Fasilitas Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Fasilitas-fasilitas yang dapat diberikan kepada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) agar cepat berkembang dan memdapatkan kesempatan memacu pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut :

(1)   Pembiayaan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di dalam KEK dapat berasal dari:

a.     Pemerintah dan/atau pemerintah daerah;

b.    swasta;

c.     kerja sama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan swasta; atau

d.    sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)   Penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu satu pintu oleh administrator KEK

(3)   Memperoleh pendelegasian atau pelimpahan wewenang di bidang perizinan dari Pemerintah dan pemerintah daerah.

(4) Barang yang terkena ketentuan pembatasan impor dan ekspor dapat diberikan pengecualian dan/atau kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Setiap wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha di KEK diberikan fasilitas pajak penghasilan (PPh).

(6) Selain fasilitas PPh dapat juga diberikan tambahan fasilitas PPh sesuai dengan karakteristik Zona.

(7)  Fasilitas perpajakan juga dapat diberikan dalam waktu tertentu kepada penanam modal berupa pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(9)  Impor barang ke KEK dapat diberikan fasilitas berupa:

a.  penangguhan bea masuk;

b. pembebasan cukai, sepanjang barang tersebut merupakan bahan baku atau bahan penolong produksi;

c. tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk barang kena pajak; dan

d.  tidak dipungut PPh impor.

(10) Penyerahan barang kena pajak dari tempat lain di dalam daerah pabean ke KEK dapat diberikan fasilitas tidak dipungut PPN dan PPnBM berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(11)  Penyerahan barang kena pajak dari tempat lain di dalam daerah pabean ke KEK dapat diberikan fasilitas tidak dipungut PPN dan PPnBM berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(12) Setiap wajib pajak yang melakukan usaha di KEK diberikan insentif berupa pembebasan atau keringanan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(13) Di KEK diberikan kemudahan untuk memperoleh hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(14) Di KEK diberikan kemudahan dan keringanan di bidang perizinan usaha, kegiatan usaha, perindustrian, perdagangan, kepelabuhan, dan keimigrasian bagi orang asing pelaku bisnis, serta diberikan fasilitas keamanan.

(15) Di KEK tidak diberlakukan ketentuan yang mengatur bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal, kecuali yang dicadangkan untuk UMKM dan koperasi.

(16) Izin mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA) yang mempunyai jabatan sebagai direksi atau komisaris diberikan sekali dan berlaku selama TKA yang bersangkutan menjadi direksi atau komisaris.

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus diwujudkan melalui penyelenggaraan pembangunan perekonomian nasional berdasar atas demokrasi ekonomi, namun sampai saat ini cita-cita dan tujuan nasional tersebut masih terus diperjuangkan dengan berbagai cara dan bentuk.  Memang banyak cara dan bentuk serta jalan mencapai masyarakat adil dan makmur, melalui berbagai jenis/macam  pembangunan  seperti pembangunan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, ekonomi, dan lain-lain yang kesemuanya berjalan secara paralel, hanya yang membedakan adalah bobot dan kecepatannya masing-masing.

Salah satu macamnya adalah pembangunan perekonomian nasional, namun sampai dengan saat ini belum terlihat adanya produk hukum yang mengatur tentang Sistim Ekonomi Nasional seperti halnya pembangunan pendidikan kita ssudah memiliki Undang-undang Sistim Pendidikan Nasional dan mudah-mudahan beberapa saat lagi juga akan muncul Undang-undang Sistim Kesehatan Nasional.

Ekonomi Nasional dalam gerak dan kiprahnya tidak terlepas dari kontribusi ekonomi regional maupun ekonomi lokal, hal ini sudah sangat disadari oleh Pemerintah . Sehingga setiap daerah diharapkan dapat mengembangkan perekonomiannya sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah tersebut.  Untuk mempercepat pengembangan ekonomi di wilayah tertentu yang bersifat strategis bagi pengembangan ekonomi nasional dan untuk menjaga keseimbangan kemajuan suatu daerah dalam kesatuan ekonomi nasional, perlu dikembangkan Kawasan Ekonomi Khusus .

Kebijakan ini telah diamanatkan dalam  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, ketentuan mengenai Kawasan Ekonomi Khusus diatur dengan Undang-Undang. (Pasal 31 ayat (3)).

Kebijakan Pemerintah untuk memberikan peluang terbentuknya Kawasan Ekonomi Khusus ini dalam rangka percepatan pengembangan ekonomi wilayah memang tidak terlepas dari peran Pemerintah dalam bidang perekonomian yang mempunyai 3 fungsi sebagaimana yang dikemukakan oleh P.A. Samuelson yaitu :

1.  Mengoreksi kegagalan pasar demi efisiensi;

2.  Membuat program untuk melakukan pemerataan pendapatan dengan menggunakan instrumen pajak dan pengeluaran pemerintah;

3.  Membuat kebijakan fiskal dan moneter untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tangguh.

Kawasan Ekonomi Khusus, yang selanjutnya disebut KEK, adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.

Berbicara fungsi ekonomi tentunya tidak bisa terlepas dari topik-topik utama dalam masalah ekonomi yaitu : a. Jenis barang dan jasa apa yang akan diproduksi ?; b. Bagaimana cara menghasilkan barang dan jasa tersebut ?; c. Untuk siapa barang dan jasa tersebut diproduksi ?.

KEK dikembangkan melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategi dan berfungsi untuk menampung kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional.

KEK terdiri atas satu atau beberapa Zona antara lain : pengolahan ekspor, logistik, industri, pengembangan teknologi, pariwisata,  energi,  dan/atau  ekonomi lain.

Di dalam KEK dapat dibangun fasilitas pendukung dan perumahan bagi pekerja. Di dalam setiap KEK disediakan lokasi untuk usaha mikro, kecil, menengah (UMKM), dan koperasi, baik sebagai Pelaku Usaha maupun sebagai pendukung kegiatan perusahaan yang berada di dalam KEK.

Lokasi yang dapat diusulkan untuk menjadi KEK harus memenuhi kriteria:

a.    sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan tidak berpotensi mengganggu kawasan lindung;

b.    pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan mendukung KEK;

c.    terletak pada posisi yang dekat dengan jalur perdagangan internasional atau dekat dengan jalur pelayaran internasional di Indonesia atau terletak pada wilayah potensi sumber daya unggulan; dan

d.    mempunyai batas yang jelas.

Pembentukan KEK diusulkan kepada Dewan Nasional oleh salah satu dari :

  1. Badan Usaha;
  2. pemerintah kabupaten/kota; atau
  3. pemerintah provinsi.

Dalam hal usulan diajukan oleh Badan Usaha maka usulan disampaikan melalui pemerintah provinsi setelah memperoleh persetujuan pemerintah kabupaten /kota.

Dalam hal usulan diajukan oleh pemerintah kabupaten/kota maka usulan disampaikan melalui pemerintah provinsi.

Dalam hal usulan diajukan oleh pemerintah provinsi maka usulan disampaikan setelah mendapat persetujuan pemerintah kabupaten/kota.

Usulan dilengkapi persyaratan paling sedikit:

a.    peta lokasi pengembangan serta luas area yang diusulkan yang terpisah dari permukiman penduduk;

b.    rencana tata ruang KEK yang diusulkan dilengkapi dengan peraturan zonasi;

c.    rencana dan sumber pembiayaan;

d.    analisis mengenai dampak lingkungan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e.    hasil studi kelayakan ekonomi dan finansial; dan

f.     jangka waktu suatu KEK dan rencana strategis.

KEK harus siap beroperasi dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan. Dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tersebut Dewan Nasional melakukan evaluasi setiap tahun dan hasil evaluasi disampaikan kepada pengusul untuk ditindaklanjuti.

Pembiayaan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di dalam KEK dapat berasal dari:

a.    Pemerintah dan/atau pemerintah daerah;

b.    swasta;

c.    kerja sama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan swasta; atau

d.    sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelembagaan yang terlibat dalam operasional KEK adalah antara lain :

1.  Dewan Nasional yang berkedudukan di Pusat Pemerintahan yang dibentuk dengan Keputusan Presiden yang keanggotaannya terdiri atas menteri  dan kepala lembaga pemerintah nonkementrian. Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Nasional akan membentuk Sekretariat Dewan Nasional.

2.  Dewan Kawasan yang berkedudukan di Provinsi yang dibentuk dengan  Keputusan Presiden yang keanggotaannya terdiri atas wakil Pemerintah dan wakil Pemerintah Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Kawasan akan membentuk Sekretariat Dewan Kawasan.

3.  Administrator Kawasan Ekonomi Khusus  yang berkedudukan pada kawasan ekonomi khusus dibentuk dengan Keputusan Dewan Kawasan yang keanggotaannya diatur kemudian.

4.  Badan Usaha Pengelola yang berfungsi sebagai penyelenggara kegiatan usaha di KEK, dapat berupa: BUMN/BUMD; Badan Usaha Koperasi; Badan Usaha Swasta;  atau Badan Usaha Patungan antara Swasta dan/atau Koperasi dengan Pemerintah, dan/atau Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/kota.

5.  Lembaga Kerjasama Tripartit Khusus yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur

6.  Dewan Pengupahan yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur yang keanggotaannya terdiri atas unsur pemerintah, unsur pemerintah daerah, unsur serikat pekerja/serikat buruh, unsur asosiasi pengusaha, tenaga ahli dan perguruan tinggi.

Bagaimana dengan Provinsi Kalimantan Selatan yang saat ini telah memiliki KAPET Batulicin, apakah masih bisa dipertahankan sebagai suatu kawasan yang berfungsi mirip KEK atau perlu dipertimbangkan kembali untuk diusulkan  sebagai KEK di Provinsi Kalimantan Selatan tapi tentunya dengan penyesuain-penyesuaian kembali sesuai dengan syarat terbentuknya KEK menurut Undang-undang KEK. Atau mungkin perlu ada alternatif-alternatif lain yang diajukan sebagai calon-calon KEK di provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan derap langkah pembangunan Kalimantan Selatan ke depan yang tertuang dalam RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan sampai dengan tahun 2025 yang berangan-angan Kalsel sebagai wilayah perdagangan dan jasa berbasis agro industri.

Tentunya diperlukan kajian-kajian kembali yang menyeluruh dengan mempertimbangkan berbagai aspek ipoleksosbudhankam secara mendalam dengan melihat potensi dan kekhasan Kalimantan Selatan dari sudut pandang geoekonomi dan geostrategi.

Millennium Development Goals (MDGs)

Tujuan Pembangunan Milenium (“Millennium Development Goals”, atau MDGs) mengandung delapan tujuan sebagai respon atas permasalahan perkembangan global, yang kesemuanya harus tercapai pada tahun 2015.  Tujuan Pembangunan Milenium adalah hasil dari aksi yang terkandung dalam Deklarasi Milenium yang diadopsi oleh 189 negara dan ditandatangi oleh 147 kepala Negara dan pemerintahan pada UN Millennium Summit yang diadakan di bulan September tahun 2000.

Delapan butir MGDs terdiri dari 21 target kuantitatif dan dapat diukur oleh 60 indikator.

  • Tujuan 1: Memberantas kemiskinan ekstrim dan kelaparan
  • Tujuan 2: Dicapainya pendidikan tingkat dasar yang merata dan universal
  • Tujuan 3: Memajukan kesetaraan gender
  • Tujuan 4: Mengurangi tingkat mortalitas anak
  • Tujuan 5: Memperbaiki kualitas kesehatan ibu hamil
  • Tujuan 6: Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lain
  • Tujuan 7: Menjamin kelestarian lingkungan
  • Tujuan 8: Menjalin kerjasama global bagi perkembangan kesejahteraan

Tujuan Pembangunan Millennium:

  • menyintesis dalam satu paket komitmen-komitmen terpenting yang dibuat secara terpisah-pisah dalam berbagai konferensi dan pertemuan tingkat tinggi internasional yang diadakan pada tahun 1990-an;
  • merespon secara eksplisit tentang interdependensi antara pertumbuhan, upaya pembasmian kemiskinana dan perkembangan yang berkesinambungan;
  • mengenali bahwa upaya perkembangan bergantung kepada pemerintahan yang demokratis, pengaturan oleh hukum, kehormatan pada hak azasi manusia, perdamaian dan keamanan hidup;
  • mempunyai tenggat waktu dan target yang dapat diukur beserta dengan indikator dalam memantau kemajuan, dan;
  • membawa dalam kebersamaan, sebagaimana terkandung pada Tujuan 8, tanggung jawab dalam memajukan Negara berkembang dengan Negara maju, dalam kerjasama global yang dituangkan dalam International Conference on Financing for Development di Monterrey, Mexico pada bulan Maret tahun 2002, and juga pada Johannesburg World Summit on Sustainable Development pada bulan Agustus tahun 2002.

Implementasi Tujuan Pembangunan Milenium

Pada tahun 2001, menanggapi permintaan dari para pemimpin dunia, Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa menghadirkan Perencanaan Menuju Pengimplementasian Deklarasi Milenium (“Road Map towards the Implementation of the United Nations Millenium Declaration”). Perencanaan tersebut merupakan ikhtisar yang terpadu dan komprehensif menguraikan berbagai strategi potensial dalam memenuhi tujuan dan komitmen dari Deklarasi Milenium.

Sejak itu, peta strategis tersebut telat menelurkan laporan tahunan.  Isi laporan tahunan 2002 memfokuskan pada kemajuan dibuat dalam pencegahan konflik bersenjata dan pencegahan penyakit menular, termasuk HIV/AIDS dan Malaria.  Laporan tahunan 2003 menekankan pada strategi perkembangan dan strategi perkembangan berkelanjutan.  Tahun 2004 berfokus pada keterpisahan digital dan pengekangan kriminal antar Negara.

Pada tahun 2005, Sekretaris Jendral menyiapkan laporan terpadi berjangka lima tahun berisi kemajuan dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium. Laporan ini meninjau ulang implementasi dari keputusan yang diambil dari hasil berbagai konferensi dan sesi khusus yang membahas negara-negara yang paling tidak berkembang, kemajuan dalam memerangi HIV/AIDS dan pendanaan untuk perkembang dan perkembangan yang berkelanjutan.

Tujuan 1: Mengentaskan kemiskinan ekstrim dan kelaparan

Indikator

Tujuan 1a: Mengurangi hingga setengahnya Penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan ekstrim

  • 1.1 Proporsi penduduk yang hidup di bawah $1 (PPP) per hari
  • 1.2 Rasio kesenjangan tingkat kemiskinan
  • 1.3 Porsi dari populasi dalam kategori 20% penduduk termiskin dalam konsumsi nasional

Target 1b: Mencapai ketenagakerjaan yang produktif dan pekerjaan layak merata, termasuk wanita dan usia muda

  • 1.4 Tingkat pertumbuhan produk nasional bruto per orang
  • 1.5 Rasio tingkat keperkerjaan penduduk
  • 1.6 Proporsi penduduk yang bekerja dan berpenghasilan $1 (PPP) per hari
  • 1.7 Proporsi tenaga kerja yang menghidupi diri sendiri dan yang menghidupi keluarga di dalam angka total penyerapan tenaga kerja

Target 1c: Mengurangi Jumlah penduduk yang menderita kelaparan hingga setengahnya

  • 1.8 Jumlah balita dengan berat badan di bawah normal
  • 1.9 Proporsi penduduk yang mengkonsumsi nilai gizi kalori di bawah standar minimum

Tujuan 2: Mencapai pendidikan dasar untuk semua

Indicators

Target 2a: Memastikan anak laki-laki dan perempuan dapat menyelesaikan pendidikan dasar

  • 2.1 Netto jumlah pendaftaran pendidikan dasar
  • 2.2 Proporsi pelajar yang menyelesaikan pendidikan dari Kelas 1 hingga kelas akhir di pendidikan dasar
  • 2.3 Tingkat kemampuan baca-tulis laki-laki dan perempuan usia 15-24 tahun

Tujuan 3: Memajukan kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan

UNDP bekerja dengan dan berpihak kepada wanita dalam advokasi kebijakan, perkembangan kapasitas wanita dan mendukung rancangan kesetaraan gender dengan berkolaborasi dengan UNIFEM.

Indikator

Target 3a: Menghapus ketimpangan gender di tingkat pendidikan sekolah dasar dan menengah pada tahun 2005, dan pada semua tingkat pendidikan pada tahun 2015

  • 3.1 Rasio anak laki-laki dengan anak perempuan yang mengenyam pendidikan tingkat dasar, menengah dan lanjut
  • 3.2 Proporsi dari wanita sebagai pekerja upahan di sektor non-pertanian
  • 3.3 Proporsi perwakilan wanita dalam parlemen nasional

Tujuan 4: Mengurangi tingkat kematian anak

Indikator

Target 4a: Mengurangi tingkat kematian anak usia 0-5 tahun hingga dua per tiga bagian

  • 4.1 Angka kematian balita
  • 4.2 Angka kematian bayi
  • 4.3 Jumlah bayi usia satu tahun yang diimunisasi campa

Tujuan 5: Memperbaiki kualitas kesehatan ibu

Indikator

Target 5a: Mengurangi angka kematian ibu hingga 75%

  • 5.1 Angka mortalitas ibu
  • 5.2 Jumlah proses kelahiran yang ditangani oleh tenaga medis terlatih
  • Target 5b: Menyediakan akses kepada kesehatan reproduksi secara merata
  • 5.3 Tingkat penggunaan kontrasepsi
  • 5.4 Tingkat kelahiran remaja
  • 5.5 Jaminan perawatan pra-kelahiran (sekurang-kurangnya satu kunjungan and minimal empat kunjungan)
  • 5.6 Kebutuhan yang belom terpenuhi dalam hal keluarga berencana

Tujuan 6: Memerangi HIV/AIDS, malaria and penyakit menular lainnya

Indikator

Target 6a: Menghentikan dan mulai menurunkan kecenderungan penyebaran HIV/AIDS

  • 6.1 Banyaknya penderita HIV berusia 15-24 tahun
  • 6.2 Pengunaan kondom dalam aktivitas seksual resiko tinggi
  • 6.3 Proporsi dari populasi usia 15-24 tahun yang mempunyai pengetahuan tentang HIV/AIDS yang komprehensif dan tepat
  • 6.4 Rasio kehadiran di sekolah antara yatim piatu dengan bukan-yatim piatu berusia 10-14 tahun
  • Target 6b: Dicapainya akses perawatan secara merata dan universal bagi penderita HIV/AIDS pada tahun 2010
  • 6.5 Proporsi dari populasi menderita infeksi HIV tingkat lanjut yang mempunyai akses kepada pengobatan antiretroviral
  • Target 6c: Menghentikan dan menurunkan kecenderungan penyebaran malaria dan penyakit menular lainnya
  • 6.6 Jumlah insiden dan angka kematian karena Malaria
  • 6.7 Proporsi balita yang tidur menggunakan tirai ranjang yang sudah mengandung insektisida
  • 6.8 Proporsi balita yang menderita demam dan dirawat dengan obat-obatan anti-malaria yang tepat
  • 6.9 Jumlah insiden, eksistensi umum, angka kematian karena tuberkulosa
  • 6.10 Proporsi penyakit tuberkulosis (TBC) yang terdeteksi dan terobat dibawah supervisi langsung perawatan jangka pendek

Tujuan 7: Memastikan kelestarian lingkungan

Indikator

Target 7a: Mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam kebijakan dan program Negara; serta mengembalikan sumber daya alam yang hilang
Target 7b: Mengurangi kadar hilangnya keragaman alam dan menurunkan tingginya kadar kehilangan tersebut secara signifikan pada tahun 2010

  • 7.1 Proporsi dari dataran hutan
  • 7.2 Total emisi CO2, per kapita dan per $1 GDP (PPP)
  • 7.3 Konsumsi bahan perusak ozon
  • 7.4 Proporsi dari jumlah ikan dalam batasan aman lingkup hayati
  • 7.5 Proporsi dari sumber air yang digunakan
  • 7.6 Proporsi dari daratan dan laut yang terlindungi
  • 7.7 Proporsi dari spesies yang terancam punah

Target 7c: Mengurangi hingga setengahnya jumlah penduduk yang tidak memiliki akses terhadap air minum yang aman dan sanitasi dasar

  • 7.8 Proporsi dari populasi yang menggunakan sumber air minum berkualitas
  • 7.9 Proporsi dari populasi yang menggunakan sarana sanitasi berkualitas

Target 7d: Tercapainya perbaikan yang berarti bagi kualitas hidup untuk sekurang-kurang 100 juta penduduk yang tinggal di daerah kumuh pada tahun 2020

  • 7.10 Proporsi dari penduduk kota yang hidup di wilayah kumuh

Tujuan 8: Mengembangkan kemitraan untuk pembangunan

Indikator

Target 8a: Mengembangkan sistem keuangan dan perdagangan yang terbuka, berbasis peraturan, dapat diprediksi, dan tidak diskriminatif.

Termasuk komitmen kepada sistem pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab, pengembangan kesejahteraan dan pengurangan tingkat kemiskinan pada taraf nasional dan internasional.

Target 8b: Mengatasi persoalan khusus Negara-negara yang paling tertinggal.

Hal ini termasuk akses bebas tariff dan bebas kuota untuk produk eksport mereka, meningkatkan pembebasan utang untuk negara berutang besar, penghapusan utang bilateral resmi dan memberikan ODA yang lebih besar kepada Negara yang berkomitmen menghapuskan kemiskinan.

Target 8c: Mengatasi kebutuhan khusus di negara-negara daratan dan kepulauan kecil (melalui Rencana Pelaksanaan Pembangunan Berkesinambungan untuk Negara kepulauan kecil, dan hasil dari sesi khusus dari Rapat Umum ke-22)

Target 8d: Menangani hutang negara berkembang melalui upaya nasional maupun Internasional agar pengelolaan hutang berkesinambungan dalam jangka panjang.

Beberapa dari indikator dibawah ini dimonitor secara terpisah bagi Negara paling tertinggal, Afrika, Negara daratan dan Negara kepulauan kecil.

Pembiayaan pembangunan (Official Development Assistance, atau ODA)

8.1 Netto dari ODA, total dan untuk Negara paling tertinggal, sebaga persentasi dari pendapatan nasional bruto donor OECD/DAC.

  • 8.2 Proporsi dari total bilateral, alokasi sektor dari donor OECD/DAC untuk pelayanan kesejateraan pokok (pendidikan dasar, perawatan kesehatan pokok, nutrisi, air bersih dan sanitasi).
  • 8.3 Proporsi dari bantuan bilateral resmi tidak terikat yang diberikan oleh donor OECD/DAC.
  • 8.4 ODA yang diterima oleh Negara daratan sebagai proporsi dari produk nasional bruto Negara tersebut.
  • 8.5 ODA yang diterima oleh Negara kepulauan kecil sebagai proporsi dari pendapatan nasional bruto Negara tersebut.
  • Akses pasar,
  • 8.6 Proporsi dari total impor Negara maju (dalam nilai dan tidak termasuk barang senjata) dari negara berkembang dan paling tertinggal yang bebas bea cukai.
  • 8.7 Tarif rata-rata yang dibebankan oleh Negara maju untuk produk pertanian, tekstil dan pakaian dari Negara berkembang.
  • 8.8 Perkiraan bantuan di bidang pertanian sebagai persentasi dari produk nasional bruto.
  • 8.9 Proporsi dari ODA yang tersedia untuk membantu pertumbuhan kapasitas perdagangan.
  • Pengelolaan hutang.
  • 8.10 Jumlah Negara yang telah melaksanakan butir keputusan dan memenuhi komitmen HIPC (secara kumulatif).
  • 8.11 Keringanan hutang sebagai tertuang dalam inisiatif HIPC dan MDRI.
  • 8.12 Pelayanan hutang sebagai persentasi dari barang dan jasa ekspor.
  • Target 8e: Bekerjasama dengan Perusahaan Farmasi, memberikan akses untuk penyediaan obat-obatan penting dengan harga terjangkau di negara berkembang.
  • 8.13 Proporsi dari populasi yang memiliki akses kepada obat-obatan esensial dengan harga terjangkau secara berkelanjutan.
  • Target 8f: Bekerjasama dengan swasta untuk memanfaatkan teknologi baru, terutama di bidang informasi dan komunikasi.
  • 8.14 Sambungan telepon per 100 penduduk.
  • 8.15 Pelanggan selular per 100 penduduk.
  • 8.16 Pengguna Interner per 100 penduduk.

Strategi untuk Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs)

UNDP mendukung strategi pembangunan nasional berbasis MDG

Sistem PBB membantu negara-negara meningkatkan kapasitas mereka untuk mencapai Tujuan Pembangunan Milenium atau Millenium Development Goals (MDGs). Untuk mendukung usaha ini, UNDP dan Proyek  Milenium telah merancang sebuah  paket layanan yang komprehensif untuk mendukung  strategi pembangunan nasional berbasis MDG. Layanan ini terfokus pada 3 pilar:

  • Diagnosis dan perencanaan investasi berbasis MDG (bantuan teknis dan keuangan yang diperlukan untuk mencapai MDGs dalam jangka panjang)
  • Memperluas pilihan kebijakan ( reformasi kebijakan sektoral dan lintas sektoral dan kerangka kerja yang dibutuhkan untuk mempercepat pemerataan pertumbuhan dan mempromosikan pengembangan daya manusia dalam jangka panjang); dan
  • Memperkuat kapasitas nasional ( memungkinkan layanan efektif pada tingkat nasional dan lokal)

Proyek Milenium

Proyek Milennium dikomisikan oleh Sekjen PBB pada 2002, bertujuan untuk mengusulkan strategi terbaik untuk mencapai MDGs dan mengembangkan rencana kerja yang nyata agar dunia dapat membalikkan masalah kemiskinan, kelaparan, dan penyakit yang dihadapi oleh milyaran orang.

Dipimpin oleh Profesor Jeffrey Sachs, Proyek Milenium merupakan badan penasehat independen dan mempresentasikan rekomendasi akhirnya, Investasi bagi Pembangunan: Sebuah Rencana Praktis untuk Mencapai Tujuan Pembangunan Milenium kepada Sekretaris Jenderal pada January 2005.

Sebagian besar kinerja dari Proyek ini telah dilakukan oleh 10 divisi tematis dengan jumlah total lebih dari 250 ahli dari seluruh dunia yang meliputi: peneliti dan ilmuwan; pembuat kebijakan; perwakilan dari LSM, badan-badan PBB, bank dunia, IMF dan sektor swasta. Sejak pembentukannya, divisi-divisi tersebut telah melakukan penelitian ekstensif sesuai dengan bidang keahliannya untuk menghasilkan rekomendasi untuk mencapai Tujuan Pembangunan Milenium. Kinerja yang berkelanjutan dari Proyek ini dipimpin oleh seorang sekretariat yang berkedudukan di markas UNDP di New York.

Kemitraan

Kemitraan sangat penting untuk kinerja UNDP dan untuk mencapai MDGs. MDG yang kedelapan, “Membangun kemitraan global untuk pembangunan,” secara eksplisit meminta kemitraan, yang penting pada semua tingkat – lokal, nasional dan global-untuk pencapaian tujuh MDG yang lain dan nilai-nilai dan tindakan yang ditetapkan oleh Deklarasi Milenium (Millenium Declaration).

Mitra UNDP mencakup pemerintah, badan-badan PBB lainnya, institusi keuangan internasional, badan-badan bilateral, sektor swasta dan masyarakat sipil. Lintas negara dan daerah, UNDP sebagai jaringan pengembangan global PBB menggunakan keberadaan globalnya untuk menyatukan mitra-mitra dari berbagai latar belakang untuk berbagi keahlian, memulai usaha bersama dan mengembangkan solusi jangka panjang.

(sumber: UNDP)

Beijing Platform

Beijing Platform adalah sebuah komitmen untuk meningkatkan harkat hidup masyarakatnya, mereka melihat dari berbagai aspek yang dapat dianggap sebagai aspek pengungkit yang berpengaruh besar dalam pencapaian peningkatan harkat hidup tersebut dengan fokus kepada perempuan karena dengan terdidiknya seorang perempuan dan terangkatnya harkat seorang perempuan maka nantinya anak-anaknya dan cucunya diharapkan akan terdidik dan terangkat pula harkat hidupnya, yaitu :

1. Perempuan dan kemiskinan

a. Menelaah, menetapkan dan memberlakukan kebijakan-kebijakan ekonomi makro dan strategi pembangunan yang diarahkan untuk menangani kebutuhan dan upaya-upaya perempuan yang hidup dalam kemiskinan.

b. Memperbaiki perundang-undangan dan praktek-praktek administrasi untuk menjamin persamaan hak dan akses perempuan untuk memperoleh sumberdaya-sumberdaya ekonomi.

c. Menyediakan kesempatan bagi Perempuan untuk menabung serta memanfaatkan mekanisme dan lembaga-lembaga kredit lainnya.

d. Mengembangkan metodologi-metodologi berdasar gender dan melakukan penelitian untuk menangani peningkatan kemiskinan di kalangan perempuan.

2. Pendidikan dan Pelatihan bagi Perempuan

a. Menjamin adanya kesamaan kesempatan mendapatkan pendidikan.

b. Menghapuskan tuna aksara di kalangan perempuan.

c. Meningkatkan akses perempuan atas pelatihan-pelatihan kejuruan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pendidikan berkelanjutan.

d. Mengembangkan pendidikan dan pelatihan yang non diskriminatif.

e. Menyediakan sumberdaya-sumberdaya yang mencukupi untuk memantau penerapan perbaikan-perbaikan di bidang pendidikan

f. Memajukan pendidikan seumur hidup dan pelatihan-pelatihan bagi para remaja puteri dan perempuan.

3. Perempuan dan Kesehatan

a. Meningkatkan akses perempuan sepanjang umurnya pada pelayanan kesehatan yang memadai, terjangkau dan berkualitas, informasi dan pelayanan terkait.

b. Memperkuat program-program pencegahan terhadap penyakit yang memajukan kesehatan perempuan.

c. Mengambil prakarsa-prakarsa yang peka gender guna menanggulangi penularan penyakit-penyakit kelamin, HIV/AIDS dan permasalahan kesehatan seksual dan reproduksi.

d. Memajukan penelitian dan menyebarluaskan informasi mengenai kesehatan perempuan.

e. Memperbesar sumber-sumber dan memantau tindak lanjutan bagi kesehatan perempuan.

4. Kekerasan terhadap Perempuan

a. Melakukan langkah-langkah terpadu untuk mencegah dan menghapuskan tindak kekerasan terhadap perempuan.

b. Mempelajari tentang sebab-sebab dan akibat-akibat Kekerasan terhadap Perempuan dan mempelajari efektivitas langkah-langkah pencegahan.

c. Menghapuskan perdagangan perempuan dan membantu para korban kekerasan yang berkaitan dengan pelacuran dan perdagangan perempuan.

5. Perempuan-perempuan  dan konflik senjata

a. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam penyelesaian konflik di tingkat-tingkat pengambilan keputusan dan melindungi perempuan-perempuan yang hidup dalam situasi konflik bersenjata dan konflik-konflik lainnya atau di bawah pendudukan asing.

b. Mengurangi pembelanjaan untuk keperluan militer yang berlebih-lebihan dan melakukan pengawasan terhadap persenjataan.

c. Mempromosikan bentuk-bentuk penyelesaian konflik tanpa kekerasan dan mengurangi kejadian-kejadian penyalahgunaan hak-hak asasi manusia sewaktu terjadi konflik bersenjata.

d. Mendorong sumbangan perempuan untuk membina budaya perdamaian.

e. Menyediakan perlindungan, bantuan dan pelatihan kepada perempuan pengungsi dan perempuan-perempuan lain yang tersingkirkan, yang memerlukan perlindungan internasional, juga kepada perempuan yang di dalam negerinya sendiri disingkirkan.

f. Memberikan bantuan kepada perempuan di negara-negara jajahan dan daerah perwalian.

6. Perempuan dan ekonomi.

a. Memajukan hak-hak dan kemandirian ekonomi perempuan, termasuk akses mereka atas lapangan kerja, kondisi-kondisi kerja yang memadai serta pengendalian sumber-sumber ekonomi.

b. Memfasilitasi persamaan akses perempuan pada sumber-sumber, kesempatan kerja, pasar dan perdagangan.

c. Menyediakan pelayanan-pelayanan bisnis, pelatihan dan akses atas pasar-pasar, informasi dan teknologi, terutama bagi perempuan yang berpenghasilan rendah.

d. Memperkuat kapasitas ekonomi perempuan dan jaringan kerja komersialnya.

e. Menghapus pengkotak-kotakan jabatan dan semua bentuk diskriminasi ketenaga-kerjaan.

f. Memajukan harmonisasi kerja dengan tanggung jawab terhadap keluarga bagi perempuan dan laki-laki.

7. Perempuan dalam kedudukan Pemegang Kekuasaan dan Pengambilan Keputusan

a. Mengambil langkah-langkah untuk menjamin akses dan partisipasi penuh perempuan dalam struktur-struktur kekuasaan dan pengambilan keputusan.

b. Meningkatkan kapasitas perempuan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan kepemimpinan.

8. Mekanisme-mekanisme Institusional untuk kemajuan perempuan

a. Membentuk atau memperkuat mekanisme-mekanisme nasional dan badan-badan pemerintahan lainnya.

b. Mengintegrasikan perspektif gender ke dalam perundang-undangan, kebijakan-kebijakan pemerintah, serta semua program dan proyek.

c. Menyusun dan menyebarluaskan data yang telah dipilah-pilah menurut gender dan informasi untuk perencanaan dan evaluasi.

9. Hak-hak Asasi Perempuan

a. Memajukan dan melindungi hak-hak asasi perempuan, melalui penerapan secara penuh semua perangkat hak-hak asasi manusia, terutama Konvensi Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.

b. Menjamin adanya persamaan dan sikap non-diskriminatif di hadapan hukum maupun dalam praktek-praktek kehidupan.

c. Pemberantasan buta hukum.

10. Perempuan dan Media Massa

a. Meningkatkan partisipasi dan kesempatan perempuan untuk berekspresi dan mengambil keputusan di dalam dan melalui media massa serta teknologi-teknologi komunikasi yang baru.

b. Memajukan gambaran-gambaran yang seimbang dan tidak klise tentang perempuan dalam media.

11. Perempuan dan Lingkungan

a. Melibatkan perempuan secara aktif di dalam pengambilan keputusan mengenai lingkungan di semua tingkat.

b. Meningkatkan kepedulian dan perspektif gender ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program untuk pembangunan berkelanjutan.

c. Memperkokoh atau membentuk mekanisme-mekanisme pada tingkat nasional, regional dan internasional untuk menilai dampak pembangunan dan kebijakan-kebijakan lingkungan terhadap perempuan.

12. Anak-anak Perempuan

a. Menghapuskan semua bentuk diskriminasi terhadap anak-anak perempuan.

b. Menghapuskan sikap dan praktek budaya yang negatif terhadap anak-anak perempuan.

c. Memajukan dan melindungi hak-hak anak perempuan dan meningkatkan kesadaran akan kebutuhan-kebutuhan dan potensi anak-anak perempuan.

d. Menghapuskan diskriminasi terhadap anak-anak perempuan dalam bidang pendidikan, peningkatan ketrampilan dan pelatihan-pelatihan.

e. Menghapuskan diskriminasi terhadap anak-anak perempuan dalam bidang kesehatan dan gizi.

f. Menghapuskan eksploitasi ekonomi terhadap buruh anak dan melindungi anak-anak perempuan di tempat kerja.

g. Menghapuskan tindak kekerasan terhadap anak-anak perempuan.

h. Memajukan kesadaran anak-anak perempuan dan partisipasi mereka dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik.

i. Memperkuat peranan keluarga dalam meningkatkan kedudukan anak-anak perempuan

Deklarasi Almaty

Untuk Kependudukan dan Pembangunan
Diadopsi pada Pertemuan Parlemen Asia ke 20 untuk
Kependudukan dan Pembangunan

Alatau Health resort, Almaty, Kazakhstan

29 September 2004

Pembukaan

Kami, Parlemen dari negara-negara Asia/Pacifik yang bertemu di Almaty, Kazakhstan, pada tanggal 28-29 September 2004, di pertemuan ke 20 parlemen seasia untuk membahas tentang isu kependudukan dan pembangunan, merumuskan deklarasi sebagai berikut :

Kami memberikan penguatan atas komitmen kami untuk mencapai tujuan dalam pencapaian. Deklarasi Konferensi Internasional Kependudukan dan Pembangunan yang diadakan di Kairo atau yang disebut juga sebagai the Cairo Declaration of the International Conference on Population and Development dan yang tercantum di dalam Rencana Aksi atau Programme of Action (POA) di dalam  Deklarasi Kairo tersebut. Kami kembali memberikan penguatan tanpa memberikan penjelasan antara hubungan kependudukan dan pembangunan berkelanjutan (termasuk lingkungan, ketahanan pangan dan minuman, pelayanan kesehatan), kami tidak bisa menjawab tantangan regional masalah kependudukan dan pembangunan.

Negara-negara yang berada di Asia-Pasifik yang kaya akan peninggalan budaya dan berbeda di berbagai hal. Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, disamping itu juga negara-negara yang tergabung dalam Asia-Pasifik ini harus menghormati berbagai kebudayaan yang berbeda didalam memahami perubahan sosial dan jender dari berbagai pandangan, sangatlah penting untuk semua negara dalam jangka panjang memahami dalam memberikan pandangannya terhadap masalah kependudukan dan pembangunan, termasuk hak-hak kesehatan reproduksi, jender, memerangi masalah kekerasan terhadap perempuan, ketahanan pangan,lingkungan, remaja, anak muda dan usia lanjut pada tingkat provinsi. Pandangan ini perlu disesuaikan pada situasi tertentu ditiap-tiap negara.

Kami anggota parlemen dari negara-negara Asia-Pasifik, menghimbau agar pemerintah di negara kami menyusun strategi dalam jangka panjang untuk menjawab masalah kependudukan dan pembangunan berkelanjutan di daerah tingkat Asia Pasifik, dan mendukung secara penuh ketepatan waktu dalam pelaksanaannya. Kami juga menghimbau agar terjalinnya kerjasama dalam menangani kesulitan untuk menghadapi masalah ini.

Negara-negara yang berada di kawasan Asia Pasifik menghadapi situasi yang berbeda-beda dalam menangani masalah penduduk dan pembangunan ini. Di negara-negara lain misalnya menghadapi masalah sedikitnya anak-anak dan menuanya penduduk dan negara lainnya masih dalam menjalani perubahan transisi secara demograpis dan menikmati bonus dalam masalah kependudukan. Dan negara lainnya masih menghadapi masalah lajunya penduduk. Di negara-negara yang lalu seperti menjalani transisi secara ekonomi.

Isu-isu terkait didalam deklarasi ke 20 Almaty

Struktur Demographis :

Setiap negara mempunyai masalah kependudukan yang berubah-ubah dan perlu menjelaskan hubungannya dengan perkembangannya. Di negara lain, tantangan terbesar masih memperbaiki penurunan kelahiran hidup, dimana di negara lain, angka kelahiran sudah dikurangi dan usaha-usaha terpusat pada penurunan angka kematian. Migrasi juga masih menjadi bagian masalah penting di negara-negara lain; diperlukan juga pemahaman yang lebih baik dan perlu juga diperhitungkan pada penyusunan strategi pada tingkat provinsi. Di negara lain dimana angka kelahiran hidup telah diturunkan, masalah lansia juga bertambah penting untuk ditanggapi. Didalam memahami konteks ekonomi yang berkembang secara pesat di negara-negara Asia Pasifik, sangatlah diperlukan penyusuan strategi jangka panjang dalam upaya untuk memahami penyeimbangan dalam penanganan masalah kependudukan dan pembangunan.

Kesehatan Reproduksi :

Upaya-upaya konkrit diperlukan untuk memastikan terpenuhinya kualitas akses informasi tentang kesehatan reproduksi dan pelayanan konseling. Di mana waktu berjalannya transisi dalam menghadapi masalah ekonomi, hal yang sangat tidak menguntungkan bagi yang benar-benar menderita  dalam mengalaminya. Perhatian sangat diperlukan untuk memastikan agar terpenuhinya akses-akses pelayanan tersebut untuk semua kalangan, jadi masing-masing individu bisa menjalankan hak-hak  reproduksinya termasuk orang miskin, minoritas, dan remaja. Bagi yang akan menjadi ibu, kesehatan perempuan memerlukan perhatikan dan pelayanan khusus. Generasi  muda sekarang adalah tumpuan harapan masa depan, dan kita perlu memberikan perangkat kesehatan yang memadai agar mereka bisa mendapatkan dan menjalankan hidup yang produktif. Perhatian secara khusus sangatlah diperlukan untuk memastikan agar kebutuhan dasar dari remaja terpenuhi. Di berbagai negara, perbaikan kualitas kesehatan reproduksi bagi anak bisa menurunkan secara signifikan angka yang tinggi yang diakibatkan oleh kematian ibu dan bayi juga angka  prevalensi yang tinggi dari aborsi dan penyakit menular seks lainnya dan juga memperbaiki kualitas kehidupan dari penduduk kita semua.

STI/HIV/AIDS :

Menjadi kekhawatiran bagi kita semua penyebaran  yang sangat pesat dari STI/HIV/AIDS di daerah kita, potensi yang menyeramkan akibat penyimpangan perilaku  sehat dari penduduk dan masyarakat kita, dan akibat upaya-upaya pencegahan yang selama ini kurang diperhatikan. Kekhawatiran ini ditimbulkan dari tidak tersedianya pelayanan pengobatan yang terjangkau dan memadai. Di mana negara kita menghadapi berbagai tahapan yang ditimbulkan oleh penyakit ini, tetapi kita semua menyepakati pentingnya untuk menanggapi masalah ini segara untuk mencegah penyebaran penularan infeksi ini, khususnya diantara remaja.

Gender :

Transisi dari pembangunan yang dilakukan di bidang ekonomi belakangan ini memperburuk ketimpangan jender yang telah mengakibatkan timbulnya masalah-masalah baru menyangkut persamaan jender. Persamaan akses dalam pendidikan dan kerja, penghapusan kekerasan terhadap perempuan akan menjadi masalah-masalah yang utama di bidang ini.

Pembangunan Berkelanjutan :

Kita mengakui bahwasanya negara-negara Asia Pasifik sangat beragam, dan kaya akan alamnya; akan tetapi, mereka memungkinkan mengalami keterbatasan dalam kapasitas mereka akibat dari pengunaan sumber daya alam yang kita gunakan dengan tidak selayaknya. Diperlukan pengembangan strategi yang memadai dalam upaya menggunakan sumber daya alam dan analisa implikasi dari pembangunan kegiatan yang kita lakukan terhadap lingkungan. Kami sepakat untuk mengetahui pentingnya memelihara sistem produksi dan suply makanan tradisional. Sama pentingnya dengan menetapkan sistem penyimpanan dan distribusi. Kami sangat yakin bahwa ketahanan pangan sangatlah penting untuk menjaga stabilitas perdamaian.

Kualitas Kependudukan

Setiap orang berhak untuk mendapatkan kehidupan yang bahagia. Kita harus memikirkan semua aspek kehidupan dan menjelaskan kepada setiap individu tentang kehidupan sehat yang berkesinambungan, kehidupan yang mendukung kualitas kependudukan secara umum.

Panggilan untuk melakukan aksi :

Kami, anggota Parlemen yag berada di Almaty, memberikan komitmen kami untuk melakukan aksi dan panggilan kepada anggota Parlemen Asia dan Pasifik kepada hal tersebut dibawah ini :

Membuat dan mengusahakan upaya-upaya untuk menghubungkan masalah kependudukan dan pembangunan, dan untuk menambah akses dan memperbaiki kualitas pelayanan kesehatan reproduksi.
Menghimbau secara hormat kepada pemerintahan kami dan mitra-mitra pembangunannya untuk menjalin kerjasama di dalam pembangun dan melaksanakan strategi komprehensif jangka panjang untuk menjawab masalah kependudukan dan pembangunan, termasuk kesehatan reproduksi.

Mendukung pengingkatan dan mengawasi persamaan akses dalam memenuhi kualitas pelayanan kesehatan  reproduksi untuk semua kalangan termasuk kepada remaja .

Menghimbau kepada semua mitra pelaksanaan pembangunan, untuk segera bertindak dan melakukan kerjasama dan upaya konkrit untuk mencegah penyebaran lebih luas dari penyakit STI/HIV/IADS, memberikan perhatian khusus kepada remaja dan anak muda.

Mendukung peningkatan pemahaman perubahan jender dan mendukung upaya-upaya intervensi untuk memastikan partisipasi penuh dalam persamaan akses terhadap laki-laki dan perempuan dari keuntungan pembangunan. Kami memerlukan pengawasan terhadap situasi dan perubahan trend dan menghimbau secara hormat kepada pemerintah kami untuk perlunya mengambil langkah-langkah aksi, termasuk mendukung terbentuknya lingkungan yang positif.
Menghimbau kepada komunitas internasional untuk memastikan secara konsisten pertukaran perdagangan internasional dengan memperhatikan dalam tahap jangka panjang kepada masalah kependudukan dan pembangunan, terutama terhadap masalah ketahanan pangan.

Kami menghimbau kepada pemerintah kami untuk mengalokasikan sumber daya yang memadai dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kependudukan dan pembangunan.

Komitmen

Kami, anggota Parlemen memberikan komitmen kami untuk mengadvokasi dan memastikan pelaksanaan dari aksi-aksi tersebut diatas pada tingkat akar rumput, dengan konstituen kami, dan pada tingkat tertinggi di negara kami. Upaya-upaya konkrit hendaknya dilakukan, disemua tingkat dan mitra, termasuk komunitas internasional, LSM dan komunitas-komunitas didalamnya, termasuk melakukan aksi-aksi yang seharusnya dilakukan.

Kami, anggota-anggota Parlemen percaya akan perdamaian dan menghormati hak-hak azasi manusia, termasuk hak-hak reproduksi individu. Dimana pembangunan dan lingkungan itu bisa terjadi. Kami menghimbau kepada semua pemerintahan untuk secara konsisten mematuhi dan menjalankan semua komitmen yang disetujui didalam konvensi internasional untuk menghormati hak-hak asasi manusia dan perdamaian, dan untuk menyelesaikan masalah secara damai. Bersama-sama, kita hendaknya mengarah untuk memberikan kehidupan yang damai dan keamanan bagi seluruh kehidupan manusia.

Climate Change, Green Growth, Green Economy, Green Jobs, Green Investment, Green . . . . . . .

Perubahan iklim.

Bagaimana iklim di Indonesia ? Bagaimana iklim di Amerika Serikat ? Bagaimana iklim di RRT ? Bagaimana iklim di Jepang ? Bagaimana iklim di Afrika ? Bagaimana iklim di Australia ? Ternyata di dunia ada beberapa tipe iklim yang sudah ajeg, seperti di negara-negara yang berada pada lingkaran garis khatulistiwa seperti Indonesia, Malaysia, Filipina,dst memiliki dua musim yang ajeg yaitu musim kemarau (panas) dan musim hujan, dan panjangnya pun juga sudah ajeg, artinya musim hujannya hampir 8 bulan dan musim panasnya mendekati 4 bulan. Begitu juga di negara-negara yang posisinya di atas khatulistiwa dan di bawah khatulistiwa, rata-rata memiliki 4 musim, musim semi, musim gugur,musim panas dan  musim dingin(salju), durasi waktunya pun sudah tertentu.

Itu dulu . . . . . . . . ., dimana orang sudah menyesuaikan dengan alam, bahkan dalam segala bentuk kehidupannya dan yang terkait dengan kehidupan seperti ekonomi, politik, sosial, budaya dan pemerintahanpun beradaptasi secara ajeg terhadap keadaan iklim. Dalam bercocok tanam manusia telah ajeg ilmu pengetahuannya untuk pertanian, dalam berniaga hasil produksi pertanian dan tataniaganya juga sudah ajeg. Semuanya sudah ajeg.

Seiring dengan waktu dan seiring dengan kemajuan zaman dan seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya mulai membuat inovasi-inovasi baru seperti membuat pabrik untuk dapat berproduksi secara besar-besaran dan mereka membuat berbagai mesin yang menggunakan bahan bakar fosil, mereka membangunan pembangkit  listrik dengan tenaga air,uap, diesel, dan nuklir yang kesemuanya mengeksploitasi sumbber daya alam.  Hutan tropis yang memproduksi O2 sudah mulai terkikis habis, gunung perbukitan sekarang sudah rata karena diambil batubaranya, tanahnya, batugunungnya, biji besinya, mangannya, bumi sudah berongga di dalam perutnya karena minyaknya sudah tersedot dikuras terus menerus. Air tercemar karena limbah beracun limbah pabrik dan limbah konsumsi manusia, udara juga tercemar karena kebanyakan CO dan CO2nya atau karena banyaknya partikel-partikel dalam udara yang menyebabkan ispa. Menipisnya ozon sebagai benteng sinar ultraviolet matahari yang masuk kepermukaan bumi. Kesemuanya terakumulasi dalam meningkatkan suhu bumi dan berbagai bencana alam bermunculan.

Bencana-bencana tersebut yang menimpa manusia, hampir semuanya adalah bencana alam yang sangat merugikan manusia secara pribadi masing-masing baik itu jiwa dan hartanya, dan yang tak kalah pentingnya adalah dapat mengganggu perekonomian masyarakat bahkan ketingkat yang lebih besar yaitu pada sebuah negara, begitu masuk ranah negara berarti akan masuk keranah keamanan nasional baik dari sisi ekonomi negara maupun dari stabilitas politik negara. Dan seterusnya lagi juga akan berimbas kepada negara-negara tetangga dan akhirnya mendunia.

Nampaknya bayangan-bayangan kejadian ini sudah pula dibayangkan oleh negara-negara ekonomi maju, negara-negara kaya seperti Amerika, Jepang, Cina, Korea, Brazil, dan lain-lain. Mereka menyikapinya secara bijak dengan memberikan paket-paket stimulus untuk melawan menurunnya konsidi lingkungan akibat perubahan iklim tersebut.

Contoh Republik Korea, dalam 4 tahun kedepan negaranya akan membelanjakan hampir 38 milyar USD paket stimulus fiskal atau hampir setara 3 % GDPnya  yang akan terbagi untuk beberapa kegiatan sebagai berikut :

–          7 milyar USD investasi dalam bidang transportasi massal dan kereta api yang diharapkan menyediakan 138.000 pekerjaan.

–          5,8 milyar USD investasi dalam bidang konservasi energi di desa-desa dan sekolah-sekolah, yang akan menyediakan 170.000 pekerjaan.

–          Lebih dari 1,7 milyar USD sebagai stimulus restorasi hutan, akan menyediakan lebih dari 130.000 pekerjaan.

–          690 juta USD sebagai stimulus manajemen sumber daya air, akan menyediakan 16.000 pekerjaan.

–          10 milyar USD investasi di bidang restorasi sungai yang akan menyediakan hampir mendekati 200.000 pekerjaan.

Contoh lain lagi, Amerika serikat akan mengalokasikan 800 milyar USD digunakan sebagai stimulus , 100 milyar USD diarahkan untuk ekonomi hijau(green economy), termasuk didalamnya investasi di bidang transportasi publik dan efisiensi energi, hampir 20 milyar USD untuk energi terbarukan dan 11 milyar USD untuk memodernisasi kelistrikan. Diperkirakan akan tersedia 2,5 juta pekerjaan-pekerjaan hijau (green jobs).

Contoh lain lagi, RRT akan mengalokasikan 586 milyar USD sebagai paket stimulus fiskal, dimana diperkirakan 140 milyar USD diperuntukkan sebagai investasi hijau (green investment). Dalam paket investasi hijaunya ini mungkin sebesar 17 milyar USD digunakan pada investasi sektor energi terbarukan,  telah dapat mempekerjakan jutaan rakyatnya.

Apakah contoh-contoh ini dapat mengilhami kita untuk membuat perencanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan demi masa depan spesies kita (manusia), demi kehidupan kita, demi ekonomi kita, demi lapangan kerja kita, demi kesinambungan pertumbuhan ekonomi kita yang didasarkan pada lingkungan hidup kita.

Sudah saatnya kita merencanakan pertumbuhan hijau (green growth) di segala aspek perencanaan.

Listrik Kalimantan Selatan 2025

Kalimantan Selatan 2025 sebagai wilayah perdagangan dan jasa ditambah dengan spesifikasi agro industri, dapat kita bayangkan bahwa untuk kegiatan perdagangan dan jasa pasti memerlukan sejumlah perkantoran dan sejumlah pasar dalam berbagai bentuk mulai yang tradisional maupun yang modern bahkan yang sudah menggunakan pola virtual market, semuanya memerlurkan sumber daya listrik yang besar. Ditambah lagi dengan industri pendukung yang tentunya pasti memerlukan daya listrik terpasang yang besar pula dan yang tidak kalah penting adalah listrik yang diperlukan oleh masyarakat Kalimantan Selatan pada tahun 2025 dengan prediksi jumlah penduduk sebesar 4.643.573 jiwa , dengan mengambil rata-rata 1 KK terdiri dari 5 orang maka jumlah KKnya adalah 928.715 dan dengan asumsi 1 KK memerlukan daya listrik 1.500 Watt maka yang diperlukan adalah sekitar 1.393.071.900 Watt atau 1.292 MW. Secara gampang-gampangan menghitung total keperluan listrik kalsel 2025, kita kalikan 2 saja maka daya yang dibutuhkan 2.584 MW.

Sekarang ini kapasitas listrik Kalselteng hanya 300 MW, berasal dari PLTA Riam Kanan, PLTU Asam Asam tahap pertama, serta beberapa buah Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD). Sementara, pemakaian listrik pada beban puncak sudah mencapai 310 MW sehingga di wilayah ini seringkali mengalami pemadaman.
Listrik Tenaga Uap (PLTU) Asam Asam tahap kedua dengan investasi Rp1,3 triliun dan kapasitas 2 x 65 MW atas bantuan Cina dengan masa pengembalian 10 tahun.

Untuk sementara sampai 2010 berarti kapasitas terpasang sudah mencapai 365 MW, namun juga harus kita sadari bahwa saat ini antrean pemasangan sambungan RT untuk perumahan sudah menumpuk sehingga kapasitas terpasang yang ada inipun nantinya akan segera terserap semua.

Menyikapi ini, PLN juga sudah memiliki kiat khusus untuk penanggulangan jangka pendek berskala nasional melalui fast track program 10.000 MW, dimana salah satunya adalah pengembangan PLTU Asam-Asam tahap kedua tersebut.

Kondisi ini lebih spesifik seyogyanya disikapi sendiri oleh Kalimantan Selatan yang tidak mungkin menggantungkan pada program pengembangan dari PLN saja, tetapi harus difasilitasi oleh masyarakat Kalimantan Selatan sendiri dengan memberikan kemudahan-kemudahan investasi di bidang kelistrikan serta membantu menjembatani para pengembang kelistrikan dengan pihak PLN sehingga cepat terealisasinya penandatangan PPA (Power Purchase Aggreement / Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik).

Memang tidak sedikit dana yang diperlukan, bayangkan saja untuk mendapatkan 65 MW saja diperlukan dana Rp.1,3 triliun, jadi kalau untuk memenuhi kekurangan daya tersebut yaitu (2.584 MW-365 MW)= 2.219 MW diperlukan dana sekitar (2.219 MW/65 MW) x Rp.1,3 Triliun= Rp.44,38 Triliun.

Besarnya angka ini tentunya tidak sekaligus diperlukan tapi dialokasikan secara bertahap setiap tahun tahapan pembangunan dimana yang ideal adalah 3 kali saja sesuai dengan waktu yang tersisa yaitu tinggal 16 tahun saja kita akan berada di tahun 2025.

Kebutuhan akan listrik ini bagi masyarakat sudah hampir setara dengan kebutuhan sembako, jadi pasti laku dijual dan tidak akan rugi, apalagi kalau melihat kebutuhan listrik nasional yang cukup besar.

Peluang ini terbuka untuk para investor bahkan bagi pemerintah prov, kab/kota untuk berkonsorsium membangun bersama PLTU dengan didanai sendiri secara bersama melalui Bank BPD yang memiliki motto “Banknya Urang Banua” .