Fasilitas Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Fasilitas-fasilitas yang dapat diberikan kepada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) agar cepat berkembang dan memdapatkan kesempatan memacu pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut :

(1)   Pembiayaan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di dalam KEK dapat berasal dari:

a.     Pemerintah dan/atau pemerintah daerah;

b.    swasta;

c.     kerja sama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan swasta; atau

d.    sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)   Penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu satu pintu oleh administrator KEK

(3)   Memperoleh pendelegasian atau pelimpahan wewenang di bidang perizinan dari Pemerintah dan pemerintah daerah.

(4) Barang yang terkena ketentuan pembatasan impor dan ekspor dapat diberikan pengecualian dan/atau kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Setiap wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha di KEK diberikan fasilitas pajak penghasilan (PPh).

(6) Selain fasilitas PPh dapat juga diberikan tambahan fasilitas PPh sesuai dengan karakteristik Zona.

(7)  Fasilitas perpajakan juga dapat diberikan dalam waktu tertentu kepada penanam modal berupa pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(9)  Impor barang ke KEK dapat diberikan fasilitas berupa:

a.  penangguhan bea masuk;

b. pembebasan cukai, sepanjang barang tersebut merupakan bahan baku atau bahan penolong produksi;

c. tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk barang kena pajak; dan

d.  tidak dipungut PPh impor.

(10) Penyerahan barang kena pajak dari tempat lain di dalam daerah pabean ke KEK dapat diberikan fasilitas tidak dipungut PPN dan PPnBM berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(11)  Penyerahan barang kena pajak dari tempat lain di dalam daerah pabean ke KEK dapat diberikan fasilitas tidak dipungut PPN dan PPnBM berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(12) Setiap wajib pajak yang melakukan usaha di KEK diberikan insentif berupa pembebasan atau keringanan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(13) Di KEK diberikan kemudahan untuk memperoleh hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(14) Di KEK diberikan kemudahan dan keringanan di bidang perizinan usaha, kegiatan usaha, perindustrian, perdagangan, kepelabuhan, dan keimigrasian bagi orang asing pelaku bisnis, serta diberikan fasilitas keamanan.

(15) Di KEK tidak diberlakukan ketentuan yang mengatur bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal, kecuali yang dicadangkan untuk UMKM dan koperasi.

(16) Izin mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA) yang mempunyai jabatan sebagai direksi atau komisaris diberikan sekali dan berlaku selama TKA yang bersangkutan menjadi direksi atau komisaris.

Iklan

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus diwujudkan melalui penyelenggaraan pembangunan perekonomian nasional berdasar atas demokrasi ekonomi, namun sampai saat ini cita-cita dan tujuan nasional tersebut masih terus diperjuangkan dengan berbagai cara dan bentuk.  Memang banyak cara dan bentuk serta jalan mencapai masyarakat adil dan makmur, melalui berbagai jenis/macam  pembangunan  seperti pembangunan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, ekonomi, dan lain-lain yang kesemuanya berjalan secara paralel, hanya yang membedakan adalah bobot dan kecepatannya masing-masing.

Salah satu macamnya adalah pembangunan perekonomian nasional, namun sampai dengan saat ini belum terlihat adanya produk hukum yang mengatur tentang Sistim Ekonomi Nasional seperti halnya pembangunan pendidikan kita ssudah memiliki Undang-undang Sistim Pendidikan Nasional dan mudah-mudahan beberapa saat lagi juga akan muncul Undang-undang Sistim Kesehatan Nasional.

Ekonomi Nasional dalam gerak dan kiprahnya tidak terlepas dari kontribusi ekonomi regional maupun ekonomi lokal, hal ini sudah sangat disadari oleh Pemerintah . Sehingga setiap daerah diharapkan dapat mengembangkan perekonomiannya sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah tersebut.  Untuk mempercepat pengembangan ekonomi di wilayah tertentu yang bersifat strategis bagi pengembangan ekonomi nasional dan untuk menjaga keseimbangan kemajuan suatu daerah dalam kesatuan ekonomi nasional, perlu dikembangkan Kawasan Ekonomi Khusus .

Kebijakan ini telah diamanatkan dalam  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, ketentuan mengenai Kawasan Ekonomi Khusus diatur dengan Undang-Undang. (Pasal 31 ayat (3)).

Kebijakan Pemerintah untuk memberikan peluang terbentuknya Kawasan Ekonomi Khusus ini dalam rangka percepatan pengembangan ekonomi wilayah memang tidak terlepas dari peran Pemerintah dalam bidang perekonomian yang mempunyai 3 fungsi sebagaimana yang dikemukakan oleh P.A. Samuelson yaitu :

1.  Mengoreksi kegagalan pasar demi efisiensi;

2.  Membuat program untuk melakukan pemerataan pendapatan dengan menggunakan instrumen pajak dan pengeluaran pemerintah;

3.  Membuat kebijakan fiskal dan moneter untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tangguh.

Kawasan Ekonomi Khusus, yang selanjutnya disebut KEK, adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.

Berbicara fungsi ekonomi tentunya tidak bisa terlepas dari topik-topik utama dalam masalah ekonomi yaitu : a. Jenis barang dan jasa apa yang akan diproduksi ?; b. Bagaimana cara menghasilkan barang dan jasa tersebut ?; c. Untuk siapa barang dan jasa tersebut diproduksi ?.

KEK dikembangkan melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategi dan berfungsi untuk menampung kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional.

KEK terdiri atas satu atau beberapa Zona antara lain : pengolahan ekspor, logistik, industri, pengembangan teknologi, pariwisata,  energi,  dan/atau  ekonomi lain.

Di dalam KEK dapat dibangun fasilitas pendukung dan perumahan bagi pekerja. Di dalam setiap KEK disediakan lokasi untuk usaha mikro, kecil, menengah (UMKM), dan koperasi, baik sebagai Pelaku Usaha maupun sebagai pendukung kegiatan perusahaan yang berada di dalam KEK.

Lokasi yang dapat diusulkan untuk menjadi KEK harus memenuhi kriteria:

a.    sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan tidak berpotensi mengganggu kawasan lindung;

b.    pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan mendukung KEK;

c.    terletak pada posisi yang dekat dengan jalur perdagangan internasional atau dekat dengan jalur pelayaran internasional di Indonesia atau terletak pada wilayah potensi sumber daya unggulan; dan

d.    mempunyai batas yang jelas.

Pembentukan KEK diusulkan kepada Dewan Nasional oleh salah satu dari :

  1. Badan Usaha;
  2. pemerintah kabupaten/kota; atau
  3. pemerintah provinsi.

Dalam hal usulan diajukan oleh Badan Usaha maka usulan disampaikan melalui pemerintah provinsi setelah memperoleh persetujuan pemerintah kabupaten /kota.

Dalam hal usulan diajukan oleh pemerintah kabupaten/kota maka usulan disampaikan melalui pemerintah provinsi.

Dalam hal usulan diajukan oleh pemerintah provinsi maka usulan disampaikan setelah mendapat persetujuan pemerintah kabupaten/kota.

Usulan dilengkapi persyaratan paling sedikit:

a.    peta lokasi pengembangan serta luas area yang diusulkan yang terpisah dari permukiman penduduk;

b.    rencana tata ruang KEK yang diusulkan dilengkapi dengan peraturan zonasi;

c.    rencana dan sumber pembiayaan;

d.    analisis mengenai dampak lingkungan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e.    hasil studi kelayakan ekonomi dan finansial; dan

f.     jangka waktu suatu KEK dan rencana strategis.

KEK harus siap beroperasi dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan. Dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tersebut Dewan Nasional melakukan evaluasi setiap tahun dan hasil evaluasi disampaikan kepada pengusul untuk ditindaklanjuti.

Pembiayaan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di dalam KEK dapat berasal dari:

a.    Pemerintah dan/atau pemerintah daerah;

b.    swasta;

c.    kerja sama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan swasta; atau

d.    sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelembagaan yang terlibat dalam operasional KEK adalah antara lain :

1.  Dewan Nasional yang berkedudukan di Pusat Pemerintahan yang dibentuk dengan Keputusan Presiden yang keanggotaannya terdiri atas menteri  dan kepala lembaga pemerintah nonkementrian. Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Nasional akan membentuk Sekretariat Dewan Nasional.

2.  Dewan Kawasan yang berkedudukan di Provinsi yang dibentuk dengan  Keputusan Presiden yang keanggotaannya terdiri atas wakil Pemerintah dan wakil Pemerintah Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Kawasan akan membentuk Sekretariat Dewan Kawasan.

3.  Administrator Kawasan Ekonomi Khusus  yang berkedudukan pada kawasan ekonomi khusus dibentuk dengan Keputusan Dewan Kawasan yang keanggotaannya diatur kemudian.

4.  Badan Usaha Pengelola yang berfungsi sebagai penyelenggara kegiatan usaha di KEK, dapat berupa: BUMN/BUMD; Badan Usaha Koperasi; Badan Usaha Swasta;  atau Badan Usaha Patungan antara Swasta dan/atau Koperasi dengan Pemerintah, dan/atau Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/kota.

5.  Lembaga Kerjasama Tripartit Khusus yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur

6.  Dewan Pengupahan yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur yang keanggotaannya terdiri atas unsur pemerintah, unsur pemerintah daerah, unsur serikat pekerja/serikat buruh, unsur asosiasi pengusaha, tenaga ahli dan perguruan tinggi.

Bagaimana dengan Provinsi Kalimantan Selatan yang saat ini telah memiliki KAPET Batulicin, apakah masih bisa dipertahankan sebagai suatu kawasan yang berfungsi mirip KEK atau perlu dipertimbangkan kembali untuk diusulkan  sebagai KEK di Provinsi Kalimantan Selatan tapi tentunya dengan penyesuain-penyesuaian kembali sesuai dengan syarat terbentuknya KEK menurut Undang-undang KEK. Atau mungkin perlu ada alternatif-alternatif lain yang diajukan sebagai calon-calon KEK di provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan derap langkah pembangunan Kalimantan Selatan ke depan yang tertuang dalam RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan sampai dengan tahun 2025 yang berangan-angan Kalsel sebagai wilayah perdagangan dan jasa berbasis agro industri.

Tentunya diperlukan kajian-kajian kembali yang menyeluruh dengan mempertimbangkan berbagai aspek ipoleksosbudhankam secara mendalam dengan melihat potensi dan kekhasan Kalimantan Selatan dari sudut pandang geoekonomi dan geostrategi.

Kesejahteraan Umum ? Tanggung jawab siapa ?

Sungguh bukanlah tanggung jawab yang ringan bagi seorang kepala pemerintahan baik itu presiden, gubernur, bupati/walikota dan kepala desa. Tanggung jawab itu diperolehnya melalui sebuah sistem yang disepakati bersama oleh masyarakat, bangsa dan negara. Keinginan untuk menerima tanggung jawab tersebut seiring dengan keinginan dia pribadi perseorangan yang dia salurkan  melalui organisasi partai politik ataupun tidak karena sistem telah memberikan peluang melalui cara lain.

Isi tanggung jawab tersebut secara tegas tertulis dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi : “ . . . . . . untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan , perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka . . . . . “ .

Menurut Dr. Munawar Ismail dalam bukunya yang berjudul “Sistem Ekonomi Nasional” dikatakan bahwa kesejahteraan umum dapat dicapai apabila 2 (dua) syarat kumulatif dipenuhi yaitu , pertama, terjaminnya pemenuhan kebutuhan primer sehingga semua warga negara secara minimal bisa hidup secara layak, kedua, tersedianya kesempatan bagi semua warga negara untuk meraih kehidupan yang lebih baik di atas kebutuhan primer. Syarat pertama dimaksudkan agar tidak ada warga negara yang hidupnya terlantar (kebutuhan primer terpenuhi yaitu bisa makan,  bisa berpakaian, memiliki tempat tinggal permanen, dan memiliki pendidikan, kesehatan dan sarana komunikasi yang memadai), dan syarat kedua,  memberikan peluang kepada mereka yang mampu untuk meraih kehidupan yang lebih baik lagi di atas kebutuhan primer.

Semua hal tersebut adalah kebutuhan secara materi namun kesejahteraan sendiri tidak hanya terpenuhinya kebutuhan materi tapi juga kebutuhan yg non-materi seperti kebutuhan spiritual, keamanan jiwa/kehidupan dan kemurnian akal. Kebutuhan spritual terpenuhi apabila seseorang sudah bisa menjalankan perintah agama dengan sempurna, juga seseorang akan sejahtera bila mereka terbebas dari ancaman terhadap keselamatan jiwa dan hartanya. Terlebih dari itu yang juga sangat penting adalah terjaganya kemurnian akal seseorang  agar tetap terjaga sifat kemanusiannya.

Sekali lagi tugas dan tanggung jawab tersebut bukanlah tanggung jawab yang ringan, dan juga akan menjadi berat bagi kita untuk mengukurnya tapi bukan berarti tidak bisa untuk diukur keberhasilannya secara kuantitatif.

Banyak indikator yang bisa dipakai untuk mengukur seperti IPM (Indeks Pembangunan Manusia/HDI), Tingkat kriminalitas yang terjadi di masyarakat, angka kemiskinan, indeks kesetaraan jender dan lain-lain.

Tapi yang juga menjadi pertanyaan adalah adakah yang berani mematok angka yang akan dicapainya dalam masa tugasnya menjalankan pemerintahan selama masa bakti tertentu ?  sekecil apapun kenaikannya.

Tapi juga bukan tidak mungkin bahwa ada yang berani mematok angka yang menjadi targetnya sekecil apapun kenaikannya tapi itu realistis.

Semoga masyarakat semakin hari semakin sejahtera. Amin Allahuma amin.

Jalan Umum

Setiap hari, setiap waktu, setiap saat terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan  dapat kita lihat di berbagai media televisi ataupun berita di media cetak, tidak sedikit juga berita tentang saling lempar tanggung jawab terhadap kerusakan jalan, dan lain-lain, semuanya membawa korban diantara pengguna jalan. Bagaimana menyikapi hal ini ? dimana peran pemerintah ? dimana peran masyarakat ?  yang jelas adalah kedua-duanya berperan dan tentunya dengan porsinya masing-masing !! sebagai gambaran untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut secara arif, mari kita lihat sedikit serba serbi tentang jalan di negara kita ini.

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yanag berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jan lori, dan jalan kabel. (UU RI No. 38 Tahun 2004 , Pasal 1).

Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah negara, dan fungsi masyarakat seerta dalam memajaukan kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah, membentuk dan memperkukuh kesatuan nasional untuk memantapkan pertahan dan keamanan nasional, serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujuddkan sasaran pembangunan nasional.

Dari aspek ekonomi, jalan sebagai modal sosial masyarakat merupakan katalisator diantara proses produksi, pasar, dan konsumen akhir.

Dari aspek sosial budaya, keberadaan jalan membuka cakrawala masyarakat yang dapat menjadi wahana perubahan sosial, membangun toleeransi, dan mencairkan sekat budaya.

Dari aspek lingkungan,  keberadan jalan diperlukan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Dari aspek politik, keberadaan jalan menghubungkan dan mengikat antar daerah, sedangkan dari aspek pertahanan dan keamanan, keberadaan jalan memberikan akses dan mobilitas dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan.

Ternyata sebuah jalan secara sendiri-sendiri per ruas jalan maupun kedudukannya sebagai salah satu unsur sistem transportasi, mempunyai peran yang sangat vital bagi sebuah negara secara umum,  atau bagi sebuah propinsi atau bagi sebuah kabupaten/kota. Melihat pentingnya peranan ini, pertanyaannya siapakah yang berhak dan berkewajiban dalam penyelenggaraannya ini ?  jawabnya pasti pemerintah, dalam hal ini adalah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Sesuai peruntukannya, jalan terbagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu jalan umum dan jalan khusus, dimana jalan umum adalah jalan yang dibangun oleh Pemerintah dan diperuntukkan bagi lalu lintas umum sedangkan jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan  pada pasal 25, jalan umum menurut statusnya dikelompokkan atas :

  1. Jalan Nasional, dimana jalan nasional  ini merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.
  2. Jalan Propinsi, merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer  yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.
  3. Jalan Kabupaten, merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk jalan ansional dan jalan provinsi, yang menghubungkan  ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten,  dan jalan strategis kabupaten.
  4. Jalan Kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil, serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada di dalam kota.
  5. Jalan Desa, adalah jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di desa, serta jalan lingkungan.

Bagaimana keadaan jalan-jalan yang menjadi hak dan tanggung jawab pemerintah daerah di Kalimantan Selatan ? sudahkah masing-masing pemerintah mulai Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota (diluar pemerintahan desa !!! ) melakukan pengaturan akan jalan-jalan umum yang menjadi tanggung jawabnya ?

Pengaturan jalan yang dimaksudkan adalah antara lain :

  1. Perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan berdasarkan kebijakan nasional dibidang jalan dengan memperhatikan keserasian antar daerah dan antar kawasan.
  2. Penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan
  3. Penetapan fungsi jalan dalam sistem jaringan jalan sekunder dan jalan kolektor yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten, antar ibukota kabupaten, jalan lokal, dan jalan lingkungan dalam ssistem jaringan primer . (khusus pemerintah provinsi !)
  4. Penetapan status jalan masing-masing, Jalan Provinsi oleh Gubernur, Jalan Kabupaten/Kota dan Desa oleh Bupati/Walikota.
  5. Penyusunan perencanaan jalan jaringan sesuai tanggung jawabnya masing-masing.

Kesemuanya merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah, sedangkan peran masyarakat untuk dapat menjamin berfungsinya jalan sesuai dengan perannya menurut undang-undang adalah sebagai berikut :

  1. Masyarakat wajib ikut serta menjaga ketertiban dalam pemanfaatan fungsi jalan.
  2. Masyarakat berhak memberi masukan kepada penyelenggara jalan dalam rangka pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan; berperan serta dalam penyelenggaraan jalan; memperoleh manfaat atas penyelenggaraan jalan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan; memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan jalan; memperoleh ganti kerugian yang layak akibat kesalahan dalam pembangunan jalan; dan mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerrugian akibat pembangunan jalan.

Untuk selanjutnya mari kita berdo’a dan berharap agar transportasi kita lancar dan semua berjalan sebagaimana mestinya dan semua pihak menjalankan perannya masing-masing.

Deklarasi Paris

Kami, Kepala Negara atau Perwakilan dari 42 negara berkumpul di Paris pada tanggal 1 Desember 1994 :

I. MEMAHAMI bahwa pandemi AIDS, dengan nilai dari besarnya, merupakan ancaman bagi kemanusiaan, bahwa penyebaran mempengaruhi semua kalangan masyarakat, bahwa pandemi ini menghambat perkembangan sosial dan ekonomi, terutama dalam negara yang paling terpengaruh, dan meningkatkan perbedaan di dalam dan di antara negara, bahwa kemiskinan dan diskriminasi merupakan faktor yang berperan dalam penyebaran pandemi, bahwa HIV/AIDS menimbulkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada keluarga dan komunitas, bahwa walaupun pandemi ini mengenai semua orang tanpa pengecualian, perempuan, anak dan remaja semakin cepat tertular, bahwa pendemi tidak hanya menyebabkan penderitaan fisik dan emosi, tetapi sering kali digunakan sebagai alasan bagi pelanggaran besar terhadap hak asasi manusia (HAM). MEMAHAMI JUGA bahwa segala bentuk hambatan budaya, hukum, ekonomi dan politik merintangi upaya informasi, pencegahan, perawatan dan dukungan, bahwa strategi pencegahan dan perawatan HIV/AIDS tidak dapat ipisahkan, dan oleh karena itu harus menjadi unsur terpadu dalam pendekatan yang efektif dan komprehensif untuk melawan pandemi AIDS, bahwa bentuk solidaritas lokal, nasional dan internasional yang baru yang sedang muncul, yang mencakup terutama orang yang hidup dengan HIV/AIDS dan organisasi komunitas.

II. MENYATAKAN kewajiban kami sebagai pimpinan politik untuk membuat perlawanan terhadap HIV/AIDS sebagai prioritas, kewajiban kami untuk bertindak dengan rasa iba dalam solidaritas/ kesetiakawanan dengan mereka yang terinfeksi HIV atau yang berisiko menjadi tertular, baik dalam masyarakat kami maupun internasional, ketetapan kami untuk memastikan bahwa semua orang yang hidup dengan HIV/AIDS dapat mewujudkan kenikmatan hak dan kebebasan mereka yang mendasar secara penuh dan sejajar tanpa kecuali dan dalam segala keadaan, ketetapan kami untuk melawan kemiskinan, stigma, dan diskriminasi, ketetapan kami untuk menggerakan semua masyarakat , sektor pemerintah dan swasta, organisasi komunitas dan orang yang hidup dengan HIV/AIDS dalam semangat kemitraan sejati, penghargaan dan dukungan kami untuk kegiatan dan pekerjaan yang dilakukan oleh lembaga multilateral, antar pemerintah, komunitas dan LSM, dan pengakuan kami atas peranan penting mereka dalam melawan pandemi AIDS, keyakinan kami bahwa tindakan yang lebih

tangguh dan terkoordinasi di seluruh dunia, bertahan terus menerus seperti yang dilakukan oleh UNAIDS dapat menghentikan pandemi AIDS.

III. BERJANJI DALAM KEBIJAKAN NASIONAL KAMI UNTUK melindungi dan mendorong hak individu, khususnya mereka yang hidup dengan atau rentan terhadap HIV/AIDS, melalui lingkungan sosial dan hukum, melibatkan secara penuh organisasi LSM dan organisasi komunitas serta Odha/Ohidha dalam perumusan dan penerapan kebijakan umum, meyakinkan perlindungan hukum yang sederajat bagi Odha/Ohidha dengan memperhatikan pemerolehan perawatan kesehatan, pekerjaan, perjalanan, tempat tinggal dan kesejahteraan sosial, meningkatkan rangkaian pendekatan esensial untuk pencegahan HIV/AIDS sebagai berikut:

  1. mendorong dan memudahkan penjangkauan produk dan strategi pencegahan yang sesuai dengan budaya, termasuk kondom dan pengobatan infeksi menular seksual,
  2. mendorong pendidikan pencegahan yang sesuai, termasuk pendidikan seks dan jender, untuk remaja di dalam maupun di luar sekolah,
  3. meningkatkan status, pendidikan dan kondisi kehidupan perempuan,
  4. melakukan kegiatan untuk mengurangi risiko untuk dan dengan kerja sama dengan kelompok yang rentan, seperti kelompok berisiko tinggi terhadap penularan seksual dan kelompok pendatang,
  5. keamanan penyediaan darah dan produk darah,
  6. memperkuatkan sistem perawatan kesehatan primer sebagai dasar pencegahan dan perawatan, dan memadukan kegiatan HIV/AIDS ke dalam sistem tersebut, agar meyakinkan penjangkauan yang sejajar bagi perawatan yang terpadu,
  7. menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk melawan pandemi HIV/AIDS secara lebih baik, termasuk dukungan yang cukup untuk Odha, LSM, dan organisasi komunitas yang bekerja dengan kelompok rentan.

IV. MENETAPKAN AGAR MENINGKATKAN KERJA SAMA MELALUI LANGKAH DAN PRAKARSA YANG BERIKUT.  Kami akan melakukannya dengan menyediakan perjanjian dan dukungan kami pada UNAIDS, sebagai kerangka yang pantas dan sesuai untuk menggalang kemitraan antara semua yang terlibat dan memberi bimbingan dan kepemimpinan di seluruh dunia dalam perlawanan terhadap HIV/AIDS. Ruang lingkup masing-masing prakarsa harus dijelaskan lebih jauh dan dikembangkan sesuai dengan UNAIDS dan forum lain yang terkait:

1.  Mendukung keterlibatan Odha/Ohidha melalui prakarsa untuk memperkuat kemampuan dan kerja sama antara jaringan Odha/ Ohidha dan organisasi komunitas. Dengan meyakinkan keterlibatan penuh mereka dalam penanggulangan kami terhadap HIV/AIDS pada semua tingkat nasional, wilayah, dan global, prakarsanya khususnya akan merangsang penciptaan suasana dukungan politik, hukum dan sosial.

2. Mendorong kerja sama global untuk penelitian HIV/AIDS dengan mendukung kemitraan antara sektor pemerintah dan swasta, agar memacu perkembangan teknologi pencegahan dan pengobatan, termasuk vaksin dan mikrobisida, dan untuk menyediakan langkah-langkah untuk membantu meyakinkan kemudahan penjangkauan di negara berkembang. Upaya kerja sama ini harus  memasukkan penelitian sosial dan perilaku yang bersangkutan.

3. Memperkuat kerja sama internasional untuk keamanan penyediaan darah melalui mengkoordinasi informasi teknis, mengajukan standar praktik pembuatan semua produk darah, serta mendorong didirkan dan diterapkan kemitraan untuk meyakinkan keamanan penyediaan darah di semua negara.

4. Memacu prakarsa perawatan global untuk memperkuat kemampuan nasional, terutama di negara yang paling membutuhkan, untuk meyakinkan penjangkauan layanan perawatan dan dukungan sosial secara terpadu, obat esensial dan cara pencegahan yang ada.

5. Menggerakan organisasi lokal, nasional dan internasional yang membantu remaja dan anak sebagai bagian kegiatan, termasuk yatim piatu, yang berisiko terinfeksi atau terpengaruh oleh HIV/AIDS, agar mendorong kemitraan global untuk mengurangi dampak pandemi HIV/AIDS pada remaja dan anak di seluruh dunia

6. Mendukung prakarsa untuk mengurangi kerentanan perempuan terhadap HIV/AIDS: dengan mendorong upaya nasional dan internasional yang bertujuan pemberdayaan perempuan; dengan meningkatkan status perempuan dan menghilangkan faktor sosial, ekonomi dan budaya yang merugikannya; dengan menciptakan keterlibatan perempuan dalam semua proses pembuatan kebijakan dan pelaksanaan yang penting buat mereka; serta membentuk hubungan dan memperkuat jaringan yang mendorong hak perempuan.

7. Memperkuat mekanisme nasional dan internasional yang berhubungan dengan HAM dan etika terkait HIV/AIDS, termasuk penggunaan dewan penasihat dan jaringan nasional dan wilayah yang menyediakan kepemimpinan, advokasi dan bimbingan agar meyakinkan bahwa asas non-diskriminasi, HAM dan etika merupakan bagian terpadu dalam penanggulangan pandemi HIV/AIDS.

Kami mendesak semua negara dan komunitas internasional untuk menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk langkah dan prakarsa yang dicatat di atas. Kami mendesak semua negara, UNAIDS dan penyokongnya untuk mengambil semua langkah yang mungkin untuk menerapkan Deklarasi ini sesuaidengan program multilateral dan bilateral, serta organisasi antarpemerintah dan LSM.

Negara-negara yang terwakili pada Konferensi Tingkat Tinggi Paris dan menandatangani Deklarasi:

Amerika Serikat, Argentina, Australia, Bahama, Belanda, Belgia,Brasil, Burundi, Cina, Denmark, Federasi Rusia, Filipina,Finlandia, India, Indonesia, Inggris, Itali, Jepang, Jerman, Jibuti,Kamboja, Kameroon, Kanada, Maroko, Meksiko, Mozambik,Norwegia, Pantai Gading, Perancis, Portugal, Rumania, Senegal, Spanyol, Swedia, Swiss, Tanzania, Thailand, Tunisia, Uganda,Vietnam, Zambia, Zimbabwe.

(Sumber : UNAIDS/99.43E)

Listrik Kalimantan Selatan 2025

Kalimantan Selatan 2025 sebagai wilayah perdagangan dan jasa ditambah dengan spesifikasi agro industri, dapat kita bayangkan bahwa untuk kegiatan perdagangan dan jasa pasti memerlukan sejumlah perkantoran dan sejumlah pasar dalam berbagai bentuk mulai yang tradisional maupun yang modern bahkan yang sudah menggunakan pola virtual market, semuanya memerlurkan sumber daya listrik yang besar. Ditambah lagi dengan industri pendukung yang tentunya pasti memerlukan daya listrik terpasang yang besar pula dan yang tidak kalah penting adalah listrik yang diperlukan oleh masyarakat Kalimantan Selatan pada tahun 2025 dengan prediksi jumlah penduduk sebesar 4.643.573 jiwa , dengan mengambil rata-rata 1 KK terdiri dari 5 orang maka jumlah KKnya adalah 928.715 dan dengan asumsi 1 KK memerlukan daya listrik 1.500 Watt maka yang diperlukan adalah sekitar 1.393.071.900 Watt atau 1.292 MW. Secara gampang-gampangan menghitung total keperluan listrik kalsel 2025, kita kalikan 2 saja maka daya yang dibutuhkan 2.584 MW.

Sekarang ini kapasitas listrik Kalselteng hanya 300 MW, berasal dari PLTA Riam Kanan, PLTU Asam Asam tahap pertama, serta beberapa buah Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD). Sementara, pemakaian listrik pada beban puncak sudah mencapai 310 MW sehingga di wilayah ini seringkali mengalami pemadaman.
Listrik Tenaga Uap (PLTU) Asam Asam tahap kedua dengan investasi Rp1,3 triliun dan kapasitas 2 x 65 MW atas bantuan Cina dengan masa pengembalian 10 tahun.

Untuk sementara sampai 2010 berarti kapasitas terpasang sudah mencapai 365 MW, namun juga harus kita sadari bahwa saat ini antrean pemasangan sambungan RT untuk perumahan sudah menumpuk sehingga kapasitas terpasang yang ada inipun nantinya akan segera terserap semua.

Menyikapi ini, PLN juga sudah memiliki kiat khusus untuk penanggulangan jangka pendek berskala nasional melalui fast track program 10.000 MW, dimana salah satunya adalah pengembangan PLTU Asam-Asam tahap kedua tersebut.

Kondisi ini lebih spesifik seyogyanya disikapi sendiri oleh Kalimantan Selatan yang tidak mungkin menggantungkan pada program pengembangan dari PLN saja, tetapi harus difasilitasi oleh masyarakat Kalimantan Selatan sendiri dengan memberikan kemudahan-kemudahan investasi di bidang kelistrikan serta membantu menjembatani para pengembang kelistrikan dengan pihak PLN sehingga cepat terealisasinya penandatangan PPA (Power Purchase Aggreement / Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik).

Memang tidak sedikit dana yang diperlukan, bayangkan saja untuk mendapatkan 65 MW saja diperlukan dana Rp.1,3 triliun, jadi kalau untuk memenuhi kekurangan daya tersebut yaitu (2.584 MW-365 MW)= 2.219 MW diperlukan dana sekitar (2.219 MW/65 MW) x Rp.1,3 Triliun= Rp.44,38 Triliun.

Besarnya angka ini tentunya tidak sekaligus diperlukan tapi dialokasikan secara bertahap setiap tahun tahapan pembangunan dimana yang ideal adalah 3 kali saja sesuai dengan waktu yang tersisa yaitu tinggal 16 tahun saja kita akan berada di tahun 2025.

Kebutuhan akan listrik ini bagi masyarakat sudah hampir setara dengan kebutuhan sembako, jadi pasti laku dijual dan tidak akan rugi, apalagi kalau melihat kebutuhan listrik nasional yang cukup besar.

Peluang ini terbuka untuk para investor bahkan bagi pemerintah prov, kab/kota untuk berkonsorsium membangun bersama PLTU dengan didanai sendiri secara bersama melalui Bank BPD yang memiliki motto “Banknya Urang Banua” .

Kecamatan sebagai front office

Kesejahteraan rakyat dan kesejahteraan masyarakat, siapa yang menjadi rakyat dan siapa pula yang menjadi masyarakat ? dan siapa yang bertugas mensejahterakan keduanya ?

Jawaban yang gampang-gampangannya adalah dinegara kita ini yang berdaulat adalah rakyat yang kedaulatannya diserahkan kepada wakil-wakilnya di DPR-RI, DPRD Prov dan DPRD Kab/kota, sedang rakyat yang menitipkan kedaulatannya tadi adalah orang-orang yang telah berKTP, jadi kesimpulannya rakyat adalah mereka yang cukup umur dan telah berKTP.

Bagaimana dengan masyarakat ?  masyarakat adalah rakyat ditambahkan dengan orang-orang yg umurnya dibawah syarat-syarat umur untuk memiliki KTP dan ditambah pula orang-orang yang tidak/belum memiliki KTP tetapi termasuk WNI.

Jawaban pertanyaan kedua tentang siapa yang bertugas, maka jawabannya adalah pemerintah, baik itu pemerintah pusat, pemerintah prov atau pun pemerintah kab/kota. Untuk sementara mari kita tinggalkan dulu pemerintah pusatnya, mari kita fokus kepada pemprov dan pemkab/ko yang juga mempunyai tugas tersebut. Dalam menjalankan tugasnya pemprov dan pemkab/ko dilandasi oleh undang undang No. 32 tahun 2004, dimana untuk mensejahterakan tadi diamanatkan dengan cara memberi pelayanan, memberdayakan, dan memberikan peran serta kepada masyarakat itu sendiri untuk mensejahterakan dirinya. Bukanlah hal yang mudah untuk melaksanakannya, dimana keberhasilan kesejahteraan ini dapat dilihat melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM/Human Development index) yang diperoleh dari mengukur tingkat penghasilan masyarakat, tingkat atau derajat kesehatan masyarakat dan tingkat pendidikan masyarakat.

Dari tiga cara pemerintah mensejahterakan masyarakatnya tadi, pelayanan,pemberdayaan, peran serta masyarakat, kita fokuskan lagi pada tugas pelayanan kepada masyarakat khususnya untuk mendongkrak nilai IPM/HDI pada bidang pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat. Untuk mempercepat dan menjamin percepatannya, tentu pelayanannya harus prima (excelent services) dengan ciri-ciri yaitu better, cheaper, simpler and faster.

Saat ini yang lebih banyak berhadapan langsung dengan masyarakat adalah pemerintah kab/kota yang didukung oleh segenap perangkatnya, banyak terobosan telah dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan situasi serta kemampuan keuangan masing-masing kab/kota. Yang sedang terkenal sekarang adalah pemkab/ko memberikan kemudahan pelayanan administrasi melalui sebuah lembaga pelayanan khusus dengan tiap-tiap daerah masing-masing memberi nama yang berbeda beda tapi intinya bahwa lembaga tersebut memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat secara lebih baik, cepat, murah dan mudah. Begitu juga dalam pelayanan kesehatan yang tentunya sudah memiliki standar pelayanan minimal bidang kesehatan, tiap daerah juga berbeda menyikapinya, ada yang bertumpu pada administrasinya saja, ada yang meminimalkan biayanya bahkan ada yang menggratiskannya dari segala macam biaya. Dalam bidang pendidikanpun juga demikian.

Pemkab/ko dalam posisinya berhadapan langsung dengan masyarakat melalui perangkatnya, maka posisi yang terdepan adalah Kecamatan yang kedudukannya sebagai perangkat daerah. Dalam kedudukannya sebagai perangkat daerah, dapat kita kelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok dalam posisinya terhadap pemkab/ko, yaitu kelompok pertama adalah hanya sekedar kewajiban bahwa kecamatan itu memang harus ada sesuai ketentuannya yang harus dibiayai secara keseluruhan oleh pemkab/ko mulai personil lengkap dengan gaji dan tunjangan lainnya, sarana prasaranya lengkap dengan biaya pemeliharaannya. Kelompok kedua, sama seperti kelompok pertama tapi sudah mulai ada peran dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam turut serta meningkatkan skor IPM di wilayahnya sehingga dalam hal ini kecamatan menjadi bagian dari pemkab/ko dalam perannya mensejahterakan masyarakat. Dan kelompok yang ketiga inilah yang menjadi harapan pemkab/ko yaitu pemkab/ko menjadikan kecamatan kecamatan sebagai tumpuan utama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mencapai tahapan yang ketiga ini perlu dipersiapkan mulai sekarang antara lain: 1). Regulasi; 2). SDM ; 3). Lembaga-lembaga pelayanan tingkat kecamatan; 4). Sarana dan prasarananya; dan 5). Alokasi anggarannya.

Untuk mendudukkan kecamatan dalam posisi terdepat tersebut dan kalau boleh ditambahkan dengan istilah “Kecamatan sebagai front office pemkab/ko” dalam pelayanan kepada masyarakat, memerlukan banyak pengorbanan. Yang pertama bahwa alokasi anggaran dikecamatan akan sangat besar karena PNSnya akan bertambah banyak, sarana dan prasaranya juga bertambah banyak yang juga secara otomatis memerlukan biaya pemeliharaan yang banyak pula, dan yang kedua adalah kesediaan dan kerelaan perangkat kabupaten mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada kecamatan.

Mari kita semua merenungkannya untuk menyempurnakan harapan-harapan ini.