasional, dimana jalan nasional  ini merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.
  2. Jalan Propinsi, merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer  yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.
  3. Jalan Kabupaten, merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk jalan ansional dan jalan provinsi, yang menghubungkan  ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten,  dan jalan strategis kabupaten.
  4. Jalan Kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil, serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada di dalam kota.
  5. Jalan Desa, adalah jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di desa, serta jalan lingkungan.

Bagaimana keadaan jalan-jalan yang menjadi hak dan tanggung jawab pemerintah daerah di Kalimantan Selatan ? sudahkah masing-masing pemerintah mulai Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota (diluar pemerintahan desa !!! ) melakukan pengaturan akan jalan-jalan umum yang menjadi tanggung jawabnya ?

Pengaturan jalan yang dimaksudkan adalah antara lain :

  1. Perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan berdasarkan kebijakan nasional dibidang jalan dengan memperhatikan keserasian antar daerah dan antar kawasan.
  2. Penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan
  3. Penetapan fungsi jalan dalam sistem jaringan jalan sekunder dan jalan kolektor yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten, antar ibukota kabupaten, jalan lokal, dan jalan lingkungan dalam ssistem jaringan primer . (khusus pemerintah provinsi !)
  4. Penetapan status jalan masing-masing, Jalan Provinsi oleh Gubernur, Jalan Kabupaten/Kota dan Desa oleh Bupati/Walikota.
  5. Penyusunan perencanaan jalan jaringan sesuai tanggung jawabnya masing-masing.

Kesemuanya merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah, sedangkan peran masyarakat untuk dapat menjamin berfungsinya jalan sesuai dengan perannya menurut undang-undang adalah sebagai berikut :

  1. Masyarakat wajib ikut serta menjaga ketertiban dalam pemanfaatan fungsi jalan.
  2. Masyarakat berhak memberi masukan kepada penyelenggara jalan dalam rangka pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan; berperan serta dalam penyelenggaraan jalan; memperoleh manfaat atas penyelenggaraan jalan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan; memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan jalan; memperoleh ganti kerugian yang layak akibat kesalahan dalam pembangunan jalan; dan mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerrugian akibat pembangunan jalan.

Untuk selanjutnya mari kita berdo’a dan berharap agar transportasi kita lancar dan semua berjalan sebagaimana mestinya dan semua pihak menjalankan perannya masing-masing.