Fasilitas Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Fasilitas-fasilitas yang dapat diberikan kepada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) agar cepat berkembang dan memdapatkan kesempatan memacu pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut :

(1)   Pembiayaan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di dalam KEK dapat berasal dari:

a.     Pemerintah dan/atau pemerintah daerah;

b.    swasta;

c.     kerja sama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan swasta; atau

d.    sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)   Penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu satu pintu oleh administrator KEK

(3)   Memperoleh pendelegasian atau pelimpahan wewenang di bidang perizinan dari Pemerintah dan pemerintah daerah.

(4) Barang yang terkena ketentuan pembatasan impor dan ekspor dapat diberikan pengecualian dan/atau kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Setiap wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha di KEK diberikan fasilitas pajak penghasilan (PPh).

(6) Selain fasilitas PPh dapat juga diberikan tambahan fasilitas PPh sesuai dengan karakteristik Zona.

(7)  Fasilitas perpajakan juga dapat diberikan dalam waktu tertentu kepada penanam modal berupa pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(9)  Impor barang ke KEK dapat diberikan fasilitas berupa:

a.  penangguhan bea masuk;

b. pembebasan cukai, sepanjang barang tersebut merupakan bahan baku atau bahan penolong produksi;

c. tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk barang kena pajak; dan

d.  tidak dipungut PPh impor.

(10) Penyerahan barang kena pajak dari tempat lain di dalam daerah pabean ke KEK dapat diberikan fasilitas tidak dipungut PPN dan PPnBM berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(11)  Penyerahan barang kena pajak dari tempat lain di dalam daerah pabean ke KEK dapat diberikan fasilitas tidak dipungut PPN dan PPnBM berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(12) Setiap wajib pajak yang melakukan usaha di KEK diberikan insentif berupa pembebasan atau keringanan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(13) Di KEK diberikan kemudahan untuk memperoleh hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(14) Di KEK diberikan kemudahan dan keringanan di bidang perizinan usaha, kegiatan usaha, perindustrian, perdagangan, kepelabuhan, dan keimigrasian bagi orang asing pelaku bisnis, serta diberikan fasilitas keamanan.

(15) Di KEK tidak diberlakukan ketentuan yang mengatur bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal, kecuali yang dicadangkan untuk UMKM dan koperasi.

(16) Izin mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA) yang mempunyai jabatan sebagai direksi atau komisaris diberikan sekali dan berlaku selama TKA yang bersangkutan menjadi direksi atau komisaris.

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus diwujudkan melalui penyelenggaraan pembangunan perekonomian nasional berdasar atas demokrasi ekonomi, namun sampai saat ini cita-cita dan tujuan nasional tersebut masih terus diperjuangkan dengan berbagai cara dan bentuk.  Memang banyak cara dan bentuk serta jalan mencapai masyarakat adil dan makmur, melalui berbagai jenis/macam  pembangunan  seperti pembangunan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, ekonomi, dan lain-lain yang kesemuanya berjalan secara paralel, hanya yang membedakan adalah bobot dan kecepatannya masing-masing.

Salah satu macamnya adalah pembangunan perekonomian nasional, namun sampai dengan saat ini belum terlihat adanya produk hukum yang mengatur tentang Sistim Ekonomi Nasional seperti halnya pembangunan pendidikan kita ssudah memiliki Undang-undang Sistim Pendidikan Nasional dan mudah-mudahan beberapa saat lagi juga akan muncul Undang-undang Sistim Kesehatan Nasional.

Ekonomi Nasional dalam gerak dan kiprahnya tidak terlepas dari kontribusi ekonomi regional maupun ekonomi lokal, hal ini sudah sangat disadari oleh Pemerintah . Sehingga setiap daerah diharapkan dapat mengembangkan perekonomiannya sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah tersebut.  Untuk mempercepat pengembangan ekonomi di wilayah tertentu yang bersifat strategis bagi pengembangan ekonomi nasional dan untuk menjaga keseimbangan kemajuan suatu daerah dalam kesatuan ekonomi nasional, perlu dikembangkan Kawasan Ekonomi Khusus .

Kebijakan ini telah diamanatkan dalam  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, ketentuan mengenai Kawasan Ekonomi Khusus diatur dengan Undang-Undang. (Pasal 31 ayat (3)).

Kebijakan Pemerintah untuk memberikan peluang terbentuknya Kawasan Ekonomi Khusus ini dalam rangka percepatan pengembangan ekonomi wilayah memang tidak terlepas dari peran Pemerintah dalam bidang perekonomian yang mempunyai 3 fungsi sebagaimana yang dikemukakan oleh P.A. Samuelson yaitu :

1.  Mengoreksi kegagalan pasar demi efisiensi;

2.  Membuat program untuk melakukan pemerataan pendapatan dengan menggunakan instrumen pajak dan pengeluaran pemerintah;

3.  Membuat kebijakan fiskal dan moneter untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tangguh.

Kawasan Ekonomi Khusus, yang selanjutnya disebut KEK, adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.

Berbicara fungsi ekonomi tentunya tidak bisa terlepas dari topik-topik utama dalam masalah ekonomi yaitu : a. Jenis barang dan jasa apa yang akan diproduksi ?; b. Bagaimana cara menghasilkan barang dan jasa tersebut ?; c. Untuk siapa barang dan jasa tersebut diproduksi ?.

KEK dikembangkan melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategi dan berfungsi untuk menampung kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional.

KEK terdiri atas satu atau beberapa Zona antara lain : pengolahan ekspor, logistik, industri, pengembangan teknologi, pariwisata,  energi,  dan/atau  ekonomi lain.

Di dalam KEK dapat dibangun fasilitas pendukung dan perumahan bagi pekerja. Di dalam setiap KEK disediakan lokasi untuk usaha mikro, kecil, menengah (UMKM), dan koperasi, baik sebagai Pelaku Usaha maupun sebagai pendukung kegiatan perusahaan yang berada di dalam KEK.

Lokasi yang dapat diusulkan untuk menjadi KEK harus memenuhi kriteria:

a.    sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan tidak berpotensi mengganggu kawasan lindung;

b.    pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan mendukung KEK;

c.    terletak pada posisi yang dekat dengan jalur perdagangan internasional atau dekat dengan jalur pelayaran internasional di Indonesia atau terletak pada wilayah potensi sumber daya unggulan; dan

d.    mempunyai batas yang jelas.

Pembentukan KEK diusulkan kepada Dewan Nasional oleh salah satu dari :

  1. Badan Usaha;
  2. pemerintah kabupaten/kota; atau
  3. pemerintah provinsi.

Dalam hal usulan diajukan oleh Badan Usaha maka usulan disampaikan melalui pemerintah provinsi setelah memperoleh persetujuan pemerintah kabupaten /kota.

Dalam hal usulan diajukan oleh pemerintah kabupaten/kota maka usulan disampaikan melalui pemerintah provinsi.

Dalam hal usulan diajukan oleh pemerintah provinsi maka usulan disampaikan setelah mendapat persetujuan pemerintah kabupaten/kota.

Usulan dilengkapi persyaratan paling sedikit:

a.    peta lokasi pengembangan serta luas area yang diusulkan yang terpisah dari permukiman penduduk;

b.    rencana tata ruang KEK yang diusulkan dilengkapi dengan peraturan zonasi;

c.    rencana dan sumber pembiayaan;

d.    analisis mengenai dampak lingkungan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e.    hasil studi kelayakan ekonomi dan finansial; dan

f.     jangka waktu suatu KEK dan rencana strategis.

KEK harus siap beroperasi dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan. Dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tersebut Dewan Nasional melakukan evaluasi setiap tahun dan hasil evaluasi disampaikan kepada pengusul untuk ditindaklanjuti.

Pembiayaan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di dalam KEK dapat berasal dari:

a.    Pemerintah dan/atau pemerintah daerah;

b.    swasta;

c.    kerja sama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan swasta; atau

d.    sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelembagaan yang terlibat dalam operasional KEK adalah antara lain :

1.  Dewan Nasional yang berkedudukan di Pusat Pemerintahan yang dibentuk dengan Keputusan Presiden yang keanggotaannya terdiri atas menteri  dan kepala lembaga pemerintah nonkementrian. Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Nasional akan membentuk Sekretariat Dewan Nasional.

2.  Dewan Kawasan yang berkedudukan di Provinsi yang dibentuk dengan  Keputusan Presiden yang keanggotaannya terdiri atas wakil Pemerintah dan wakil Pemerintah Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Kawasan akan membentuk Sekretariat Dewan Kawasan.

3.  Administrator Kawasan Ekonomi Khusus  yang berkedudukan pada kawasan ekonomi khusus dibentuk dengan Keputusan Dewan Kawasan yang keanggotaannya diatur kemudian.

4.  Badan Usaha Pengelola yang berfungsi sebagai penyelenggara kegiatan usaha di KEK, dapat berupa: BUMN/BUMD; Badan Usaha Koperasi; Badan Usaha Swasta;  atau Badan Usaha Patungan antara Swasta dan/atau Koperasi dengan Pemerintah, dan/atau Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/kota.

5.  Lembaga Kerjasama Tripartit Khusus yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur

6.  Dewan Pengupahan yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur yang keanggotaannya terdiri atas unsur pemerintah, unsur pemerintah daerah, unsur serikat pekerja/serikat buruh, unsur asosiasi pengusaha, tenaga ahli dan perguruan tinggi.

Bagaimana dengan Provinsi Kalimantan Selatan yang saat ini telah memiliki KAPET Batulicin, apakah masih bisa dipertahankan sebagai suatu kawasan yang berfungsi mirip KEK atau perlu dipertimbangkan kembali untuk diusulkan  sebagai KEK di Provinsi Kalimantan Selatan tapi tentunya dengan penyesuain-penyesuaian kembali sesuai dengan syarat terbentuknya KEK menurut Undang-undang KEK. Atau mungkin perlu ada alternatif-alternatif lain yang diajukan sebagai calon-calon KEK di provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan derap langkah pembangunan Kalimantan Selatan ke depan yang tertuang dalam RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan sampai dengan tahun 2025 yang berangan-angan Kalsel sebagai wilayah perdagangan dan jasa berbasis agro industri.

Tentunya diperlukan kajian-kajian kembali yang menyeluruh dengan mempertimbangkan berbagai aspek ipoleksosbudhankam secara mendalam dengan melihat potensi dan kekhasan Kalimantan Selatan dari sudut pandang geoekonomi dan geostrategi.

Pilih sungai ? pilih jalan raya ?

Kalimantan Selatan identik dengan air atau sungai, apalagi dengan adanya iklan RCTI Okay pasar terapung . . . . image yang membekas dalam benar setiap pemirsa di Indonesia bahkan mungkin di negeri jiran malaysia bahwa Banjarmasin atau Kalimantan Selatan itu identik dengan air. Dan yang pernah kualami sendiri disaat masih kuliah di pulau Jawa, sebuah pertanyaan spontan dari Ibu kost yang secara polos bertanya :”Nak Yusni . . . di mBanjar itu ada montor nggak ?

Apa yang tersirat dari pertanyaan itu ? itulah landmark . . ., itulah trademark . . . . itulah bayangan orang tentang Banjarmasin atau Kalimantan dan itu memang tidak salah. Di Kalimantan memang banyak sungai-sungai besar yang dapat dilayari sampai jauh ke pedalaman sejak zaman dulu hingga sekarang.

Namun apa mau dikata, transportasi air secara perlahan tergusur oleh transportasi darat yang secara teknis lebih cepat dan  secara ekonomis lebih murah . . . .? !! tapi apa betul demikian ? bisa ya . . .bisa tidak.

Disaat seperti sekarang ini, kalau kita ingin membuat ruas jalan baru, banyak hal harus dipertimbangkan, antara lain :

  1. Pembebasan lahan, harga tanah sudah mahal, belum lagi kalau tanah tersebut ada bangunan di atasnya, maka harga bangunan lagi yang harus diperhitungkan, kalau ada tanaman keras maka  tanamanpun ada harganya, belum lagi status kepemilikan lahan, negosiasinya juga rumit karena ada mekanisme dan tatacara negosiasi untuk memperoleh harga yang wajar dengan memperhatikan standar harga yang ada dan harga transaksi terakhir yang pernah terjadi (harga pasaran), kemudian juga perlu adanya penilaian harga independen . . pokoknya ruwet !!!
  2. Design teknis, flexible pavement atau rigid pavement ? artinya mau yang konvensional pakai batu gunung sebagai pondasi kemudian diberi lapisan penutup aspal goreng,atau lapis penetrasi atau mau menggunakan ATB+HRS, atau mau yang pakai cor beton ? pilihan inipun sangat ditentukan oleh jenis beban atau angkutan yang akan lewat juga memperhataikan daya dukung tanahnya.
  3. Ketersediaan dana, ini juga sangat penting . . . .karena kalau nggak ada dananya, mau membangun pakai apa ?
  4. Dst  . . . . . dst . . .

Kenyataan sekarang . . . jalan semakin padat karena semakin hari semakin banyak orang yang mampu membeli kendaraan roda 2 dan roda 4 dari berbagai jenis dan berbagai merk serta berbagai tahun pembuatan mulai dari mobil zaman dulu sampai zaman millenium seperti sekarang ini semuanya dapat meluncur di jalan raya yang mungkin pabriknya aja sudah tutup !!!  Mungkin sudah saatnya ada pembatasan umur mobil yang boleh lewat dijalan raya ??!!  tapi ada ini tidak diskriminatif ?? entahlah . . . sebab mungkin beberapa tahun lagi juga sudah mulai banyak mobil yang ramah lingkungan yang tidak mengeluarkan  gas CO, dan bahan bakar fosil juga semakin langka.

Sementara disisi lain, Kalimantan dan pulau-pulau lain di Indonesia hampir semuanya memiliki sungai yang dalam dan panjang yang dapat dilalui oleh alat transportasi air. Mungkin saat ini secara ekonomi tidak efisien karena memakai bahan bakar fosil (bensin/solar), tapi bagaimana kalau memakai bahan bakar lain seperti gas, biosiesel atau solarcell ? mungkin akan menjadi efisien . . . . .

Sebagai gambaran bagi kita di Kalimantan Selatan yang memiliki sungai yang banyak, panjang dan lebar serta cukup dalam dan dapat dilayari adalah sebagai berikut :

Kota Banjarmasin

a. Sungai Barito (Panjang 900 KM, lebar 725 M, kedalaman rata-rata 14 M)

b. Sungai Martapura (Panjang 80 KM, lebar 100 M, kedalaman rata-rata 10 M)

c. Sungai Anjir Mulawarman (panjang 2,9 KM, lebar 27 M, kedalaman rata-rata …,)

d. Sungai Andai ( panjang 5 KM, lebar 25 M, kedalaman rata-rata 6 M)

e. Sungai Telawang (panjang 4 KM, lebar 25 M, kedalaman rata-rata 6 M)

f. Sungai Basirih/Bondan (panjang 1,5 KM, lebar 25 M, kedalaman rata-rata 10 M)

g. Sungai Kuin (panjang 4 KM, lebar 25 M, kedalaman rata-rata ….)

h. Sungai Pangeran (panjang 3,3 KM, lebar 26 M, kedalaman rata-rata … )

i. Sungai Pelambuan (panjang 1,3 KM, lebar 20 M, kedalaman rata-rata …. )

j. Sungai Alalak (panjang 11,9 KM, lebar 60 M, kedalaman rata-rata …. )

k. Sungai Teluk Dalam (panjang 2,2 KM, lebar 15 M, kedalaman rata-rata …. )

Kabupaten Barito Kuala

a. Sungai Barito (panjang 173 KM, lebar 400 M, kedalaman rata-rata 12 M)

b. Sungai Kapuas/Pulau Petak (panjang 30 KM, lebar 350 M, kedalaman rata-rata 10 M)

c. Sungai Negara (panjang 10 KM, lebar 200 M, kedalaman rata-rata 11 M)

d. Sungai Tabunganen (panjang 16 KM, lebar 20 M, kedalaman rata-rata 2 M)

e. Anjir Kerukan Tabunganen (panjang 12 KM, lebar 30 M, kedalaman rata-rata 2 M)

f. Anjir Tamban (panjang 28 KM, lebar 28 M, kedalaman rata-rata 2 M)

g. Sungai Andai (panjang 6 KM, lebar 20 M, kedalaman rata-rata 2,5 M)

Kabupaten Hulu Sungai Selatan

a. Sungai Negara (panjang 39 KM, lebar 900 M, kedalaman rata-rata 10 M)

b. Sungai Batang Alai (panjang 8 KM, lebar 50 M, kedalaman rata-rata 7 m)

Kabupaten Hulu Sungai Utara

a. Sungai Barito (panjang 780 KM, lebar 650 M, kedalaman rata-rata 11,5 M)

b. Sungai Negara (panjang 127 KM, lebar 250 M, kedalaman rata-rata  8 M)

c. Sungai Tabalong (panjang 45 KM, lebar 80 M, kedalaman rata-rata 3,5 M)

d. Sungai Balangan (panjang 30 KM, lebar 50 M, kedalaman rata-rata 3,5 M)

e. Sungai Luang (panjang 10 KM, lebar 50 M, kedalaman rata-rata 3,5 M)

f. Sungai Rintisan (panjang 12 KM, lebar 40 M, kedalaman rata-rata 4 M)

g. Sungai Harus (panjang 40 KM, lebar 40 M, kedalaman rata-rata 3 M)

h. Sungai Paminggir (panjang 23 KM, lebar 50 M, kedalaman rata-rata 5 M)

i. Sungai Alabio (panjang 15 KM, lebar 40 M, kedalaman rata-rata 2 M)

j. Sungai Jenamas (panjang 5 KM, lebar 30 M, kedalaman rata-rata 2 M)

k. Sungai Tampakang (panjang 8 KM, lebar 40 M, kedalaman rata-rata 2,5 M)

l. Sungai Banyu Landas (panjang 10 KM, lebar 30 M, kedalaman rata-rata 2,5 M)

m. Sungai Pandama’an (panjang 9 KM, lebar 20 M, kedalaman rata-rata 2,5 M)

n. Sungai Pamintangan (panjang 5 KM, lebar 20 M, kedalaman rata-rata 2 M)

Kabupaten Tanah Laut

a. Sungai Tabanio (panjang 3 KM, lebar 50 M, kedalaman rata-rata 4 M)

b. Sungai Pagatan Besar (panjang 2 KM, lebar 75 M, kedalaman rata-rata 4 M)

c. Sungai Takisung (panjang 0,5 KM, lebar 50 M, kedalaman rata-rata 4 M)

d. Sungai Kuala Tambangan (panjang 3 KM, lebar 75 M, kedalaman rata-rata 4 M)

e. Sungai Batakan (panjang 2 KM, lebar 60 M, kedalaman rata-rata 3 M)

f. Sungai Sawarangan (panjang 4 KM, lebar 75 M, kedalaman rata-rata 4 M)

g. Sungai Muara Asam-asam (panjang 7 KM, lebar 80 M, kedalaman rata-rata 5 M)

h. Sungai Muara Kintap (panjang 7 KM, lebar 90 M, kedalaman rata-rata 5 M)

i. Muara Sungai Kasau (panjang 12 KM, lebar 100 M, kedalaman rata-rata 6 M)

Kabupaten Banjar

a. Sungai Martapura (panjang 70 KM, lebar 50 M, kedalaman rata-rata 7 M)

b. Sungai Riam Kanan (panjang 23 KM, lebar 50 M, kedalaman rata-rata 8 M)

c. Sungai Riam Kiwa (panjang 60 KM, lebar 30 M, kedalaman rata-rata 5 M)

Kabupaten Tapin

a. Sungai Negara (panjang 48 KM, lebar 130 M, kedalaman rata-rata 12 M)

b. Sungai Tapin (panjang 15 KM, lebar 80 M, kedalaman rata-rata 10 M)

Kabupaten Tabalong (belum dapat datanya)

Kabupaten Tanah Bumbu (belum dapat datanya)

Kabupaten Kotabaru (belum dapat datanya)

Kabupaten Hulu Sungai Tengah (belum dapat datanya)

Kabupaten Balangan (belum dapat datanya)

Kota Banjarbaru ( tidak ada sungainya . . . he he he )

Dapat kita bayangkan betapa panjangnya sungai kita, mungkin lebih panjang daripada jalan-jalan beraspal yang sudah ada, tidakkah perlu dilirik kembali transportasi sungai ? . . . .tentunya dengan prasyarat-prasyarat yang harus dipenuhi seperti efisien bahan bakar, kelestarian lingkungan agar sungai jangan menjadi dangkal dan juga promosi angkutaan sungai.

Kepada kawan-kawan yang mempunyai data sungai pada kabupaten-kabupaten yang belum kudapat datanya, sudilah kiranya memberi informasi. Terima kasih.

Strategi dan Taktik

Strategi dan taktik adalah dua kata yang berbeda tapi sering membingungkan kita, apakah strategi itu sama dengan taktik ? ataukah masing-masing mempunyai pengertian yang berbeda !!

Menurut kamus wikipedia, strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu.

Kata “strategi” sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu strategos yang artinya “komandan militer” pada zaman demokrasi  Athena.

Bagaimana dengan kata “taktik” ?  taktik adalah cara pencapaian tujuan dalam tingkat operasional pelaksanaan yang mempunyai rentang waktu yang relatif pendek.

Sementara kata “strategi” sendiri apabila digunakan pada bidang-bidang tertentu akan mempunyai arti yang lebih spesifik, misalkan dalam bidang organisasi perusahaan maka kata strategi dapat mempunyai arti penetapan sasaran dan tujuan jangka panjang suatu perusahaan dan alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu.

Kata strategi dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional, mempunyai pengertian adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

Sedangkan menurut Fitri Lukiastuti Kurniawan dalam bukunya yang berjudul “ Manajemen Strategik dalam  Organisasi”  perbedaan istilah stratregi dan taktik adalah :

  1. Dari sudut pandang tingkat perilaku, strategi dikembangkan pada manajemen tingkat puncak dan berhubungan dengan pengambilan keputusan dalam level puncak, sedangkan taktik dirumuskan pada tingkat manajemen yang lebih rendah.
  2. Berdasarkan tingkat keteraturannya, perumusan strategi  adalah berkesinambungan namun tidak teratur karena harus menyesuaikan dengan dinamika yang terjadi. Sementara. Taktik ditentukan atas dasar siklus periodik dengan jangka waktu relatif tetap, seperti hanya anggaraan tahunan.
  3. Atas dasar jumlaha alternatif kemungkinan, strategi mempunyai lebih banyak pilihan daripada taktik.
  4. Dari sisi rentang waktu, strategi lebih mengarah kepada jangka panjang, sedangkan taktik lebih mengacu pada hasil dalam jangka pendek.
  5. Mengingat bahwa taktik diterapkan pada tingkatan hirarki yang lebih rendah, maka taktik cenderung lebih rinci tergambar.

Nah . . itulah sedikit gambaran tentang strategi dan taktik.

Millennium Development Goals (MDGs)

Tujuan Pembangunan Milenium (“Millennium Development Goals”, atau MDGs) mengandung delapan tujuan sebagai respon atas permasalahan perkembangan global, yang kesemuanya harus tercapai pada tahun 2015.  Tujuan Pembangunan Milenium adalah hasil dari aksi yang terkandung dalam Deklarasi Milenium yang diadopsi oleh 189 negara dan ditandatangi oleh 147 kepala Negara dan pemerintahan pada UN Millennium Summit yang diadakan di bulan September tahun 2000.

Delapan butir MGDs terdiri dari 21 target kuantitatif dan dapat diukur oleh 60 indikator.

  • Tujuan 1: Memberantas kemiskinan ekstrim dan kelaparan
  • Tujuan 2: Dicapainya pendidikan tingkat dasar yang merata dan universal
  • Tujuan 3: Memajukan kesetaraan gender
  • Tujuan 4: Mengurangi tingkat mortalitas anak
  • Tujuan 5: Memperbaiki kualitas kesehatan ibu hamil
  • Tujuan 6: Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lain
  • Tujuan 7: Menjamin kelestarian lingkungan
  • Tujuan 8: Menjalin kerjasama global bagi perkembangan kesejahteraan

Tujuan Pembangunan Millennium:

  • menyintesis dalam satu paket komitmen-komitmen terpenting yang dibuat secara terpisah-pisah dalam berbagai konferensi dan pertemuan tingkat tinggi internasional yang diadakan pada tahun 1990-an;
  • merespon secara eksplisit tentang interdependensi antara pertumbuhan, upaya pembasmian kemiskinana dan perkembangan yang berkesinambungan;
  • mengenali bahwa upaya perkembangan bergantung kepada pemerintahan yang demokratis, pengaturan oleh hukum, kehormatan pada hak azasi manusia, perdamaian dan keamanan hidup;
  • mempunyai tenggat waktu dan target yang dapat diukur beserta dengan indikator dalam memantau kemajuan, dan;
  • membawa dalam kebersamaan, sebagaimana terkandung pada Tujuan 8, tanggung jawab dalam memajukan Negara berkembang dengan Negara maju, dalam kerjasama global yang dituangkan dalam International Conference on Financing for Development di Monterrey, Mexico pada bulan Maret tahun 2002, and juga pada Johannesburg World Summit on Sustainable Development pada bulan Agustus tahun 2002.

Implementasi Tujuan Pembangunan Milenium

Pada tahun 2001, menanggapi permintaan dari para pemimpin dunia, Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa menghadirkan Perencanaan Menuju Pengimplementasian Deklarasi Milenium (“Road Map towards the Implementation of the United Nations Millenium Declaration”). Perencanaan tersebut merupakan ikhtisar yang terpadu dan komprehensif menguraikan berbagai strategi potensial dalam memenuhi tujuan dan komitmen dari Deklarasi Milenium.

Sejak itu, peta strategis tersebut telat menelurkan laporan tahunan.  Isi laporan tahunan 2002 memfokuskan pada kemajuan dibuat dalam pencegahan konflik bersenjata dan pencegahan penyakit menular, termasuk HIV/AIDS dan Malaria.  Laporan tahunan 2003 menekankan pada strategi perkembangan dan strategi perkembangan berkelanjutan.  Tahun 2004 berfokus pada keterpisahan digital dan pengekangan kriminal antar Negara.

Pada tahun 2005, Sekretaris Jendral menyiapkan laporan terpadi berjangka lima tahun berisi kemajuan dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium. Laporan ini meninjau ulang implementasi dari keputusan yang diambil dari hasil berbagai konferensi dan sesi khusus yang membahas negara-negara yang paling tidak berkembang, kemajuan dalam memerangi HIV/AIDS dan pendanaan untuk perkembang dan perkembangan yang berkelanjutan.

Tujuan 1: Mengentaskan kemiskinan ekstrim dan kelaparan

Indikator

Tujuan 1a: Mengurangi hingga setengahnya Penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan ekstrim

  • 1.1 Proporsi penduduk yang hidup di bawah $1 (PPP) per hari
  • 1.2 Rasio kesenjangan tingkat kemiskinan
  • 1.3 Porsi dari populasi dalam kategori 20% penduduk termiskin dalam konsumsi nasional

Target 1b: Mencapai ketenagakerjaan yang produktif dan pekerjaan layak merata, termasuk wanita dan usia muda

  • 1.4 Tingkat pertumbuhan produk nasional bruto per orang
  • 1.5 Rasio tingkat keperkerjaan penduduk
  • 1.6 Proporsi penduduk yang bekerja dan berpenghasilan $1 (PPP) per hari
  • 1.7 Proporsi tenaga kerja yang menghidupi diri sendiri dan yang menghidupi keluarga di dalam angka total penyerapan tenaga kerja

Target 1c: Mengurangi Jumlah penduduk yang menderita kelaparan hingga setengahnya

  • 1.8 Jumlah balita dengan berat badan di bawah normal
  • 1.9 Proporsi penduduk yang mengkonsumsi nilai gizi kalori di bawah standar minimum

Tujuan 2: Mencapai pendidikan dasar untuk semua

Indicators

Target 2a: Memastikan anak laki-laki dan perempuan dapat menyelesaikan pendidikan dasar

  • 2.1 Netto jumlah pendaftaran pendidikan dasar
  • 2.2 Proporsi pelajar yang menyelesaikan pendidikan dari Kelas 1 hingga kelas akhir di pendidikan dasar
  • 2.3 Tingkat kemampuan baca-tulis laki-laki dan perempuan usia 15-24 tahun

Tujuan 3: Memajukan kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan

UNDP bekerja dengan dan berpihak kepada wanita dalam advokasi kebijakan, perkembangan kapasitas wanita dan mendukung rancangan kesetaraan gender dengan berkolaborasi dengan UNIFEM.

Indikator

Target 3a: Menghapus ketimpangan gender di tingkat pendidikan sekolah dasar dan menengah pada tahun 2005, dan pada semua tingkat pendidikan pada tahun 2015

  • 3.1 Rasio anak laki-laki dengan anak perempuan yang mengenyam pendidikan tingkat dasar, menengah dan lanjut
  • 3.2 Proporsi dari wanita sebagai pekerja upahan di sektor non-pertanian
  • 3.3 Proporsi perwakilan wanita dalam parlemen nasional

Tujuan 4: Mengurangi tingkat kematian anak

Indikator

Target 4a: Mengurangi tingkat kematian anak usia 0-5 tahun hingga dua per tiga bagian

  • 4.1 Angka kematian balita
  • 4.2 Angka kematian bayi
  • 4.3 Jumlah bayi usia satu tahun yang diimunisasi campa

Tujuan 5: Memperbaiki kualitas kesehatan ibu

Indikator

Target 5a: Mengurangi angka kematian ibu hingga 75%

  • 5.1 Angka mortalitas ibu
  • 5.2 Jumlah proses kelahiran yang ditangani oleh tenaga medis terlatih
  • Target 5b: Menyediakan akses kepada kesehatan reproduksi secara merata
  • 5.3 Tingkat penggunaan kontrasepsi
  • 5.4 Tingkat kelahiran remaja
  • 5.5 Jaminan perawatan pra-kelahiran (sekurang-kurangnya satu kunjungan and minimal empat kunjungan)
  • 5.6 Kebutuhan yang belom terpenuhi dalam hal keluarga berencana

Tujuan 6: Memerangi HIV/AIDS, malaria and penyakit menular lainnya

Indikator

Target 6a: Menghentikan dan mulai menurunkan kecenderungan penyebaran HIV/AIDS

  • 6.1 Banyaknya penderita HIV berusia 15-24 tahun
  • 6.2 Pengunaan kondom dalam aktivitas seksual resiko tinggi
  • 6.3 Proporsi dari populasi usia 15-24 tahun yang mempunyai pengetahuan tentang HIV/AIDS yang komprehensif dan tepat
  • 6.4 Rasio kehadiran di sekolah antara yatim piatu dengan bukan-yatim piatu berusia 10-14 tahun
  • Target 6b: Dicapainya akses perawatan secara merata dan universal bagi penderita HIV/AIDS pada tahun 2010
  • 6.5 Proporsi dari populasi menderita infeksi HIV tingkat lanjut yang mempunyai akses kepada pengobatan antiretroviral
  • Target 6c: Menghentikan dan menurunkan kecenderungan penyebaran malaria dan penyakit menular lainnya
  • 6.6 Jumlah insiden dan angka kematian karena Malaria
  • 6.7 Proporsi balita yang tidur menggunakan tirai ranjang yang sudah mengandung insektisida
  • 6.8 Proporsi balita yang menderita demam dan dirawat dengan obat-obatan anti-malaria yang tepat
  • 6.9 Jumlah insiden, eksistensi umum, angka kematian karena tuberkulosa
  • 6.10 Proporsi penyakit tuberkulosis (TBC) yang terdeteksi dan terobat dibawah supervisi langsung perawatan jangka pendek

Tujuan 7: Memastikan kelestarian lingkungan

Indikator

Target 7a: Mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam kebijakan dan program Negara; serta mengembalikan sumber daya alam yang hilang
Target 7b: Mengurangi kadar hilangnya keragaman alam dan menurunkan tingginya kadar kehilangan tersebut secara signifikan pada tahun 2010

  • 7.1 Proporsi dari dataran hutan
  • 7.2 Total emisi CO2, per kapita dan per $1 GDP (PPP)
  • 7.3 Konsumsi bahan perusak ozon
  • 7.4 Proporsi dari jumlah ikan dalam batasan aman lingkup hayati
  • 7.5 Proporsi dari sumber air yang digunakan
  • 7.6 Proporsi dari daratan dan laut yang terlindungi
  • 7.7 Proporsi dari spesies yang terancam punah

Target 7c: Mengurangi hingga setengahnya jumlah penduduk yang tidak memiliki akses terhadap air minum yang aman dan sanitasi dasar

  • 7.8 Proporsi dari populasi yang menggunakan sumber air minum berkualitas
  • 7.9 Proporsi dari populasi yang menggunakan sarana sanitasi berkualitas

Target 7d: Tercapainya perbaikan yang berarti bagi kualitas hidup untuk sekurang-kurang 100 juta penduduk yang tinggal di daerah kumuh pada tahun 2020

  • 7.10 Proporsi dari penduduk kota yang hidup di wilayah kumuh

Tujuan 8: Mengembangkan kemitraan untuk pembangunan

Indikator

Target 8a: Mengembangkan sistem keuangan dan perdagangan yang terbuka, berbasis peraturan, dapat diprediksi, dan tidak diskriminatif.

Termasuk komitmen kepada sistem pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab, pengembangan kesejahteraan dan pengurangan tingkat kemiskinan pada taraf nasional dan internasional.

Target 8b: Mengatasi persoalan khusus Negara-negara yang paling tertinggal.

Hal ini termasuk akses bebas tariff dan bebas kuota untuk produk eksport mereka, meningkatkan pembebasan utang untuk negara berutang besar, penghapusan utang bilateral resmi dan memberikan ODA yang lebih besar kepada Negara yang berkomitmen menghapuskan kemiskinan.

Target 8c: Mengatasi kebutuhan khusus di negara-negara daratan dan kepulauan kecil (melalui Rencana Pelaksanaan Pembangunan Berkesinambungan untuk Negara kepulauan kecil, dan hasil dari sesi khusus dari Rapat Umum ke-22)

Target 8d: Menangani hutang negara berkembang melalui upaya nasional maupun Internasional agar pengelolaan hutang berkesinambungan dalam jangka panjang.

Beberapa dari indikator dibawah ini dimonitor secara terpisah bagi Negara paling tertinggal, Afrika, Negara daratan dan Negara kepulauan kecil.

Pembiayaan pembangunan (Official Development Assistance, atau ODA)

8.1 Netto dari ODA, total dan untuk Negara paling tertinggal, sebaga persentasi dari pendapatan nasional bruto donor OECD/DAC.

  • 8.2 Proporsi dari total bilateral, alokasi sektor dari donor OECD/DAC untuk pelayanan kesejateraan pokok (pendidikan dasar, perawatan kesehatan pokok, nutrisi, air bersih dan sanitasi).
  • 8.3 Proporsi dari bantuan bilateral resmi tidak terikat yang diberikan oleh donor OECD/DAC.
  • 8.4 ODA yang diterima oleh Negara daratan sebagai proporsi dari produk nasional bruto Negara tersebut.
  • 8.5 ODA yang diterima oleh Negara kepulauan kecil sebagai proporsi dari pendapatan nasional bruto Negara tersebut.
  • Akses pasar,
  • 8.6 Proporsi dari total impor Negara maju (dalam nilai dan tidak termasuk barang senjata) dari negara berkembang dan paling tertinggal yang bebas bea cukai.
  • 8.7 Tarif rata-rata yang dibebankan oleh Negara maju untuk produk pertanian, tekstil dan pakaian dari Negara berkembang.
  • 8.8 Perkiraan bantuan di bidang pertanian sebagai persentasi dari produk nasional bruto.
  • 8.9 Proporsi dari ODA yang tersedia untuk membantu pertumbuhan kapasitas perdagangan.
  • Pengelolaan hutang.
  • 8.10 Jumlah Negara yang telah melaksanakan butir keputusan dan memenuhi komitmen HIPC (secara kumulatif).
  • 8.11 Keringanan hutang sebagai tertuang dalam inisiatif HIPC dan MDRI.
  • 8.12 Pelayanan hutang sebagai persentasi dari barang dan jasa ekspor.
  • Target 8e: Bekerjasama dengan Perusahaan Farmasi, memberikan akses untuk penyediaan obat-obatan penting dengan harga terjangkau di negara berkembang.
  • 8.13 Proporsi dari populasi yang memiliki akses kepada obat-obatan esensial dengan harga terjangkau secara berkelanjutan.
  • Target 8f: Bekerjasama dengan swasta untuk memanfaatkan teknologi baru, terutama di bidang informasi dan komunikasi.
  • 8.14 Sambungan telepon per 100 penduduk.
  • 8.15 Pelanggan selular per 100 penduduk.
  • 8.16 Pengguna Interner per 100 penduduk.

Strategi untuk Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs)

UNDP mendukung strategi pembangunan nasional berbasis MDG

Sistem PBB membantu negara-negara meningkatkan kapasitas mereka untuk mencapai Tujuan Pembangunan Milenium atau Millenium Development Goals (MDGs). Untuk mendukung usaha ini, UNDP dan Proyek  Milenium telah merancang sebuah  paket layanan yang komprehensif untuk mendukung  strategi pembangunan nasional berbasis MDG. Layanan ini terfokus pada 3 pilar:

  • Diagnosis dan perencanaan investasi berbasis MDG (bantuan teknis dan keuangan yang diperlukan untuk mencapai MDGs dalam jangka panjang)
  • Memperluas pilihan kebijakan ( reformasi kebijakan sektoral dan lintas sektoral dan kerangka kerja yang dibutuhkan untuk mempercepat pemerataan pertumbuhan dan mempromosikan pengembangan daya manusia dalam jangka panjang); dan
  • Memperkuat kapasitas nasional ( memungkinkan layanan efektif pada tingkat nasional dan lokal)

Proyek Milenium

Proyek Milennium dikomisikan oleh Sekjen PBB pada 2002, bertujuan untuk mengusulkan strategi terbaik untuk mencapai MDGs dan mengembangkan rencana kerja yang nyata agar dunia dapat membalikkan masalah kemiskinan, kelaparan, dan penyakit yang dihadapi oleh milyaran orang.

Dipimpin oleh Profesor Jeffrey Sachs, Proyek Milenium merupakan badan penasehat independen dan mempresentasikan rekomendasi akhirnya, Investasi bagi Pembangunan: Sebuah Rencana Praktis untuk Mencapai Tujuan Pembangunan Milenium kepada Sekretaris Jenderal pada January 2005.

Sebagian besar kinerja dari Proyek ini telah dilakukan oleh 10 divisi tematis dengan jumlah total lebih dari 250 ahli dari seluruh dunia yang meliputi: peneliti dan ilmuwan; pembuat kebijakan; perwakilan dari LSM, badan-badan PBB, bank dunia, IMF dan sektor swasta. Sejak pembentukannya, divisi-divisi tersebut telah melakukan penelitian ekstensif sesuai dengan bidang keahliannya untuk menghasilkan rekomendasi untuk mencapai Tujuan Pembangunan Milenium. Kinerja yang berkelanjutan dari Proyek ini dipimpin oleh seorang sekretariat yang berkedudukan di markas UNDP di New York.

Kemitraan

Kemitraan sangat penting untuk kinerja UNDP dan untuk mencapai MDGs. MDG yang kedelapan, “Membangun kemitraan global untuk pembangunan,” secara eksplisit meminta kemitraan, yang penting pada semua tingkat – lokal, nasional dan global-untuk pencapaian tujuh MDG yang lain dan nilai-nilai dan tindakan yang ditetapkan oleh Deklarasi Milenium (Millenium Declaration).

Mitra UNDP mencakup pemerintah, badan-badan PBB lainnya, institusi keuangan internasional, badan-badan bilateral, sektor swasta dan masyarakat sipil. Lintas negara dan daerah, UNDP sebagai jaringan pengembangan global PBB menggunakan keberadaan globalnya untuk menyatukan mitra-mitra dari berbagai latar belakang untuk berbagi keahlian, memulai usaha bersama dan mengembangkan solusi jangka panjang.

(sumber: UNDP)

Deklarasi Almaty

Untuk Kependudukan dan Pembangunan
Diadopsi pada Pertemuan Parlemen Asia ke 20 untuk
Kependudukan dan Pembangunan

Alatau Health resort, Almaty, Kazakhstan

29 September 2004

Pembukaan

Kami, Parlemen dari negara-negara Asia/Pacifik yang bertemu di Almaty, Kazakhstan, pada tanggal 28-29 September 2004, di pertemuan ke 20 parlemen seasia untuk membahas tentang isu kependudukan dan pembangunan, merumuskan deklarasi sebagai berikut :

Kami memberikan penguatan atas komitmen kami untuk mencapai tujuan dalam pencapaian. Deklarasi Konferensi Internasional Kependudukan dan Pembangunan yang diadakan di Kairo atau yang disebut juga sebagai the Cairo Declaration of the International Conference on Population and Development dan yang tercantum di dalam Rencana Aksi atau Programme of Action (POA) di dalam  Deklarasi Kairo tersebut. Kami kembali memberikan penguatan tanpa memberikan penjelasan antara hubungan kependudukan dan pembangunan berkelanjutan (termasuk lingkungan, ketahanan pangan dan minuman, pelayanan kesehatan), kami tidak bisa menjawab tantangan regional masalah kependudukan dan pembangunan.

Negara-negara yang berada di Asia-Pasifik yang kaya akan peninggalan budaya dan berbeda di berbagai hal. Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, disamping itu juga negara-negara yang tergabung dalam Asia-Pasifik ini harus menghormati berbagai kebudayaan yang berbeda didalam memahami perubahan sosial dan jender dari berbagai pandangan, sangatlah penting untuk semua negara dalam jangka panjang memahami dalam memberikan pandangannya terhadap masalah kependudukan dan pembangunan, termasuk hak-hak kesehatan reproduksi, jender, memerangi masalah kekerasan terhadap perempuan, ketahanan pangan,lingkungan, remaja, anak muda dan usia lanjut pada tingkat provinsi. Pandangan ini perlu disesuaikan pada situasi tertentu ditiap-tiap negara.

Kami anggota parlemen dari negara-negara Asia-Pasifik, menghimbau agar pemerintah di negara kami menyusun strategi dalam jangka panjang untuk menjawab masalah kependudukan dan pembangunan berkelanjutan di daerah tingkat Asia Pasifik, dan mendukung secara penuh ketepatan waktu dalam pelaksanaannya. Kami juga menghimbau agar terjalinnya kerjasama dalam menangani kesulitan untuk menghadapi masalah ini.

Negara-negara yang berada di kawasan Asia Pasifik menghadapi situasi yang berbeda-beda dalam menangani masalah penduduk dan pembangunan ini. Di negara-negara lain misalnya menghadapi masalah sedikitnya anak-anak dan menuanya penduduk dan negara lainnya masih dalam menjalani perubahan transisi secara demograpis dan menikmati bonus dalam masalah kependudukan. Dan negara lainnya masih menghadapi masalah lajunya penduduk. Di negara-negara yang lalu seperti menjalani transisi secara ekonomi.

Isu-isu terkait didalam deklarasi ke 20 Almaty

Struktur Demographis :

Setiap negara mempunyai masalah kependudukan yang berubah-ubah dan perlu menjelaskan hubungannya dengan perkembangannya. Di negara lain, tantangan terbesar masih memperbaiki penurunan kelahiran hidup, dimana di negara lain, angka kelahiran sudah dikurangi dan usaha-usaha terpusat pada penurunan angka kematian. Migrasi juga masih menjadi bagian masalah penting di negara-negara lain; diperlukan juga pemahaman yang lebih baik dan perlu juga diperhitungkan pada penyusunan strategi pada tingkat provinsi. Di negara lain dimana angka kelahiran hidup telah diturunkan, masalah lansia juga bertambah penting untuk ditanggapi. Didalam memahami konteks ekonomi yang berkembang secara pesat di negara-negara Asia Pasifik, sangatlah diperlukan penyusuan strategi jangka panjang dalam upaya untuk memahami penyeimbangan dalam penanganan masalah kependudukan dan pembangunan.

Kesehatan Reproduksi :

Upaya-upaya konkrit diperlukan untuk memastikan terpenuhinya kualitas akses informasi tentang kesehatan reproduksi dan pelayanan konseling. Di mana waktu berjalannya transisi dalam menghadapi masalah ekonomi, hal yang sangat tidak menguntungkan bagi yang benar-benar menderita  dalam mengalaminya. Perhatian sangat diperlukan untuk memastikan agar terpenuhinya akses-akses pelayanan tersebut untuk semua kalangan, jadi masing-masing individu bisa menjalankan hak-hak  reproduksinya termasuk orang miskin, minoritas, dan remaja. Bagi yang akan menjadi ibu, kesehatan perempuan memerlukan perhatikan dan pelayanan khusus. Generasi  muda sekarang adalah tumpuan harapan masa depan, dan kita perlu memberikan perangkat kesehatan yang memadai agar mereka bisa mendapatkan dan menjalankan hidup yang produktif. Perhatian secara khusus sangatlah diperlukan untuk memastikan agar kebutuhan dasar dari remaja terpenuhi. Di berbagai negara, perbaikan kualitas kesehatan reproduksi bagi anak bisa menurunkan secara signifikan angka yang tinggi yang diakibatkan oleh kematian ibu dan bayi juga angka  prevalensi yang tinggi dari aborsi dan penyakit menular seks lainnya dan juga memperbaiki kualitas kehidupan dari penduduk kita semua.

STI/HIV/AIDS :

Menjadi kekhawatiran bagi kita semua penyebaran  yang sangat pesat dari STI/HIV/AIDS di daerah kita, potensi yang menyeramkan akibat penyimpangan perilaku  sehat dari penduduk dan masyarakat kita, dan akibat upaya-upaya pencegahan yang selama ini kurang diperhatikan. Kekhawatiran ini ditimbulkan dari tidak tersedianya pelayanan pengobatan yang terjangkau dan memadai. Di mana negara kita menghadapi berbagai tahapan yang ditimbulkan oleh penyakit ini, tetapi kita semua menyepakati pentingnya untuk menanggapi masalah ini segara untuk mencegah penyebaran penularan infeksi ini, khususnya diantara remaja.

Gender :

Transisi dari pembangunan yang dilakukan di bidang ekonomi belakangan ini memperburuk ketimpangan jender yang telah mengakibatkan timbulnya masalah-masalah baru menyangkut persamaan jender. Persamaan akses dalam pendidikan dan kerja, penghapusan kekerasan terhadap perempuan akan menjadi masalah-masalah yang utama di bidang ini.

Pembangunan Berkelanjutan :

Kita mengakui bahwasanya negara-negara Asia Pasifik sangat beragam, dan kaya akan alamnya; akan tetapi, mereka memungkinkan mengalami keterbatasan dalam kapasitas mereka akibat dari pengunaan sumber daya alam yang kita gunakan dengan tidak selayaknya. Diperlukan pengembangan strategi yang memadai dalam upaya menggunakan sumber daya alam dan analisa implikasi dari pembangunan kegiatan yang kita lakukan terhadap lingkungan. Kami sepakat untuk mengetahui pentingnya memelihara sistem produksi dan suply makanan tradisional. Sama pentingnya dengan menetapkan sistem penyimpanan dan distribusi. Kami sangat yakin bahwa ketahanan pangan sangatlah penting untuk menjaga stabilitas perdamaian.

Kualitas Kependudukan

Setiap orang berhak untuk mendapatkan kehidupan yang bahagia. Kita harus memikirkan semua aspek kehidupan dan menjelaskan kepada setiap individu tentang kehidupan sehat yang berkesinambungan, kehidupan yang mendukung kualitas kependudukan secara umum.

Panggilan untuk melakukan aksi :

Kami, anggota Parlemen yag berada di Almaty, memberikan komitmen kami untuk melakukan aksi dan panggilan kepada anggota Parlemen Asia dan Pasifik kepada hal tersebut dibawah ini :

Membuat dan mengusahakan upaya-upaya untuk menghubungkan masalah kependudukan dan pembangunan, dan untuk menambah akses dan memperbaiki kualitas pelayanan kesehatan reproduksi.
Menghimbau secara hormat kepada pemerintahan kami dan mitra-mitra pembangunannya untuk menjalin kerjasama di dalam pembangun dan melaksanakan strategi komprehensif jangka panjang untuk menjawab masalah kependudukan dan pembangunan, termasuk kesehatan reproduksi.

Mendukung pengingkatan dan mengawasi persamaan akses dalam memenuhi kualitas pelayanan kesehatan  reproduksi untuk semua kalangan termasuk kepada remaja .

Menghimbau kepada semua mitra pelaksanaan pembangunan, untuk segera bertindak dan melakukan kerjasama dan upaya konkrit untuk mencegah penyebaran lebih luas dari penyakit STI/HIV/IADS, memberikan perhatian khusus kepada remaja dan anak muda.

Mendukung peningkatan pemahaman perubahan jender dan mendukung upaya-upaya intervensi untuk memastikan partisipasi penuh dalam persamaan akses terhadap laki-laki dan perempuan dari keuntungan pembangunan. Kami memerlukan pengawasan terhadap situasi dan perubahan trend dan menghimbau secara hormat kepada pemerintah kami untuk perlunya mengambil langkah-langkah aksi, termasuk mendukung terbentuknya lingkungan yang positif.
Menghimbau kepada komunitas internasional untuk memastikan secara konsisten pertukaran perdagangan internasional dengan memperhatikan dalam tahap jangka panjang kepada masalah kependudukan dan pembangunan, terutama terhadap masalah ketahanan pangan.

Kami menghimbau kepada pemerintah kami untuk mengalokasikan sumber daya yang memadai dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kependudukan dan pembangunan.

Komitmen

Kami, anggota Parlemen memberikan komitmen kami untuk mengadvokasi dan memastikan pelaksanaan dari aksi-aksi tersebut diatas pada tingkat akar rumput, dengan konstituen kami, dan pada tingkat tertinggi di negara kami. Upaya-upaya konkrit hendaknya dilakukan, disemua tingkat dan mitra, termasuk komunitas internasional, LSM dan komunitas-komunitas didalamnya, termasuk melakukan aksi-aksi yang seharusnya dilakukan.

Kami, anggota-anggota Parlemen percaya akan perdamaian dan menghormati hak-hak azasi manusia, termasuk hak-hak reproduksi individu. Dimana pembangunan dan lingkungan itu bisa terjadi. Kami menghimbau kepada semua pemerintahan untuk secara konsisten mematuhi dan menjalankan semua komitmen yang disetujui didalam konvensi internasional untuk menghormati hak-hak asasi manusia dan perdamaian, dan untuk menyelesaikan masalah secara damai. Bersama-sama, kita hendaknya mengarah untuk memberikan kehidupan yang damai dan keamanan bagi seluruh kehidupan manusia.

Deklarasi Paris

Kami, Kepala Negara atau Perwakilan dari 42 negara berkumpul di Paris pada tanggal 1 Desember 1994 :

I. MEMAHAMI bahwa pandemi AIDS, dengan nilai dari besarnya, merupakan ancaman bagi kemanusiaan, bahwa penyebaran mempengaruhi semua kalangan masyarakat, bahwa pandemi ini menghambat perkembangan sosial dan ekonomi, terutama dalam negara yang paling terpengaruh, dan meningkatkan perbedaan di dalam dan di antara negara, bahwa kemiskinan dan diskriminasi merupakan faktor yang berperan dalam penyebaran pandemi, bahwa HIV/AIDS menimbulkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada keluarga dan komunitas, bahwa walaupun pandemi ini mengenai semua orang tanpa pengecualian, perempuan, anak dan remaja semakin cepat tertular, bahwa pendemi tidak hanya menyebabkan penderitaan fisik dan emosi, tetapi sering kali digunakan sebagai alasan bagi pelanggaran besar terhadap hak asasi manusia (HAM). MEMAHAMI JUGA bahwa segala bentuk hambatan budaya, hukum, ekonomi dan politik merintangi upaya informasi, pencegahan, perawatan dan dukungan, bahwa strategi pencegahan dan perawatan HIV/AIDS tidak dapat ipisahkan, dan oleh karena itu harus menjadi unsur terpadu dalam pendekatan yang efektif dan komprehensif untuk melawan pandemi AIDS, bahwa bentuk solidaritas lokal, nasional dan internasional yang baru yang sedang muncul, yang mencakup terutama orang yang hidup dengan HIV/AIDS dan organisasi komunitas.

II. MENYATAKAN kewajiban kami sebagai pimpinan politik untuk membuat perlawanan terhadap HIV/AIDS sebagai prioritas, kewajiban kami untuk bertindak dengan rasa iba dalam solidaritas/ kesetiakawanan dengan mereka yang terinfeksi HIV atau yang berisiko menjadi tertular, baik dalam masyarakat kami maupun internasional, ketetapan kami untuk memastikan bahwa semua orang yang hidup dengan HIV/AIDS dapat mewujudkan kenikmatan hak dan kebebasan mereka yang mendasar secara penuh dan sejajar tanpa kecuali dan dalam segala keadaan, ketetapan kami untuk melawan kemiskinan, stigma, dan diskriminasi, ketetapan kami untuk menggerakan semua masyarakat , sektor pemerintah dan swasta, organisasi komunitas dan orang yang hidup dengan HIV/AIDS dalam semangat kemitraan sejati, penghargaan dan dukungan kami untuk kegiatan dan pekerjaan yang dilakukan oleh lembaga multilateral, antar pemerintah, komunitas dan LSM, dan pengakuan kami atas peranan penting mereka dalam melawan pandemi AIDS, keyakinan kami bahwa tindakan yang lebih

tangguh dan terkoordinasi di seluruh dunia, bertahan terus menerus seperti yang dilakukan oleh UNAIDS dapat menghentikan pandemi AIDS.

III. BERJANJI DALAM KEBIJAKAN NASIONAL KAMI UNTUK melindungi dan mendorong hak individu, khususnya mereka yang hidup dengan atau rentan terhadap HIV/AIDS, melalui lingkungan sosial dan hukum, melibatkan secara penuh organisasi LSM dan organisasi komunitas serta Odha/Ohidha dalam perumusan dan penerapan kebijakan umum, meyakinkan perlindungan hukum yang sederajat bagi Odha/Ohidha dengan memperhatikan pemerolehan perawatan kesehatan, pekerjaan, perjalanan, tempat tinggal dan kesejahteraan sosial, meningkatkan rangkaian pendekatan esensial untuk pencegahan HIV/AIDS sebagai berikut:

  1. mendorong dan memudahkan penjangkauan produk dan strategi pencegahan yang sesuai dengan budaya, termasuk kondom dan pengobatan infeksi menular seksual,
  2. mendorong pendidikan pencegahan yang sesuai, termasuk pendidikan seks dan jender, untuk remaja di dalam maupun di luar sekolah,
  3. meningkatkan status, pendidikan dan kondisi kehidupan perempuan,
  4. melakukan kegiatan untuk mengurangi risiko untuk dan dengan kerja sama dengan kelompok yang rentan, seperti kelompok berisiko tinggi terhadap penularan seksual dan kelompok pendatang,
  5. keamanan penyediaan darah dan produk darah,
  6. memperkuatkan sistem perawatan kesehatan primer sebagai dasar pencegahan dan perawatan, dan memadukan kegiatan HIV/AIDS ke dalam sistem tersebut, agar meyakinkan penjangkauan yang sejajar bagi perawatan yang terpadu,
  7. menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk melawan pandemi HIV/AIDS secara lebih baik, termasuk dukungan yang cukup untuk Odha, LSM, dan organisasi komunitas yang bekerja dengan kelompok rentan.

IV. MENETAPKAN AGAR MENINGKATKAN KERJA SAMA MELALUI LANGKAH DAN PRAKARSA YANG BERIKUT.  Kami akan melakukannya dengan menyediakan perjanjian dan dukungan kami pada UNAIDS, sebagai kerangka yang pantas dan sesuai untuk menggalang kemitraan antara semua yang terlibat dan memberi bimbingan dan kepemimpinan di seluruh dunia dalam perlawanan terhadap HIV/AIDS. Ruang lingkup masing-masing prakarsa harus dijelaskan lebih jauh dan dikembangkan sesuai dengan UNAIDS dan forum lain yang terkait:

1.  Mendukung keterlibatan Odha/Ohidha melalui prakarsa untuk memperkuat kemampuan dan kerja sama antara jaringan Odha/ Ohidha dan organisasi komunitas. Dengan meyakinkan keterlibatan penuh mereka dalam penanggulangan kami terhadap HIV/AIDS pada semua tingkat nasional, wilayah, dan global, prakarsanya khususnya akan merangsang penciptaan suasana dukungan politik, hukum dan sosial.

2. Mendorong kerja sama global untuk penelitian HIV/AIDS dengan mendukung kemitraan antara sektor pemerintah dan swasta, agar memacu perkembangan teknologi pencegahan dan pengobatan, termasuk vaksin dan mikrobisida, dan untuk menyediakan langkah-langkah untuk membantu meyakinkan kemudahan penjangkauan di negara berkembang. Upaya kerja sama ini harus  memasukkan penelitian sosial dan perilaku yang bersangkutan.

3. Memperkuat kerja sama internasional untuk keamanan penyediaan darah melalui mengkoordinasi informasi teknis, mengajukan standar praktik pembuatan semua produk darah, serta mendorong didirkan dan diterapkan kemitraan untuk meyakinkan keamanan penyediaan darah di semua negara.

4. Memacu prakarsa perawatan global untuk memperkuat kemampuan nasional, terutama di negara yang paling membutuhkan, untuk meyakinkan penjangkauan layanan perawatan dan dukungan sosial secara terpadu, obat esensial dan cara pencegahan yang ada.

5. Menggerakan organisasi lokal, nasional dan internasional yang membantu remaja dan anak sebagai bagian kegiatan, termasuk yatim piatu, yang berisiko terinfeksi atau terpengaruh oleh HIV/AIDS, agar mendorong kemitraan global untuk mengurangi dampak pandemi HIV/AIDS pada remaja dan anak di seluruh dunia

6. Mendukung prakarsa untuk mengurangi kerentanan perempuan terhadap HIV/AIDS: dengan mendorong upaya nasional dan internasional yang bertujuan pemberdayaan perempuan; dengan meningkatkan status perempuan dan menghilangkan faktor sosial, ekonomi dan budaya yang merugikannya; dengan menciptakan keterlibatan perempuan dalam semua proses pembuatan kebijakan dan pelaksanaan yang penting buat mereka; serta membentuk hubungan dan memperkuat jaringan yang mendorong hak perempuan.

7. Memperkuat mekanisme nasional dan internasional yang berhubungan dengan HAM dan etika terkait HIV/AIDS, termasuk penggunaan dewan penasihat dan jaringan nasional dan wilayah yang menyediakan kepemimpinan, advokasi dan bimbingan agar meyakinkan bahwa asas non-diskriminasi, HAM dan etika merupakan bagian terpadu dalam penanggulangan pandemi HIV/AIDS.

Kami mendesak semua negara dan komunitas internasional untuk menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk langkah dan prakarsa yang dicatat di atas. Kami mendesak semua negara, UNAIDS dan penyokongnya untuk mengambil semua langkah yang mungkin untuk menerapkan Deklarasi ini sesuaidengan program multilateral dan bilateral, serta organisasi antarpemerintah dan LSM.

Negara-negara yang terwakili pada Konferensi Tingkat Tinggi Paris dan menandatangani Deklarasi:

Amerika Serikat, Argentina, Australia, Bahama, Belanda, Belgia,Brasil, Burundi, Cina, Denmark, Federasi Rusia, Filipina,Finlandia, India, Indonesia, Inggris, Itali, Jepang, Jerman, Jibuti,Kamboja, Kameroon, Kanada, Maroko, Meksiko, Mozambik,Norwegia, Pantai Gading, Perancis, Portugal, Rumania, Senegal, Spanyol, Swedia, Swiss, Tanzania, Thailand, Tunisia, Uganda,Vietnam, Zambia, Zimbabwe.

(Sumber : UNAIDS/99.43E)

  • Kalender

    • Agustus 2017
      S S R K J S M
      « Mei    
       123456
      78910111213
      14151617181920
      21222324252627
      28293031  
  • Cari