K E S E M P A T AN

Kesempatan….., sebuah kata baru kalau boleh saya istilahkan demikian, karena kata asalnya adalah  sempat  yang mendapat awalan ke dan akhiran an. Namun istilah “kesempatan” ini adalah sebuah kata yang sangat bermakna dalam kehidupan ini, seperti contoh dalam kalimat-kalimat berikut ini dalam kehidupan kita sehari-hari :

> Masih adakah kesempatan bagiku ?

> Kesempatan pertama tidak pernah datang 2 kali !!!

> Ini kesempatan ke dua !!!

> dll masih banyak istilah kesempatan yg bisa kita dengar.

Sebetulnya “kesempatan” dalam artian sebenarnya tidaklah langka, tapi selalu ada dalam setiap denyut kehidupan kita, tinggal apakah kita dapat melihatnya sebagai suatu kesempatan bagi kita,  dan dapatkah pula kita mengambilnya sebagai suatu kesempatan bagi kita untuk memanfaatkan entah untuk menambah rezki, menambah ilmu, menyejukkan mata kalau ada keindahan yang melintas dimata kita, memanjakan telinga kalau kita mendengar lantunan irama alam sekitar kita, atau menambah iman kita.

Kesimpulannya….. ambil setiap ada kesempatan, apapun itu …..nggak perlu analisa-analisa njlimet  seperti SWOT , dll ……nikmati saja,  manfaatkan untuk kebahagiaanmu dunia dan akhirat…………..tentunya dalam koridor yang benar sesuai dengan tuntunan keimanan dan  keyakinan serta agama kita masing-masing. Wallahu alam

Sosialisasi Jabatan Fungsional Perencana

Rabu, 21 Oktober 2009  pukul 09.00 dengan mengambil tempat di Ruang Rapat Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan dilaksanakan acara Sosialisasi Jabatan Fungsional Perencana yang dimotori oleh AP2I Kalimantan Selatan.

Acara sosialisasi ini dihadiri oleh Bagian Organisasi, Bappeda dan BKD Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan dengan nara sumber dari Pusbindiklatren Bappenas yaitu Bapak Drs. Edy Purwanto, MA dkk dan dari BKD Provinsi Kalimantan Selatan yaitu Bapak Drs. Bijuri, M.T.

Dalam sosialisasi  tersebut oleh Bapak Drs. Edy Purwanto dijelaskan secara detail sejarah dimulainya fungsional perencana sampai saat sekarang ini yang mengalami pasang surut perjuangan keberadaan fungsional perencana mulai dari rekrutment sampai pembinaan akhir jabatan seorang pejabat fungsional perencana.

Sedangkan Bapak Drs. Bijuri, M.T. banyak menjelaskan tentang jabatan fungsional secara umum yang ragamnya ada 111 jenis jabatan fungsional.

Dalam sesi tanya jawab banyak di tanyakan tentang peluang-peluang untuk mengikuti pendidikan non-gelar bagi para perencana yang berdasarkan umur tidak memungkinkan lagi karena sudah lewat dari 50 tahun, padahal masa kerja masih 6 sampai 10 tahun lagi baru pensiun. Selain masalah diklat-diklat banyak juga ditanyakan tentang DUPAK, PAK dan HAPAK. Dan yanag tak kalah menarik adalah sebuah pertanyaan yang sedikit menggelitik yaitu kenapa jabatan fungsional tidak banyak diminati PNS? Pertanyaan ini dijawab sendiri oleh penanya bahwa kemungkinannya adalah karena kurang promosi dan kurang sosialisasi, kurang bergengsi, kurang fasilitas, tunjangannya kecil, dan lain-lain. Disamping hal-hal umum tadi ada juga pertanyaan-pertanyaan yang kasuistis orang perorangan yang berbeda-beda.

Sosialisasi diakhiri dengan sebuah harapan bahwa Kabupaten/Kota memohon adanya sosialiasi yang lebih intens di tiap-tiap Kabupaten/kota dengan target group yang lebih luas diantara para pejabat dan PNS Kabupaten/Kota.

Fasilitas Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Fasilitas-fasilitas yang dapat diberikan kepada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) agar cepat berkembang dan memdapatkan kesempatan memacu pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut :

(1)   Pembiayaan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di dalam KEK dapat berasal dari:

a.     Pemerintah dan/atau pemerintah daerah;

b.    swasta;

c.     kerja sama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan swasta; atau

d.    sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)   Penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu satu pintu oleh administrator KEK

(3)   Memperoleh pendelegasian atau pelimpahan wewenang di bidang perizinan dari Pemerintah dan pemerintah daerah.

(4) Barang yang terkena ketentuan pembatasan impor dan ekspor dapat diberikan pengecualian dan/atau kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Setiap wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha di KEK diberikan fasilitas pajak penghasilan (PPh).

(6) Selain fasilitas PPh dapat juga diberikan tambahan fasilitas PPh sesuai dengan karakteristik Zona.

(7)  Fasilitas perpajakan juga dapat diberikan dalam waktu tertentu kepada penanam modal berupa pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(9)  Impor barang ke KEK dapat diberikan fasilitas berupa:

a.  penangguhan bea masuk;

b. pembebasan cukai, sepanjang barang tersebut merupakan bahan baku atau bahan penolong produksi;

c. tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk barang kena pajak; dan

d.  tidak dipungut PPh impor.

(10) Penyerahan barang kena pajak dari tempat lain di dalam daerah pabean ke KEK dapat diberikan fasilitas tidak dipungut PPN dan PPnBM berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(11)  Penyerahan barang kena pajak dari tempat lain di dalam daerah pabean ke KEK dapat diberikan fasilitas tidak dipungut PPN dan PPnBM berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(12) Setiap wajib pajak yang melakukan usaha di KEK diberikan insentif berupa pembebasan atau keringanan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(13) Di KEK diberikan kemudahan untuk memperoleh hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(14) Di KEK diberikan kemudahan dan keringanan di bidang perizinan usaha, kegiatan usaha, perindustrian, perdagangan, kepelabuhan, dan keimigrasian bagi orang asing pelaku bisnis, serta diberikan fasilitas keamanan.

(15) Di KEK tidak diberlakukan ketentuan yang mengatur bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal, kecuali yang dicadangkan untuk UMKM dan koperasi.

(16) Izin mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA) yang mempunyai jabatan sebagai direksi atau komisaris diberikan sekali dan berlaku selama TKA yang bersangkutan menjadi direksi atau komisaris.

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus diwujudkan melalui penyelenggaraan pembangunan perekonomian nasional berdasar atas demokrasi ekonomi, namun sampai saat ini cita-cita dan tujuan nasional tersebut masih terus diperjuangkan dengan berbagai cara dan bentuk.  Memang banyak cara dan bentuk serta jalan mencapai masyarakat adil dan makmur, melalui berbagai jenis/macam  pembangunan  seperti pembangunan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, ekonomi, dan lain-lain yang kesemuanya berjalan secara paralel, hanya yang membedakan adalah bobot dan kecepatannya masing-masing.

Salah satu macamnya adalah pembangunan perekonomian nasional, namun sampai dengan saat ini belum terlihat adanya produk hukum yang mengatur tentang Sistim Ekonomi Nasional seperti halnya pembangunan pendidikan kita ssudah memiliki Undang-undang Sistim Pendidikan Nasional dan mudah-mudahan beberapa saat lagi juga akan muncul Undang-undang Sistim Kesehatan Nasional.

Ekonomi Nasional dalam gerak dan kiprahnya tidak terlepas dari kontribusi ekonomi regional maupun ekonomi lokal, hal ini sudah sangat disadari oleh Pemerintah . Sehingga setiap daerah diharapkan dapat mengembangkan perekonomiannya sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah tersebut.  Untuk mempercepat pengembangan ekonomi di wilayah tertentu yang bersifat strategis bagi pengembangan ekonomi nasional dan untuk menjaga keseimbangan kemajuan suatu daerah dalam kesatuan ekonomi nasional, perlu dikembangkan Kawasan Ekonomi Khusus .

Kebijakan ini telah diamanatkan dalam  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, ketentuan mengenai Kawasan Ekonomi Khusus diatur dengan Undang-Undang. (Pasal 31 ayat (3)).

Kebijakan Pemerintah untuk memberikan peluang terbentuknya Kawasan Ekonomi Khusus ini dalam rangka percepatan pengembangan ekonomi wilayah memang tidak terlepas dari peran Pemerintah dalam bidang perekonomian yang mempunyai 3 fungsi sebagaimana yang dikemukakan oleh P.A. Samuelson yaitu :

1.  Mengoreksi kegagalan pasar demi efisiensi;

2.  Membuat program untuk melakukan pemerataan pendapatan dengan menggunakan instrumen pajak dan pengeluaran pemerintah;

3.  Membuat kebijakan fiskal dan moneter untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tangguh.

Kawasan Ekonomi Khusus, yang selanjutnya disebut KEK, adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.

Berbicara fungsi ekonomi tentunya tidak bisa terlepas dari topik-topik utama dalam masalah ekonomi yaitu : a. Jenis barang dan jasa apa yang akan diproduksi ?; b. Bagaimana cara menghasilkan barang dan jasa tersebut ?; c. Untuk siapa barang dan jasa tersebut diproduksi ?.

KEK dikembangkan melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategi dan berfungsi untuk menampung kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional.

KEK terdiri atas satu atau beberapa Zona antara lain : pengolahan ekspor, logistik, industri, pengembangan teknologi, pariwisata,  energi,  dan/atau  ekonomi lain.

Di dalam KEK dapat dibangun fasilitas pendukung dan perumahan bagi pekerja. Di dalam setiap KEK disediakan lokasi untuk usaha mikro, kecil, menengah (UMKM), dan koperasi, baik sebagai Pelaku Usaha maupun sebagai pendukung kegiatan perusahaan yang berada di dalam KEK.

Lokasi yang dapat diusulkan untuk menjadi KEK harus memenuhi kriteria:

a.    sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan tidak berpotensi mengganggu kawasan lindung;

b.    pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan mendukung KEK;

c.    terletak pada posisi yang dekat dengan jalur perdagangan internasional atau dekat dengan jalur pelayaran internasional di Indonesia atau terletak pada wilayah potensi sumber daya unggulan; dan

d.    mempunyai batas yang jelas.

Pembentukan KEK diusulkan kepada Dewan Nasional oleh salah satu dari :

  1. Badan Usaha;
  2. pemerintah kabupaten/kota; atau
  3. pemerintah provinsi.

Dalam hal usulan diajukan oleh Badan Usaha maka usulan disampaikan melalui pemerintah provinsi setelah memperoleh persetujuan pemerintah kabupaten /kota.

Dalam hal usulan diajukan oleh pemerintah kabupaten/kota maka usulan disampaikan melalui pemerintah provinsi.

Dalam hal usulan diajukan oleh pemerintah provinsi maka usulan disampaikan setelah mendapat persetujuan pemerintah kabupaten/kota.

Usulan dilengkapi persyaratan paling sedikit:

a.    peta lokasi pengembangan serta luas area yang diusulkan yang terpisah dari permukiman penduduk;

b.    rencana tata ruang KEK yang diusulkan dilengkapi dengan peraturan zonasi;

c.    rencana dan sumber pembiayaan;

d.    analisis mengenai dampak lingkungan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e.    hasil studi kelayakan ekonomi dan finansial; dan

f.     jangka waktu suatu KEK dan rencana strategis.

KEK harus siap beroperasi dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan. Dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tersebut Dewan Nasional melakukan evaluasi setiap tahun dan hasil evaluasi disampaikan kepada pengusul untuk ditindaklanjuti.

Pembiayaan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di dalam KEK dapat berasal dari:

a.    Pemerintah dan/atau pemerintah daerah;

b.    swasta;

c.    kerja sama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan swasta; atau

d.    sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelembagaan yang terlibat dalam operasional KEK adalah antara lain :

1.  Dewan Nasional yang berkedudukan di Pusat Pemerintahan yang dibentuk dengan Keputusan Presiden yang keanggotaannya terdiri atas menteri  dan kepala lembaga pemerintah nonkementrian. Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Nasional akan membentuk Sekretariat Dewan Nasional.

2.  Dewan Kawasan yang berkedudukan di Provinsi yang dibentuk dengan  Keputusan Presiden yang keanggotaannya terdiri atas wakil Pemerintah dan wakil Pemerintah Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Kawasan akan membentuk Sekretariat Dewan Kawasan.

3.  Administrator Kawasan Ekonomi Khusus  yang berkedudukan pada kawasan ekonomi khusus dibentuk dengan Keputusan Dewan Kawasan yang keanggotaannya diatur kemudian.

4.  Badan Usaha Pengelola yang berfungsi sebagai penyelenggara kegiatan usaha di KEK, dapat berupa: BUMN/BUMD; Badan Usaha Koperasi; Badan Usaha Swasta;  atau Badan Usaha Patungan antara Swasta dan/atau Koperasi dengan Pemerintah, dan/atau Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/kota.

5.  Lembaga Kerjasama Tripartit Khusus yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur

6.  Dewan Pengupahan yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur yang keanggotaannya terdiri atas unsur pemerintah, unsur pemerintah daerah, unsur serikat pekerja/serikat buruh, unsur asosiasi pengusaha, tenaga ahli dan perguruan tinggi.

Bagaimana dengan Provinsi Kalimantan Selatan yang saat ini telah memiliki KAPET Batulicin, apakah masih bisa dipertahankan sebagai suatu kawasan yang berfungsi mirip KEK atau perlu dipertimbangkan kembali untuk diusulkan  sebagai KEK di Provinsi Kalimantan Selatan tapi tentunya dengan penyesuain-penyesuaian kembali sesuai dengan syarat terbentuknya KEK menurut Undang-undang KEK. Atau mungkin perlu ada alternatif-alternatif lain yang diajukan sebagai calon-calon KEK di provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan derap langkah pembangunan Kalimantan Selatan ke depan yang tertuang dalam RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan sampai dengan tahun 2025 yang berangan-angan Kalsel sebagai wilayah perdagangan dan jasa berbasis agro industri.

Tentunya diperlukan kajian-kajian kembali yang menyeluruh dengan mempertimbangkan berbagai aspek ipoleksosbudhankam secara mendalam dengan melihat potensi dan kekhasan Kalimantan Selatan dari sudut pandang geoekonomi dan geostrategi.

Sang Perencana

PNS (Pegawai Negeri Sipil), di Indonesia jumlahnya jutaan orang mulai dari jabatan staff sampai pimpinan unit, dari penjaga sekolah sampai Kepala Dinas Pendidikan atau sampai ke sekretaris Menteri Pendidikan, yang jelas sangat beragam. Namun dari jutaan PNS tersebut yang mempunyai jabatan sebagai perencana hanya sekitar 300 orang !!!

Sungguh sangat sangat kurang jumlahnya, mungkin kurang promosi ? mungkin kurang bergengsi jika dibanding jabatan struktural seperti Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Bidang ? mungkin juga nominal tunjangannya kurang menarik ? banyak sebab kenapa jadi jumlahnya sangat sedikit !!!

Padahal kedudukannya sangat strategis dalam pembangunan nasional maupun pembangunan daerah, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) Keputusan Menteri Negara Pendayaan Gunaan Aparatur Negara Nomor: 16/KEP/M.PAN/3/2001 bahwa Perencana adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pada unit perencana tertentu.

Dari definisi perencana tersebut, dapat dilihat bahwa tugas pokok seorang perencana adalah menyiapkan, melakukan, dan menyelesaikan kegiatan perencanaan. Sementara disisi lain, pengertian perencanaan sendiri adalah kegiatan-kegiatan pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan-pilihan  mengenai sasaran dan cara-cara yang akan dilaksanakan dimasa depan guna mencapai tujuan yang diinginkan, serta pemantauan dan penilaian perkembangan hasil pelaksanaannya, yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan.

Terlihat bahwa ternyata tugas seorang perencana tidak mudah dan sangat kompleks sekali,  maka untuk jabatan perencana dibagi menjadi beberapa jenjang jabatan perencana, mulai dari Perencana Pertama ( golongan III/a dan III/b); Perencana Muda ( golongan III/c dan III/d); Perencana Madya (golongan IV/a, IV/b dan IV/c) dan Perencana Utama (golongan IV/d dan IV/e).

Kalau melihat jumlah pejabat fungsional perencana dibandingkan dengan jumlah PNS secara keseluruhan, nampak kemungkinan-kemungkinan untuk menjadi termajinalkan akan sangat besar bisa terjadi. Padahal hal demikian tidak perlu terjadi karena untuk kepentingan dinas dan atau menambah pengetahuan, pengalaman, dan pengembangan karier, seorang perencana dapat dipindahkan ke jabatan struktural atau jabatan fungsional lainnya sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

Setiap Dinas, Badan dan Kantor pasti ada jabatan strukturan yang berfungsi sebagai unit atau sub unit perencana yang berada secara struktur organisasi pada umumnya dibawah Sekretaris Dinas, Badan aatau Kantor. Unit atau sub unit perencana dalam melaksanakan tugasnya sebetulnya sangatlah berat apalagi kalau hanya dibantu hanya oleh 1 atau 2 orang staff, maka oleh karena itu seyogyanya unit atau sub unit perencana tersebut dibantu oleh 2 atau 3 orang pejabat fungsional perencana sesuai spesifikasinya dengan jumlah bidang-bidang  teknis yang pada Dinas, Badan atau Kantor tersebut.

Dengan mengacu kepada kondisi ideal seperti ini sebetulnya masih sangat banyak diperlukan tenaga perencana pada masing-masing SKPD dan peluang untuk menjadi pejabat fungsional perencana masih terbuka lebar.

Memang untuk menjadi seorang perencana ada syarat-syarat formal yang harus dipenuhi yaitu minimal S1, pangkat/golongan minimal Penata Muda/IIIa, dan telah lulus diklat fungsional bidang perencanaan.

Kalau melihat syarat formal tersebut nampaknya tidaklah terlalu sulit untuk menjadi seorang perencana, tinggal kemauan saja !!!

Ayo siapa yang mau ?

Kesejahteraan Umum ? Tanggung jawab siapa ?

Sungguh bukanlah tanggung jawab yang ringan bagi seorang kepala pemerintahan baik itu presiden, gubernur, bupati/walikota dan kepala desa. Tanggung jawab itu diperolehnya melalui sebuah sistem yang disepakati bersama oleh masyarakat, bangsa dan negara. Keinginan untuk menerima tanggung jawab tersebut seiring dengan keinginan dia pribadi perseorangan yang dia salurkan  melalui organisasi partai politik ataupun tidak karena sistem telah memberikan peluang melalui cara lain.

Isi tanggung jawab tersebut secara tegas tertulis dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi : “ . . . . . . untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan , perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka . . . . . “ .

Menurut Dr. Munawar Ismail dalam bukunya yang berjudul “Sistem Ekonomi Nasional” dikatakan bahwa kesejahteraan umum dapat dicapai apabila 2 (dua) syarat kumulatif dipenuhi yaitu , pertama, terjaminnya pemenuhan kebutuhan primer sehingga semua warga negara secara minimal bisa hidup secara layak, kedua, tersedianya kesempatan bagi semua warga negara untuk meraih kehidupan yang lebih baik di atas kebutuhan primer. Syarat pertama dimaksudkan agar tidak ada warga negara yang hidupnya terlantar (kebutuhan primer terpenuhi yaitu bisa makan,  bisa berpakaian, memiliki tempat tinggal permanen, dan memiliki pendidikan, kesehatan dan sarana komunikasi yang memadai), dan syarat kedua,  memberikan peluang kepada mereka yang mampu untuk meraih kehidupan yang lebih baik lagi di atas kebutuhan primer.

Semua hal tersebut adalah kebutuhan secara materi namun kesejahteraan sendiri tidak hanya terpenuhinya kebutuhan materi tapi juga kebutuhan yg non-materi seperti kebutuhan spiritual, keamanan jiwa/kehidupan dan kemurnian akal. Kebutuhan spritual terpenuhi apabila seseorang sudah bisa menjalankan perintah agama dengan sempurna, juga seseorang akan sejahtera bila mereka terbebas dari ancaman terhadap keselamatan jiwa dan hartanya. Terlebih dari itu yang juga sangat penting adalah terjaganya kemurnian akal seseorang  agar tetap terjaga sifat kemanusiannya.

Sekali lagi tugas dan tanggung jawab tersebut bukanlah tanggung jawab yang ringan, dan juga akan menjadi berat bagi kita untuk mengukurnya tapi bukan berarti tidak bisa untuk diukur keberhasilannya secara kuantitatif.

Banyak indikator yang bisa dipakai untuk mengukur seperti IPM (Indeks Pembangunan Manusia/HDI), Tingkat kriminalitas yang terjadi di masyarakat, angka kemiskinan, indeks kesetaraan jender dan lain-lain.

Tapi yang juga menjadi pertanyaan adalah adakah yang berani mematok angka yang akan dicapainya dalam masa tugasnya menjalankan pemerintahan selama masa bakti tertentu ?  sekecil apapun kenaikannya.

Tapi juga bukan tidak mungkin bahwa ada yang berani mematok angka yang menjadi targetnya sekecil apapun kenaikannya tapi itu realistis.

Semoga masyarakat semakin hari semakin sejahtera. Amin Allahuma amin.

Jalan Umum

Setiap hari, setiap waktu, setiap saat terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan  dapat kita lihat di berbagai media televisi ataupun berita di media cetak, tidak sedikit juga berita tentang saling lempar tanggung jawab terhadap kerusakan jalan, dan lain-lain, semuanya membawa korban diantara pengguna jalan. Bagaimana menyikapi hal ini ? dimana peran pemerintah ? dimana peran masyarakat ?  yang jelas adalah kedua-duanya berperan dan tentunya dengan porsinya masing-masing !! sebagai gambaran untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut secara arif, mari kita lihat sedikit serba serbi tentang jalan di negara kita ini.

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yanag berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jan lori, dan jalan kabel. (UU RI No. 38 Tahun 2004 , Pasal 1).

Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah negara, dan fungsi masyarakat seerta dalam memajaukan kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah, membentuk dan memperkukuh kesatuan nasional untuk memantapkan pertahan dan keamanan nasional, serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujuddkan sasaran pembangunan nasional.

Dari aspek ekonomi, jalan sebagai modal sosial masyarakat merupakan katalisator diantara proses produksi, pasar, dan konsumen akhir.

Dari aspek sosial budaya, keberadaan jalan membuka cakrawala masyarakat yang dapat menjadi wahana perubahan sosial, membangun toleeransi, dan mencairkan sekat budaya.

Dari aspek lingkungan,  keberadan jalan diperlukan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Dari aspek politik, keberadaan jalan menghubungkan dan mengikat antar daerah, sedangkan dari aspek pertahanan dan keamanan, keberadaan jalan memberikan akses dan mobilitas dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan.

Ternyata sebuah jalan secara sendiri-sendiri per ruas jalan maupun kedudukannya sebagai salah satu unsur sistem transportasi, mempunyai peran yang sangat vital bagi sebuah negara secara umum,  atau bagi sebuah propinsi atau bagi sebuah kabupaten/kota. Melihat pentingnya peranan ini, pertanyaannya siapakah yang berhak dan berkewajiban dalam penyelenggaraannya ini ?  jawabnya pasti pemerintah, dalam hal ini adalah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Sesuai peruntukannya, jalan terbagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu jalan umum dan jalan khusus, dimana jalan umum adalah jalan yang dibangun oleh Pemerintah dan diperuntukkan bagi lalu lintas umum sedangkan jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan  pada pasal 25, jalan umum menurut statusnya dikelompokkan atas :

  1. Jalan Nasional, dimana jalan nasional  ini merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.
  2. Jalan Propinsi, merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer  yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.
  3. Jalan Kabupaten, merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk jalan ansional dan jalan provinsi, yang menghubungkan  ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten,  dan jalan strategis kabupaten.
  4. Jalan Kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil, serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada di dalam kota.
  5. Jalan Desa, adalah jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di desa, serta jalan lingkungan.

Bagaimana keadaan jalan-jalan yang menjadi hak dan tanggung jawab pemerintah daerah di Kalimantan Selatan ? sudahkah masing-masing pemerintah mulai Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota (diluar pemerintahan desa !!! ) melakukan pengaturan akan jalan-jalan umum yang menjadi tanggung jawabnya ?

Pengaturan jalan yang dimaksudkan adalah antara lain :

  1. Perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan berdasarkan kebijakan nasional dibidang jalan dengan memperhatikan keserasian antar daerah dan antar kawasan.
  2. Penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan
  3. Penetapan fungsi jalan dalam sistem jaringan jalan sekunder dan jalan kolektor yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten, antar ibukota kabupaten, jalan lokal, dan jalan lingkungan dalam ssistem jaringan primer . (khusus pemerintah provinsi !)
  4. Penetapan status jalan masing-masing, Jalan Provinsi oleh Gubernur, Jalan Kabupaten/Kota dan Desa oleh Bupati/Walikota.
  5. Penyusunan perencanaan jalan jaringan sesuai tanggung jawabnya masing-masing.

Kesemuanya merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah, sedangkan peran masyarakat untuk dapat menjamin berfungsinya jalan sesuai dengan perannya menurut undang-undang adalah sebagai berikut :

  1. Masyarakat wajib ikut serta menjaga ketertiban dalam pemanfaatan fungsi jalan.
  2. Masyarakat berhak memberi masukan kepada penyelenggara jalan dalam rangka pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan; berperan serta dalam penyelenggaraan jalan; memperoleh manfaat atas penyelenggaraan jalan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan; memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan jalan; memperoleh ganti kerugian yang layak akibat kesalahan dalam pembangunan jalan; dan mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerrugian akibat pembangunan jalan.

Untuk selanjutnya mari kita berdo’a dan berharap agar transportasi kita lancar dan semua berjalan sebagaimana mestinya dan semua pihak menjalankan perannya masing-masing.